Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Gibran Sebut Tidak Mudah Menerapkannya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan bakal memberlakukan transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR).

Di mana semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK. Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, pemerintah akan melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat.

Menanggapi adanya kebijakan pusat tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan, Pemkot masih menunggu aturan resmi terkait hal itu.

Baca Juga:

PKS Sebut Penggunaan PeduliLindungi untuk Beli Migor akan Timbulkan Masalah Baru

"Ya ada aturan tersebut (beli minyak goreng dengan PeduliLindungi). Saya mengikuti arahan saja, jadi nanti scan barcode saja," kata Gibran pada awak media di Balai Kota, Senin (27/6).

Putra sulung Presiden Jokowi ini mengakui tidak mudah untuk menerapkan aturan tersebut di lapangan. Terlebih tidak semua warga punya ponsel bagus yang bisa untuk menginstal aplikasi PeduliLindungi.

"Tidak semua warga miskin punya ponsel bisa digunakan (menginstal aplikasi PeduliLindungi). Kita juga harus pikirkan masalah itu," kata Gibran.

Baca Juga:

Pembelian Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Sosialisasi Dimulai Senin Besok

Dikatakannya, Pemkot akan segera melakukan sosialisasi pada warga jika aturan itu benar diterapkan. Untuk warga kurang mampu juga bisa menggunakan ponsel anaknya jika punya.

"Ya nanti kita sosialisasikan. Nanti kita lihat lagi kalau sudah ada arahan ya kita jalankan," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

PeduliLindungi Bakal Jadi Syarat Pembelian Minyak Goreng Curah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Perkirakan Daerah-Daerah Ini Alami Hujan Lebat Disertai Petir
Indonesia
BMKG Perkirakan Daerah-Daerah Ini Alami Hujan Lebat Disertai Petir

BMKG juga mengeluarkan peringatan gelombang tinggi 2,5-4 meter di Perairan Barat Aceh, Perairan Barat Pulau Simeulue hingga Kepulauan Simeulue, Perairan Bengkulu hingga Barat Lampung

Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024
Indonesia
Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024

Lantas, bagaimana peluang Partai Buruh dalam kontestasi politik yang akan digelar 3 tahun mendatang?

Penambahan Kasus Positif COVID-19 Kembali di Bawah 500
Indonesia
Penambahan Kasus Positif COVID-19 Kembali di Bawah 500

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus baru COVID-19 bertambah lagi 454, Senin (10/1).

Hadapi Pemilu, BNPT Gelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional
Indonesia
Hadapi Pemilu, BNPT Gelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional

Indonesia mesti mengikikis habis paham radikalisme karena bakal menghadapi agenda nasional seperti Pemilu dan Pemilukada di tahun 2024.

Duga Ada Sabotase, Adian tak Percaya Kebakaran Kilang Cuma Dipicu Alam
Indonesia
Duga Ada Sabotase, Adian tak Percaya Kebakaran Kilang Cuma Dipicu Alam

Adian melepar kemungkinan adanya sabotase karena bahan bakar minyak merupakan komponen penting untuk industri

Utang Seluruh Negara di Dunia Bakal Capai Rekor Tertinggi
Dunia
Utang Seluruh Negara di Dunia Bakal Capai Rekor Tertinggi

Utang Tiongkok naik tercepat dan terbesar dalam bentuk tunai, mencapai seperlima atau USD 650 miliar pada tahun lalu.

Eksepsi Munarman Ditolak, Hakim Minta Jaksa Hadirkan Saksi
Indonesia
Eksepsi Munarman Ditolak, Hakim Minta Jaksa Hadirkan Saksi

Memerintah penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Munarman

Dubes Ukraina Sebut Rusia Sudah Lakukan Propaganda Sejak Puluhan Tahun Lalu
Indonesia
Dubes Ukraina Sebut Rusia Sudah Lakukan Propaganda Sejak Puluhan Tahun Lalu

Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia angkat bicara terkait konflik negeranya dengan Rusia. Terakhir, konflik berujung penyerangan pasukan Rusia ke wiliayah Ukraina.

Polisi Hentikan Penyidikan Korban Begal Jadi Tersangka Pembunuhan
Indonesia
Polisi Hentikan Penyidikan Korban Begal Jadi Tersangka Pembunuhan

Penghentian penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara khusus ini dilakukan kepolisian karena persoalan tersebut menjadi perhatian publik.

 MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo 4 Tahun karena Bekerja Baik Saat Jadi Menteri
Indonesia
MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo 4 Tahun karena Bekerja Baik Saat Jadi Menteri

Mahkamah Agung mengurangi vonis bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara. MA beralasan Edhy sudah berbuat baik saat bekerja.