Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu Pembatasan mobilitas di Jakarta. (Foto: Kanugrahan))

MerahPutih.com - Mobilitas masyarakat terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan saat lonjakan kasus kedua COVID-19 pada Juli 2021. Padahal, tingginya mobilitas masyarakat, berpotensi memunculkan risiko penularan COVID-19.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, agar mobilitas warga menurun dan tidak menjadi klaster baru COVID-19.

Baca Juga:

Aturan-Aturan yang Berlaku saat PPKM Level 3 Libur Natal dan Tahun Baru

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah sedang merumuskan aturan untuk penerapan kebijakan tersebut dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru selambat-lambatnya diterbitkan pada 22 Desember 2021.

"Mohon untuk menunggu update selanjutnya," kata Wiku pada konferensi pers virtual tentang “Perkembangan Penanganan COVID-19 di Indonesia”, Kamis (18/11).

Ia menegaskan, untuk saat ini aturan mobilitas dalam negeri masih merujuk pada Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 22 Tahun 2021. Tetapi, aturan tersebut, dapat berubah karena pada prinsipnya menimbang kasus COVID-19 yang dinamis.

"Dengan begitu, jika diperlukan akan ada penyesuaian butir kebijakan dengan menimbang peluang penularan lainnya untuk dapat diantisipasi semaksimal mungkin," demikian Wiku.

Pembatasan mobilitas warga. (Foto: Antara)
Pembatasan mobilitas warga. (Foto: Antara)

Wiku menegaskan, saat libur Natal dan Tahun Baru, peningkatan mobilitas terjadi sekiranya pada lima titik sektor, yaitu pusat belanja/retail dan rekreasi, ruang terbuka publik atau taman, perkantoran dan lokasi transit.

"Peningkatan mobilitas masyarakat saat ini hampir sama dengan periode Idul Fitri 2021 lalu yang menjadi kenaikan mobilitas tertinggi sepanjang pandemi COVID-19," terang Wiku.

Selain itu beberapa libur panjang sebelumnya juga selalu menimbulkan lonjakan kasus COVID-19.

"Keadaan ini perlu untuk dikendalikan agar tidak memicu kasus ke depannya. Dengan cara dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan," tegasnya. (Knu)

Baca Juga:

Misa Jelang Natal di Gereja Katolik Jakarta Dilarang Lintas Paroki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
WNI Diduga Disandera di Kapal Kargo UEA, Pemerintah Didesak Segera Bertindak
Indonesia
WNI Diduga Disandera di Kapal Kargo UEA, Pemerintah Didesak Segera Bertindak

Pemerintah sebaiknya juga berkoordinasi dengan agen, dan atau dengan pemilik kapal kargo Rwabee yang mempekerjakan pelaut Indonesia.

38 Bank Ditunjuk Salurkan Subsidi Rumah Rp 23 Triliun di 2022
KPR
38 Bank Ditunjuk Salurkan Subsidi Rumah Rp 23 Triliun di 2022

Target penyaluran sebanyak 309.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari FLPP sebanyak 200.000 unit rumah subsidi senilai Rp 23 triliun.

Cerita Ibu-ibu Hamil Sebelum Vaksin COVID-19: Kami Percaya sama Medis
Indonesia
Cerita Ibu-ibu Hamil Sebelum Vaksin COVID-19: Kami Percaya sama Medis

Beragam perasaan para ibu hamil ketika menjalani vaksin.

Legislator Nilai Hukuman Mati Bagi Pelaku Terorisme Perlu Dipertimbangkan
Indonesia
Legislator Nilai Hukuman Mati Bagi Pelaku Terorisme Perlu Dipertimbangkan

Komjen Boy Rafli Amar, kerap terjun langsung, seperti ke pesantren yang dianggap masyarakat menjadi pusat pemaparan radikalisme serta terorisme

Jokowi Perintahkan Menaker Revisi Aturan JHT
Indonesia
Jokowi Perintahkan Menaker Revisi Aturan JHT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merevisi Permenaker soal Jaminan Hari Tua (JHT).

Vaksinasi Merdeka di Wilayah Aglomerasi Jakarta Tembus 1,2 Juta Orang
Indonesia
Vaksinasi Merdeka di Wilayah Aglomerasi Jakarta Tembus 1,2 Juta Orang

Program Vaksinasi Merdeka yang dicanangkan Polda Metro Jaya berlanjut.

Kejagung Cari Aset Tersangka Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak
Indonesia
Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak

Jika ada calon Pj bupati atau calon Pj walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya.

Muktamar ke-VI PITI, Sesjen Bimas Islam Serukan Dakwah Menyejukkan Bagi Umat
Indonesia
Muktamar ke-VI PITI, Sesjen Bimas Islam Serukan Dakwah Menyejukkan Bagi Umat

Dahi para peserta Muktamar ke-VI Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) langsung berkerut ketika mendengar pertanyaan Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Muhammad Fuad Nasar. "Mengapa ada PITI?" tanyanya kepada para peserta juga para tamu Muktamar ke-6 bertema "Dengan Semangat Islam Rahmatan Lil-Alamin PITI Mengawal Pluralisme untuk NKRI" tersebut di Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, (20/5).

KontraS Sebut Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI Berdampak Negatif
Indonesia
KontraS Sebut Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI Berdampak Negatif

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.