Aturan Baru Ganjil Genap di DKI Jakarta Petugas memberhentikan pengendara yang melanggar aturan ganjil-genap di Jalan Sudirman, Jumat (13/8/2021). ANTARA/Sihol Hasugian

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih memberlakukan ganjil genap di tiga ruas jalan dan kawasan wisata Ibu Kota, meskipun Jakarta sudah turun ke Level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tiga ruas sistem ganjil genap di Jakarta yakni ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin Jalan H.R. Rasuna Said. Sedangkan lokasi tempat wisata berada di pintu masuk timur dan barat Ancol Taman Impian, pintu masuk 1 Taman Mini Indonesia Indah, dan pintu masuk utara dan barat Taman Margasatwa Ragunan.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Nomor 438 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap pada Masa PPKM Level 2.

Baca Juga:

Gubernur Bali Hapus Kebijakan Ganjil Genap di Sanur dan Kuta

"Diberlakukan mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021," ucap Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo melalui keputusannya, Kamis (21/10).

Pemberlakuan ganjil-genap di tiga ruas jalan utama Ibu Kota ini diterapkan pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 06.00 sampai 10.00 WIB dan mulai pukul 16.00 sampai 21.00 WIB.

Dengan demikian, durasi ganjil-genap bertambah satu jam dari penerapan sebelumnya yang berlaku sampai pukul 20.00. Kemudian, ganjil-genap tiga ruas jalan pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional tak berlaku.

Sementara, pada penerapan ganjil-genap di kawasan wisata diberlakukan mulai hari Jumat sampai dengan Minggu sejak pukul 12.00 sampai 18.00 WIB. Khusus kawasan wisata, kendaraan roda dua juga masuk dalam pembatasan ganjil-genap.

Polisi berjaga di pos pengendalian mobilitas ganjil-genap kendaraan, Jalan Terusan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (30/8/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj
Polisi berjaga di pos pengendalian mobilitas ganjil-genap kendaraan, Jalan Terusan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (30/8/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj

Dishub juga menetapkan 17 jenis kendaraan yang dikecualikan dalam penerapan ganjil genap, antara lain;

1. Kendaraan bertanda khusus yang membawa masyarakat disabilitas;

2. Kendaraan ambulans;

3. Kendaraan pemadam kebakaran;

4. Kendaraan angkutan umum (plat kuning);

5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;

6. Sepeda motor;

7. Kendaraan angkutan barang khusus bahan bakar minyakDan bahan bakar gas;

8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara republikIndonesia yakni Presiden/Wakil Presiden, ketua MPR/DPR/DPD, dan Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.

9. Kendaraan dinas operasional berplat merah, tni danPolri;

10. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut Pertimbangan petugas polri, seperti kendaraan Pengangkut uang (Bank Indonesia, antarbank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Polri;

Baca Juga:

Polda Metro Bakal Perluas Titik Ganjil Genap di Jakarta

13. Kendaraan petugas kesehatan penanganan COVID-19 selama masa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19;

14. Kendaraan mobilisasi pasien COVID-19;

15. Kendaraan mobilisasi vaksin COVID-19;

16. Kendaraan pengangkut tabung oksigen; dan

17. Kendaraan angkutan barang pengangkut logistik. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi Senayan Minta Jokowi Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Dunia
Politisi Senayan Minta Jokowi Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

Pemerintah Indonesia menyiapkan pasukan perdamaian untuk diterjunkan di wilayah Palestina, jika PBB membuat keputusan penempatan pasukan perdamaian di zona penyangga antara Israel-Palestina.

KPU Jangan Jatuh di Lubang yang Sama
Indonesia
KPU Jangan Jatuh di Lubang yang Sama

Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah mengatur tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu

Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengklaim telah mempunyai solusi penanggulangan virus corona varian baru atau virus jenis B117-UK dari Inggris.

Ratusan Pasien COVID-19 di 12 Puskesmas Dievakuasi ke RSD Wisma Atlet
Indonesia
Ratusan Pasien COVID-19 di 12 Puskesmas Dievakuasi ke RSD Wisma Atlet

Keseluruhan pasien COVID-19 yang telah dievakuasi oleh Dishub DKI sebanyak 27.012 orang

Polisi Tak Temukan Racun di Tubuh Wabup Sangihe yang Meninggal di Pesawat
Indonesia
Polisi Tak Temukan Racun di Tubuh Wabup Sangihe yang Meninggal di Pesawat

Pukul 16.17 WITA saat di bandara Hasanudin Makassar, dokter dan perawat segera naik ke pesawat

TNI Rekrut Ribuan Relawan Tangani Pasien sampai Vaksinasi COVID-19
Indonesia
TNI Rekrut Ribuan Relawan Tangani Pasien sampai Vaksinasi COVID-19

Panglima TNI, menargetkan untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya sebelum tanggal 17 Agustus 2021, sudah harus mencapai di atas 70 persen "herd immunity" nya untuk usia di atas 12 tahun.

Setelah Tanam Padi, Jokowi Pastikan Tak Ada Impor Beras Hingga Akhir Tahun
Indonesia
Setelah Tanam Padi, Jokowi Pastikan Tak Ada Impor Beras Hingga Akhir Tahun

Hasil baik ini disebutnya tak lain karena adanya tambahan produktivitas petani

[Hoaks Atau Fakta]: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Masih Kader Partai Hanura
Indonesia
[Hoaks Atau Fakta]: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Masih Kader Partai Hanura

Setelah ditelusuri Mafindo, Moeldoko telah berhenti menjadi kader Partai Hanura sejak 2018 lalu karena ingin fokus dengan mandatnya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Pimpinan KPK Nurul Ghufron Beberkan Alasan Kekayaannya Meroket Rp 4,2 M Setahun
Indonesia
Pimpinan KPK Nurul Ghufron Beberkan Alasan Kekayaannya Meroket Rp 4,2 M Setahun

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada Desember 2020, kekayaan dia tercatat mencapai Rp 13,48 miliar.

Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi
Indonesia
Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi

"Apalagi mereka mempunyai anggaran sendiri untuk penanganan wabah corona," kata Luhut.