Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Calon penumpang saat memasuki pintu terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Kota Tangerang, Banten, Rabu, (10/6/2020). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan aturan baru tentang protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

Aturan tersebut terdapat dalam Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan COVID Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19 yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto pada Sabtu (2/4).

Baca Juga

Wagub Sebut Pelonggaran PPKM Bikin Polusi Udara di Jakarta Naik

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku efektif mulai Sabtu (2/4) hingga waktu yang ditentukan kemudian.

PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

2. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

3. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

4. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

5. PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan.

"Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri," demikian bunyi SE yang dikutip, Sabtu (2/4).

Baca Juga

Inmendagri Teranyar: Tidak Ada Wilayah di Indonesia Terapkan PPKM Level 4

Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan adalah menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu, mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan.

Selain itu juga mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain, menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan.

Lalu tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Penegakan aturan dan pengawasan mobilitas masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pemeriksaan acak syarat perjalanan dalam negeri dengan pembentukan Posko Pelayanan di wilayah kerja yang ditetapkan dan melibatkan instansi pelaksana bidang perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah bersama dengan TNI dan Polri.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu.

Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum melakukan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum.

Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar. Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi berwenang

(Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otoritas penyelenggara transportasi umum dan/atau petugas pemeriksa surat keterangan negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen sebagai persyaratan perjalanan wajib melakukan verifikasi keabsahan surat keterangan berdasarkan nama laboratorium jejaring COVID-19 dan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan RI untuk mencegah pemalsuan surat keterangan hasil tes.

Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen, surat keterangan dokter, dan surat keterangan perjalanan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. (Knu)

Baca Juga

PPKM Luar Jawa-Bali hingga 11 April, Daerah Level 1 Meningkat, Level 4 Nihil

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Segera Tentukan Nasib Izin Operasional ACT
Indonesia
Pemprov DKI Segera Tentukan Nasib Izin Operasional ACT

Pemerintah DKI Jakarta akan segera menyampaikan nasib izin operasional organisasi kemanusiaan ACT (aksi cepat tanggap) menyusul sejumlah petinggi ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri.

[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Selundupkan 250 Ton Sabu ke Indonesia Berbentuk Sembako
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Selundupkan 250 Ton Sabu ke Indonesia Berbentuk Sembako

Pengungkapan penyelundupan 250 ton sabu merupakan kejadian di tahun 2017

Buntut Pemecatan Hakim MK Aswanto, Pimpinan DPR Dilaporkan ke Ombudsman
Indonesia
Buntut Pemecatan Hakim MK Aswanto, Pimpinan DPR Dilaporkan ke Ombudsman

Pimpinan DPR dilaporkan ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi pemberhentian hakim konstitusi Aswanto.

Presiden Bantu Nelayan di Surabaya untuk Bangun Pemecah Ombak
Indonesia
Presiden Bantu Nelayan di Surabaya untuk Bangun Pemecah Ombak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Kampung Nelayan Bulak dengan didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Jokowi menyempatkan berdialog dengan forum nelayan setempat. Dalam dialog itu, para perwakilan nelayan menyampaikan permintaan mereka terkait dengan kebutuhan pemecah gelombang.

500 Warga Surabaya Terpapar COVID-19 Varian Baru
Indonesia
500 Warga Surabaya Terpapar COVID-19 Varian Baru

"Di Surabaya sekarang ini ada 500 orang yang terjangkit, tetapi ini cepat sembuh ya sekitar dua sampai tiga hari sudah sembuh," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

Karyawan Milenial BUMN Kini Tidak Perlu Pensiun Saat Diangkat Jadi Direksi
Indonesia
Karyawan Milenial BUMN Kini Tidak Perlu Pensiun Saat Diangkat Jadi Direksi

Aturan anyar atau PP No. 23/2022 , telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2022.

Elektabilitas Menurun, PPP Perlu Kerja Keras di 2024
Indonesia
Elektabilitas Menurun, PPP Perlu Kerja Keras di 2024

"PPP relatif butuh perjuangan yang signifikan untuk kembali lolos pada Pemilu 2024," ujarnya.

Munarman Dituntut 8 Tahun Penjara
Indonesia
Munarman Dituntut 8 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bekas Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) itu delapan tahun penjara.

Pemerintah Janji Bakal Perbaiki Ratusan Bangunan Rusak Akibat Gempa Cianjur
Indonesia
Pemerintah Janji Bakal Perbaiki Ratusan Bangunan Rusak Akibat Gempa Cianjur

Berdasarkan pendataan yang disusun oleh Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak yang diakibatkan gempa tersebut turut merusak ratusan bangunan.

Anggota DPR Desak KY Periksa Putusan Bebas Bandar Narkoba
Indonesia
Anggota DPR Desak KY Periksa Putusan Bebas Bandar Narkoba

Anggota DPR Agustiar Sabran meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), agar menyelidiki putusan bebas terhadap Saleh yang bermukim di kawasan Jalan Rindang Banua atau Komplek Puntun itu.