Aturan Baru Penggunaan Vaksin COVID-19 Warga menjalani vaksinasi COVID-19 di Poliklinik Bhayangkara Polda Banten di Serang, Minggu (13/6/2021). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww)

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Perbaharuan ini untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 18 Tahun 2021 yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Mei 2021. Kebijakan ini sekaligus merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.

Baca Juga

Kini, Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Merek Vaksin COVID-19 yang Digratiskan

"Dalam PMK yang baru, Kementerian Kesehatan mengizinkan penggunaan jenis vaksin COVID-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Royong," demikian bunyi laporan yang dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Senin (14/6).

Kendati begitu, penggunaan vaksin ini harus dengan ketentuan bahwa jenis vaksin untuk vaksinasi program diperoleh dari hibah. Selain itu, vaksin juga diperoleh melalui sumbangan ataupun pemberian, baik dari masyarakat maupun negara lain. Vaksin COVID-19 yang dimaksud tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan.

"Dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata," tulis laporan itu.

Vaksinasi massal terhadap 150 warga Perumahan Graha Asri Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Senin (14/6/2021). (FOTO ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
Vaksinasi massal terhadap 150 warga Perumahan Graha Asri Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Senin (14/6/2021). (FOTO ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

Dalam PMK yang baru ini juga mengatur mengenai penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di faskes sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Adapun aspek pembiayaan, bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN akan didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Adapun pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III program Jaminan Kesehatan Nasional atau diatas kelas III. Tentu saja atas keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pembaruan ketentuan ini, merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat vaksinasi.

"Tentu saja dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia," imbuh Kemenkes. (Knu)

Baca Juga

Ini Titik Vaksinasi COVID-19 Yang Dilakukan Polres Jakarta Pusat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jurkam Nasional Gibran-Teguh Hadir Secara Tatap Muka dan Virtual
Indonesia
Jurkam Nasional Gibran-Teguh Hadir Secara Tatap Muka dan Virtual

Kehadiran mereka menyapa masyarakat Solo dilakukan secara online dan tatap muka terbatas.

Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Dihalau Masuk Kota Gudeg
Indonesia
Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Dihalau Masuk Kota Gudeg

Ia merinci jumlah kendaraan di pintu masuk Pos Prambanan sebanyak 16.253 kendaraan, Pos Piyungan sebanyak 15.000 kendaraan, Pos Glagah sebanyak 6.800 kensaraan dan pos Tempel sebanyak sekitar 38.000 kendaraan.

Pemprov DKI Berencana Tingkatkan RS Rujukan COVID-19 Hingga 50 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Berencana Tingkatkan RS Rujukan COVID-19 Hingga 50 Persen

Pemprov DKI juga terus berupaya menambahkan fasilitas kesehatan

Jokowi Tidak Perlu Keluarkan Perppu Tentang ITE
Indonesia
Jokowi Tidak Perlu Keluarkan Perppu Tentang ITE

Untuk mengatasi polemik penerapan UU ITE di masyarakat, cukup dengan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan tidak perlu dikeluarkan Perppu.

PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas

"Pembangunan LRT di KPBDU selama 3 tahun ini mandek. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp200 miliar kepada PT Jakpro untuk membangun LRT,” ujar anggota Fraksi PSI DKI, Eneng Malianasari

Bangunan Ambruk di Gambir, Polisi Usut Dugaan Kesalahan Prosedur Pembangunan
Indonesia
Pendemo Kantor Wali Kota Tangsel Diajak ke Kuburan, Polisi: Supaya Introspeksi
Indonesia
Pendemo Kantor Wali Kota Tangsel Diajak ke Kuburan, Polisi: Supaya Introspeksi

Kami juga membawa mereka ke Rumah Lawan COVID-19 Tangsel

Cara Unik Polisi Bagi-bagi Masker dan Vitamin C di Jakarta Pusat
Indonesia
Cara Unik Polisi Bagi-bagi Masker dan Vitamin C di Jakarta Pusat

Polres Metro Jakarta Pusat menggelar acara Jakarta Bermasker di kawasan Pasar Senen. Dalam kegiatan itu, sejumlah superhero seperti Batman, Ultraman dan Spiderman dilibatkan.

Menantu Bekas Dirut BTN Jadi Tersangka Suap
Indonesia
Menantu Bekas Dirut BTN Jadi Tersangka Suap

Bekas Dirut BTN Maryono dan Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri, Yunan Anwar, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi kepada direksi BTN.