Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu Pembatasan mobilitas di Jakarta. (Foto: Kanugrahan))

MerahPutih.com - Mobilitas masyarakat terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan saat lonjakan kasus kedua COVID-19 pada Juli 2021. Padahal, tingginya mobilitas masyarakat, berpotensi memunculkan risiko penularan COVID-19.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, agar mobilitas warga menurun dan tidak menjadi klaster baru COVID-19.

Baca Juga:

Aturan-Aturan yang Berlaku saat PPKM Level 3 Libur Natal dan Tahun Baru

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah sedang merumuskan aturan untuk penerapan kebijakan tersebut dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru selambat-lambatnya diterbitkan pada 22 Desember 2021.

"Mohon untuk menunggu update selanjutnya," kata Wiku pada konferensi pers virtual tentang “Perkembangan Penanganan COVID-19 di Indonesia”, Kamis (18/11).

Ia menegaskan, untuk saat ini aturan mobilitas dalam negeri masih merujuk pada Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 22 Tahun 2021. Tetapi, aturan tersebut, dapat berubah karena pada prinsipnya menimbang kasus COVID-19 yang dinamis.

"Dengan begitu, jika diperlukan akan ada penyesuaian butir kebijakan dengan menimbang peluang penularan lainnya untuk dapat diantisipasi semaksimal mungkin," demikian Wiku.

Pembatasan mobilitas warga. (Foto: Antara)
Pembatasan mobilitas warga. (Foto: Antara)

Wiku menegaskan, saat libur Natal dan Tahun Baru, peningkatan mobilitas terjadi sekiranya pada lima titik sektor, yaitu pusat belanja/retail dan rekreasi, ruang terbuka publik atau taman, perkantoran dan lokasi transit.

"Peningkatan mobilitas masyarakat saat ini hampir sama dengan periode Idul Fitri 2021 lalu yang menjadi kenaikan mobilitas tertinggi sepanjang pandemi COVID-19," terang Wiku.

Selain itu beberapa libur panjang sebelumnya juga selalu menimbulkan lonjakan kasus COVID-19.

"Keadaan ini perlu untuk dikendalikan agar tidak memicu kasus ke depannya. Dengan cara dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan," tegasnya. (Knu)

Baca Juga:

Misa Jelang Natal di Gereja Katolik Jakarta Dilarang Lintas Paroki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Pusat Buka 100 Lokasi Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jakarta Pusat Buka 100 Lokasi Vaksinasi COVID-19

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat telah mendistribusikan 32 ribu vaksin COVID-19 di berbagai rumah sakit negeri dan swasta.

41 Napi Tewas Dalam Kebakaran, Jokowi Harus Evaluasi Yasonna
Indonesia
41 Napi Tewas Dalam Kebakaran, Jokowi Harus Evaluasi Yasonna

Banyak masalah kompleks terkait kondisi lapas di Indonesia saat ini. Mulai dari isu kelebihan kapasitas, peredaran narkoba hingga tak manusiawinya perlakuan terhadap warga binaan.

Komisi D akan Panggil PT TransJakarta Terkait Kecelakaan Maut di Cawang
Indonesia
Komisi D akan Panggil PT TransJakarta Terkait Kecelakaan Maut di Cawang

DPRD DKI Jakarta berniat memanggil pihak PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) untuk menjelaskan penyebab tabrakan dua armadanya di jalab MT Haryono, Cawang pada Senin (25/10) pagi.

Siang Ini Dua Wilayah di DKI Diperkirakan Hujan Ringan
Indonesia
Siang Ini Dua Wilayah di DKI Diperkirakan Hujan Ringan

Sementara itu, memasuki malam hingga dini hari, cuaca seluruh wilayah Jakarta diperkirakan kompak berawan

[Hoaks atau Fakta]: Kulit Alami Kerusakan Jika Minum Air Terlalu Banyak
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Kulit Alami Kerusakan Jika Minum Air Terlalu Banyak

Meminum air dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu singkat memang dapat membahayakan bagi tubuh.

Minta Jokowi Abaikan Suara yang Perkeruh Suasana, Prabowo: Kita Sudah di Jalan Benar
Indonesia
KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

Disebut Bisnis Tambang di Papua, Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi
Indonesia
Disebut Bisnis Tambang di Papua, Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Ada tiga dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan Luhut hari ini ke polisi. Dugaan pelanggaran itu mulai dari UU ITE hingga penyebaran berita bohong.

Olahraga Ruang Terbuka di Jakarta, Warga Wajib Sudah Divaksin dan Maksimal 4 Orang
Indonesia
Olahraga Ruang Terbuka di Jakarta, Warga Wajib Sudah Divaksin dan Maksimal 4 Orang

Pemberlakuan PPKM Level 3 hingga 30 Agustus 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatasi jumlah peserta olahraga.

ASEAN Didesak Berani Ambil Tindakan untuk Lindungi Rakyat Myanmar
Indonesia
ASEAN Didesak Berani Ambil Tindakan untuk Lindungi Rakyat Myanmar

Dampak dari kudeta di Myanmar adalah ujian terbesar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang baru berlangsung.