Aturan Berpergian Diperketat Cegah Warga Curi Start Mudik Penumpang menunggu kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (18/4/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

MerahPutih.com - Pemerintah memperketat aturan perjalanan sebelum dan sesudah larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, tambahan aturan ini diberlakukan karena hasil survei masyarakat yang hendak mudik sebelum dan sesudah larangan mudik.

Baca Juga

Gibran Pastikan Jokowi Tidak Mudik ke Solo

"Ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan peraturan peniadaan mudik Idul Fitri," ujar Wiku dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/4).

Berangkat dari hasil survei ini, maka pemerintah memperketat aturan. Tes Corona hanya berlaku maksimal 1x24 jam saja.

Oleh karena itu, sejak dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021, dan tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2021, diberlakukan masa berlaku surat tanda negatif untuk pelaku perjalanan baik PCR/Rapid Antigen maksimal 1x24 jam.

"Sebelum keberangkatan atau surat tanda negatif dari tes Genose C19 yang dilakukan di tempat keberangkatan," kata Wiku.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito berbicara dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (20/04/2021). (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito berbicara dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (20/04/2021). (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)

Namun, ada pengecualian bagi pelaku perjalanan nonmudik. Pelaku perjalanan tersebut harus mencantumkan surat izin.

"Selain itu diberlakukan penambahan kriteria pelaku perjalanan yang dapat mengajukan surat izin pelaku perjalanan yaitu masyarakat yang memiliki kepentingan bepergian nonmudik," tuturnya.

Selama masa pengetatan aturan perjalanan ini, sejumlah aturan diterapkan. Bagi pelaku perjalanan udara dan laut, diwajibkan surat keterangan negatif tes antigen yang dilakukan sehari sebelum keberangkatan.

Atau bisa juga melampirkan hasil tes negatif GeNose C19 yang dilakukan di bandara. Hal yang sama diberlakukan bagi pengguna Kereta Api.

Untuk pengguna transportasi darat baik umum maupun pribadi, dihimbau agar melakukan tes PCR atau tes antigen yang dilakukan sehari sebelum perjalanan. Satgas mengatakan akan melakukan tes acak antigen atau GeNose, jika dinilai diperlukan.

Satgas juga menghimbau penggunaan e-HAC bagi pengguna transportasi darat. Bagi pengguna transportasi udara dan laut, e-HAC wajib diisi.

Selain itu, Addendum ini juga menambahkan kriteria pelaku perjalanan dalam aturan perjalanan, yang dapat mengajukan surat izin pelaku pekjalanan. Yaitu masyarakat yang memiliki kepentingan bepergian non mudik.

"Nantinya kriteria lebih rinci akan diatur oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah setempat," kata Wiku. (Knu)

Baca Juga

Kapolri Tekankan Jajarannya Pelarangan Mudik Sesuai Asas Salus Populi Suprema Lex Esto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dikepung Ribuan Buruh, Jalanan Sekitar DPR Bakal Ditutup
Indonesia
Dikepung Ribuan Buruh, Jalanan Sekitar DPR Bakal Ditutup

Polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR. Hal ini guna mengantisipasi adanya demo buruh.

Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK
Indonesia
Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK

Semua pelajar yang pernah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam demo rusuh kemarin hanya diminta membuat surat pernyataan

Simak Nih! Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas
Indonesia
Simak Nih! Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas

Lembaga negara harus memenuhi syarat mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja

Waspadai Bakteri di Makanan Cepat Saji
Indonesia
Waspadai Bakteri di Makanan Cepat Saji

Makanan cepat memang enak untuk dikonsumsi. Namun, di balik kelezatannya ada risiko berbahaya jika proses pengolahannya tidak higienis. Salah satunya adalah terdapat bakteri Staphylococcus Aureus.

Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!
Indonesia
Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!

Salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19

Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis
Indonesia
Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis

Haikal menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga mengecam Macron. Dia meminta massa jangan takut dan khawatir untuk juga mengecam Macron.

Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB
Indonesia
Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB

Presiden RI mendapat urutan pada hari pertama

Kemenperin Sebut Indonesia dan Uzbekistan Berpeluang Kerja Sama di Industri Pupuk
Indonesia
Kemenperin Sebut Indonesia dan Uzbekistan Berpeluang Kerja Sama di Industri Pupuk

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut Indonesia dan Uzbekistan berpeluang menjalin kerja sama ekonomi dan memperdalam struktur manufaktur melalui peningkatan investasi, termasuk industri pupuk.

Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini
Indonesia
Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini

“Penundaan agenda nasional ini akan menimbulkan beragam permasalahan baru,” kata Fritz

Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat
Indonesia
Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa diizinkannya vaksin COVID-19 AstraZeneca meski disebut haram lantaran mengandung enzim tripsin babi.