Aspri Eks Menpora Miftahul Ulum Divonis 4 Tahun Penjara Tersangka yang merupakan Asisten Pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. (ANTARA/Nova Wahyudi)

MerahPutih.com - Asisten Pribadi (Aspri) mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, Miftahul Ulum divonis empat tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miftahul Ulum berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," kata Hakim Ketua, Ni Made Sudani membacakan amar putusan Miftahul Ulum, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/6) malam.

Baca Juga

Tim Kuasa Hukum Minta Dua Penyerang Novel Dibebaskan

Majelis hakim menyatakan, terdakwa Ulum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap Rp 11.500.000.000 bersama-sama dengan Imam Nahrawi. Uang itu untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.

Majelis hakim juga meyakini Ulum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 7,654 miliar bersama-sama dengan Imam Nahrawi. Ulum berperan sebagai perantara uang yang diterima dari berbagai sumber untuk Imam Nahrawi.

Miftahul Ulum yang merupakan Asisten Pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Miftahul Ulum yang merupakan Asisten Pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Menurut majelis hakim, perbuatan Ulum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Miftahul Ulum Pulungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata hakim Ni Made.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Hal meringankan, terdakwa sopan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, merasa salah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak melakukan perbuatan, uang hasil terdakwa sebagian besar dinikmati orang lain dan sebagian kecil yang dinikmati terdakwa, terdakwa juga sudah meminta maaf," tutur hakim.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK. Sebelumnya Ulum dituntut sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, Ulum menyatakan menerima. Sementara Jaksa KPK menyatakan banding.

"Ketetapan yang mulia adalah ketetapan Tuhan saya akan mengikutinya untuk soal hukum PH saya yang akan bicara," kata Ulum.

Baca Juga

DPR Bakal Selidiki Tuntutan Ringan Dua Penyerang Novel

"Terdakwa menerima," kata kuasa hukum Ulum, La Radi Eno.

"Setelah koordinasi dengan tim jpu, kami ambil sikap untuk banding," ucap jaksa Ronald Worotikan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lebih dari Sepekan KPK OTT 4 Kader PDIP
Indonesia
Lebih dari Sepekan KPK OTT 4 Kader PDIP

Dalam 11 hari terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat yang diduga melakukan korupsi.

Dirlantas Polda Metro Sidak ke Stasiun Tanah Abang
Indonesia
Dirlantas Polda Metro Sidak ke Stasiun Tanah Abang

Dirlantas Polda Metro Jaya mengecek langsung pelaksanaan protokol kesehatan karena sering terjadi kepadatan.

Kamis (10/12), Penambahan Kasus Corona Ibu Kota Capai 1.180 Orang
Indonesia
Kamis (10/12), Penambahan Kasus Corona Ibu Kota Capai 1.180 Orang

Dengan positivity rate 8,9 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.180 jiwa.

Data Penerima Sembako di Jakarta Bakal Dipakai Pusat, Begini Tanggapan DPRD
Indonesia
Data Penerima Sembako di Jakarta Bakal Dipakai Pusat, Begini Tanggapan DPRD

Penerima bantuan sembako ini harus tepat sasaran dan tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakannya di tengah kesulitan akibat pandemi corna.

Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi
Indonesia
Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi

Bio Farma dan Sinovac Biotech tengah melakukan uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19, yang melibatkan 1.600 orang.

Jakarta PSBB Lagi, Habiburokhman: Jangan Dua Kali Kejeblos
Indonesia
Jaksa Agung Segera Umumkan 7 Calon Tersangka Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Jaksa Agung Segera Umumkan 7 Calon Tersangka Dugaan Korupsi Asabri

"Kami mohon maaf belum bisa sampaikan siapa-siapanya, tapi insya Allah nanti, setelah ekspose, kami akan sampaikan, pasti, kami tidak akan tutup-tutupi," ucap Burhanuddin

KPK Gelar Rapid Test untuk Pimpinan hingga Pegawai
Indonesia
KPK Gelar Rapid Test untuk Pimpinan hingga Pegawai

"Ini salah satu wujud kecintaan dan kepedulian ke pegawai KPK, khususnya penyelamatan jiwa manusia," kata Ketua KPK Firli Bahuri

Strategi Bima Arya Cegah Warga Bogor Semakin Terpapar COVID-19
Indonesia
Strategi Bima Arya Cegah Warga Bogor Semakin Terpapar COVID-19

Sebagai wujud implementasinya, Bima Arya mencontohkan bagaimana dia memberlakukan kebijakan ketat bagi para pengemudi ojek online di Kota Bogor.

Ekonomi Merosot, Percepat Bantuan Bagi UMKM
Indonesia
Ekonomi Merosot, Percepat Bantuan Bagi UMKM

Pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk bantuan UMKM terdampak, namun realisasinya hingga 21 Juli 2020, penyaluran bantuan UMKM terdampak COVID-19 tercatat baru 9,59 persen dari target.