Aturan Baru Penggunaan Vaksin COVID-19 Warga menjalani vaksinasi COVID-19 di Poliklinik Bhayangkara Polda Banten di Serang, Minggu (13/6/2021). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww)

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Perbaharuan ini untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 18 Tahun 2021 yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Mei 2021. Kebijakan ini sekaligus merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.

Baca Juga

Kini, Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Merek Vaksin COVID-19 yang Digratiskan

"Dalam PMK yang baru, Kementerian Kesehatan mengizinkan penggunaan jenis vaksin COVID-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Royong," demikian bunyi laporan yang dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Senin (14/6).

Kendati begitu, penggunaan vaksin ini harus dengan ketentuan bahwa jenis vaksin untuk vaksinasi program diperoleh dari hibah. Selain itu, vaksin juga diperoleh melalui sumbangan ataupun pemberian, baik dari masyarakat maupun negara lain. Vaksin COVID-19 yang dimaksud tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan.

"Dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata," tulis laporan itu.

Vaksinasi massal terhadap 150 warga Perumahan Graha Asri Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Senin (14/6/2021). (FOTO ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
Vaksinasi massal terhadap 150 warga Perumahan Graha Asri Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Senin (14/6/2021). (FOTO ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

Dalam PMK yang baru ini juga mengatur mengenai penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di faskes sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Adapun aspek pembiayaan, bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN akan didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Adapun pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III program Jaminan Kesehatan Nasional atau diatas kelas III. Tentu saja atas keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pembaruan ketentuan ini, merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat vaksinasi.

"Tentu saja dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia," imbuh Kemenkes. (Knu)

Baca Juga

Ini Titik Vaksinasi COVID-19 Yang Dilakukan Polres Jakarta Pusat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langkah Kemenperin Biar Industri Pertahanan Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Indonesia
Langkah Kemenperin Biar Industri Pertahanan Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan TKDN industri pertahanan adalah dengan membentuk holding klaster industri pertahanan

Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji
Indonesia
Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji

Karyawan PT CNQC Mitra JO mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar segera membuka rekening perusahaan mereka yang tengah mengalami kepailitan.

PLN Kirim Bantuan Personil dan Alat ke Sulbar
Indonesia
PLN Kirim Bantuan Personil dan Alat ke Sulbar

Semua personil sudah disiapkan, termasuk perlengkapan dan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan perbaikan jaringan listrik agar secepatnya bisa pulih kembali.

Ratusan Karyawan Tambang di Halmahera Utara Terpapar COVID-19
Indonesia
Ratusan Karyawan Tambang di Halmahera Utara Terpapar COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara menyatakan kasus positif COVID-19 di daerah itu saat ini terjadi peningkatan.

Kuasa Hukum Akui Munarman, Rizieq dan Petinggi FPI Lainnya Dukung ISIS
Indonesia
Kuasa Hukum Akui Munarman, Rizieq dan Petinggi FPI Lainnya Dukung ISIS

Untuk itu, ia yakin apa yang sebenarnya terjadi terhadap kliennya akan terungkap

Brigjen Prasetijo Akui Terima USD20 Ribu Sebagai Uang Persahabatan
Indonesia
Brigjen Prasetijo Akui Terima USD20 Ribu Sebagai Uang Persahabatan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pengusaha Tommy Sumardi menjadi perantara suap terhadap kepada Irjen Napoleon Bonaparte sebesar USD200 ribu dan USD270 ribu.

Catat! Propam Turun Tangan Tak Cuma di Kasus Tewasnya Pengawal Rizieq
Indonesia
Catat! Propam Turun Tangan Tak Cuma di Kasus Tewasnya Pengawal Rizieq

Semua tindakan kepolisian yang menggunakan kekerasan, akan dianalisa

Kapolda Metro Bentuk Program RW Bebas Narkoba
Indonesia
Kapolda Metro Bentuk Program RW Bebas Narkoba

Polda Metro Jaya akan memperbanyak pembentukan program RW Bebas Narkoba di setiap Kampung Tangguh Jaya.

Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil

Salah satu agen penjualan tiket PO. Pahala Kencana Nurdin mengatakan, kondisi penjualan tiket di tempatnya masih dalam keadaan normal.

Bertahan di Masa PPKM Darurat dengan Berjualan Online
Indonesia
Bertahan di Masa PPKM Darurat dengan Berjualan Online

Bagi sebagian masyarakat, Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan (PPKM) Darurat membuat mereka harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup.