ASN Tidak Diwajibkan Ikut Program Komponen Cadangan Apel PNS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Isu adanya program wajib militer bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ramai dibahas publik. Pemerintah membantah ada program wajib militer bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, para ASN hanya diwajibkan mengikuti program bela negara dan secara sukarela bagi yang ingin ikut menjadi Komponen Cadangan ( Komcad).

Baca Juga:

Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Kendali Presiden

"Tidak ada istilah wajib militer bagi ASN. ASN harus disiplin dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan memiliki wawasan kebangsaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk pemahaman lebih lanjut mengenai bela negara," kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis Humas Kementerian PANRB ke media, Kamis (30/12).

Tjahjo menekankan, ASN juga tidak diwajibkan mengikuti pelatihan Komcad. Dalam Surat Edaran (SE) MenPANRB No 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara disebutkan bahwa program pelatihan Komcad bersifat sukarela.

Melalui SE ini, Tjahjo mengakui, ASN diharapkan dapat terlibat dalam program Komcad sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pertahanan negara. Meskipun bersifat sukarela, tetap terdapat syarat dan ketentuan yang harus diikuti bagi ASN yang ingin mengikuti pelatihan (Komcad).

Persyaratan tersebut antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berusia antara 18-35 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki catatan kriminalitas, serta beberapa persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia memaparkan, bagi yang telah memenuhi syarat tersebut akan mengikuti seleksi Komcad yang meliputi uji pengetahuan umum, uji kesamaptaan jasmani, uni pengetahuan dan wawasan, serta uji sikap.

"Jika lolos seleksi tersebut, maka dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) selama tiga bulan. Setelah lulus dan resmi menjadi anggota Komcad, maka akan kembali lagi ke profesinya masing-masing," katanya.

Tjahjo memastikan, jika ASN mengikuti pelatihan Komponen Cadangan, maka akan bertugas di instansinya kembali dan program pelatihan Komcad berbeda dengan program bela begara yang sudah ada dan wajib diikuti ASN.

Komponen Cadangan. (Foto: Tangkapan Layar)
Caption

"Penguatan pemahaman bela negara bagi ASN diberikan pada pendidikan dan pelatihan dasar CASN melalui pemberian materi yakni Wawasan Kebangsaan dan Nilai Bela Negara, Analisis Isu Kontemporer dan Kesiapsiagaan Bela Negara," katanya.

Program diklat lanjutan bagi ASN juga tetap memuat penguatan bela negara. Sebagaimana dikoordinasikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), materi bela negara diberikan pada diklat Kepemimpinan Administrator dan diklat Kepemimpinan Pengawas terkait Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme, Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, Wasbang, dan Nilai Bela Negara.

Terkait program pelatihan bela negara, saat ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menyiapkan Permenhan tentang Pedoman Pendidikan Kesadaran Bela Negara, yang masih dalam proses harmonisasi.

"Dengan demikian, program pelatihan bela negara dan program pelatihan Komcad merupakan dua hal yang berbeda, walaupun tetap mendukung sebagai upaya pertahanan negara," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Komponen Cadangan Jangan Mengulang Jejak Politik ABRI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPP Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Bagi Bupati Bogor Ade Yasin
Indonesia
PPP Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Bagi Bupati Bogor Ade Yasin

Ade Yasin adalah Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat.

PAN dan PPP Diproyeksi Tidak Bisa Tempatkan Wakil di DPR
Indonesia
PAN dan PPP Diproyeksi Tidak Bisa Tempatkan Wakil di DPR

Perolehan suara PPP pada Pemilu 2019 adalah 4,5 persen. Jika setengahnya berkurang, maka partai ini akan tidak lolos ke Senayan.

Ancol Gelar Festival Barongsai dan Liong di Perayaan Imlek
Indonesia
Ancol Gelar Festival Barongsai dan Liong di Perayaan Imlek

Tahun 2023 ini merupakan tahun shio kelinci air yang merupakan simbol dari umur panjang, kedamaian dan kemakmuran dalam budaya Tionghoa.

Jokowi Terbang ke NTT, Resmikan Proyek Infrastruktur Pariwisata
Indonesia
Jokowi Terbang ke NTT, Resmikan Proyek Infrastruktur Pariwisata

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Menko Luhut Cek Kesiapan Pernikahan di Rumah Erina Gudono
Indonesia
Menko Luhut Cek Kesiapan Pernikahan di Rumah Erina Gudono

Di tengah persiapan pernikahan Kaesang-Erina ini, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pengecekan persiapan di rumah Erina. Luhut nampak mendatangi rumah Erina pada Sabtu (3/12) sore sekitar pukul 16.50 WIB.

Puan Temui Surya Paloh, Willy Aditya: NasDem dan PDIP Miliki Kesamaan Historis
Indonesia
Puan Temui Surya Paloh, Willy Aditya: NasDem dan PDIP Miliki Kesamaan Historis

Keduanya akan membahas banyak hal mulai dari masalah kebangsaan hingga konsolidasi politik 2024.

Dinas Bina Marga Perbaiki Jalan Rusak di Rasuna Said
Indonesia
Dinas Bina Marga Perbaiki Jalan Rusak di Rasuna Said

Perbaikan ini dilaksanakan untuk mengembalikan kondisi jalan yang rusak akibat pembangunan LRT, serta meminimalisir terjadinya kecelakaan bagi para pengguna jalan yang melintas.

Wacana Naiknya Harga Pertalite Masih Dimatangkan Pemerintah
Indonesia
Wacana Naiknya Harga Pertalite Masih Dimatangkan Pemerintah

Pemerintah masih memperdalam kebijakan baru mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi termasuk Pertalite, yang rencananya akan disertai bantalan sosial sebagai kompensasi.

Tim SAR Hentikan Evakuasi Korban Alfamart Ambruk, Total 5 Orang Meninggal
Indonesia
Tim SAR Hentikan Evakuasi Korban Alfamart Ambruk, Total 5 Orang Meninggal

Basarnas bersama seluruh unsur potensi SAR pada Selasa menuntaskan operasi pencarian dan evakuasi 13 korban ambruknya bangunan minimarket Alfamart di Jalan Ahmad Yani KM 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Menkominfo Sebut Kebijakan Afirmatif Mampu Tingkatkan Produksi Dalam Negeri
Indonesia
Menkominfo Sebut Kebijakan Afirmatif Mampu Tingkatkan Produksi Dalam Negeri

Pemerintah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan afirmatif.