Aturan Baru Perjalanan dengan Transportasi Laut KM Kelimutu milik PT Pelni (Persero) akan kembali melayani rute karimunjawa pada minggu ketiga bulan November mendatang. ANTARA/HO-PT Pelni

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan terbaru syarat perjalanan penumpang dengan transportasi laut yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi COVID-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menjelaskan aturan baru ini berlaku efektif per 3 November 2021 dan mengacu pada SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 dan Nomor 57 Tahun 2021.

Baca Juga

Dugaan Pengaturan Skor, 5 Eks Perserang dan Satu Pemain Liga 3 Dihukum 1-5 Tahun

“Dalam SE terbaru kali ini penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia tidak perlu lagi menggunakan hasil negatif test PCR sebagai syarat perjalanan,” ucap Arif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/11).

Dia menuturkan, penumpang yang akan menaiki transportasi laut wajib membawa surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang pengambilan sampelnya dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan.

Namun demikian, menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) masih menjadi syarat wajib calon penumpang yang akan menggunakan transportasi laut.

“Pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan,” sambungnya.

Sementara itu, penumpang yang menunjukkan gejala indikasi COVID-19 meski berdasarkan surat keterangan menunjukkan hasil negatif, maka penumpang tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR serta karantina mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Aktivitas pelayaran salah satu Kapal PT Pelni saat merapat di dermaga pelabuhan. ANTARA
Aktivitas pelayaran salah satu Kapal PT Pelni saat merapat di dermaga pelabuhan. ANTARA

Adapun syarat menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi penumpang kapal usia di bawah 12 (dua belas) tahun; nakhoda dan awak kapal yang bekerja di atas kapal yang mengangkut barang logistik atau barang lainnya di luar wilayah Jawa dan Bali; penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin.

“Untuk yang tidak bisa menerima vaksin karena komorbid persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19,” tegasnya.

Arif berpesan kepada masyarakat yang hendak bepergian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

“Dan harus bijak melakukan perjalanan, jika bukan urusan penting sebaiknya tunda dulu perjalanan untuk mengurangi mobilitas sehingga dapat menurunkan risiko penularan COVID-19,” pungkas Arif. (Asp)

Baca Juga

Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkes Klaim Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia
Indonesia
Menkes Klaim Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Sadikin mengklaim varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia. Untuk itu, masyarakat diminta tidak panik, tetapi terus waspada.

ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar
Indonesia
ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar.

PPKM Kota Medan di level 2, Nataru Akan Ikuti Perintah Pemerintah Pusat
Indonesia
PPKM Kota Medan di level 2, Nataru Akan Ikuti Perintah Pemerintah Pusat

Pemerintah Kota Medan, hingga kini masih menunggu Instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 periode Natal dan Tahun Baru.

Positivity Rate Turun, Warga Tetap Harus Jaga Prokes
Indonesia
Positivity Rate Turun, Warga Tetap Harus Jaga Prokes

Meski angka positivity rate menurun, Anies menegaskan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa puncak kasus gelombang kedua virus corona ini telah terlewati.

Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta
Indonesia
Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Keraton Yogyakarta Buka Lowongan Abdi Dalem, Ini Persyaratannya
Indonesia
Keraton Yogyakarta Buka Lowongan Abdi Dalem, Ini Persyaratannya

Posisi Abdi Dalem yang tengah dicari berada di bagian Kawedanan Hageng Punakawan Kridhomardowo (Divisi Kesenian dan Pertunjukan Karaton Yogyakarta).

Pemprov DKI Siapkan 3 Lokasi Vaksin Keliling Sekolah pada Kamis (12/8)
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 3 Lokasi Vaksin Keliling Sekolah pada Kamis (12/8)

Pemprov DKI Jakarta makin menggencarkan program vaksinasi guna menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Truk Jadi Angkut Jenazah COVID-19, Wagub DKI: Enggak ada
Indonesia
Truk Jadi Angkut Jenazah COVID-19, Wagub DKI: Enggak ada

Wagub DKI Jakarta membantah menggunakan kendaraan truk untuk mengantarkan jenazah yang dinyatakan positif virus COVID-19 ke liang lahat untuk dikubur.

Anak Ahok Polisikan Balik Ayu Thalia
Indonesia
Anak Ahok Polisikan Balik Ayu Thalia

Anak Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Nicholas Sean Purnama melaporkan balik seleb Ayu Thalia atas tudingan pencemaran nama baik.

Pemerintah Diminta Perjelas Status Sektor Hukum dan Peradilan dalam Skema PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Diminta Perjelas Status Sektor Hukum dan Peradilan dalam Skema PPKM Darurat

KY meminta pemerintah memperjelas status sektor hukum dan peradilan dalam skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan laju penularan COVID-19 yang mulai berlaku pada 3 Juli 2021, yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.