ASN Sektor Nonesensial di Wilayah PPKM Level 4 100 Persen Kerja di Rumah PNS Kota Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo menerbitkan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama PPKM pada Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SE ini, sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sesuai dengan level penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di masing-masing daerah.

"Sistem kerja pegawai ASN tetap berpedoman pada SE MenPANRB Nomor 16/2021 sesuai dengan level PPKM yang ditetapkan," demikian kutipan SE tersebut, Rabu (4/8).

Baca Juga:

Pemkot Potong Tunjangan ASN 30 Persen, Gibran: Gaji Saya Buat Bantu Warga Miskin

Dalam SE Menpan-RB 16/2021, sistem kerja ASN diatur berdasarkan level PPKM daerah, yakni sistem kerja ASN wilayah Jawa dan Bali, ASN pada sektor non esensial di wilayah Jawa dan Bali, melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau /work from home/ secara penuh atau 100 persen.

Namun, apabila terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor maka pejabat pembina kepegawaian (PPK) secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.

Untuk pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor bersifat esensial, melakukan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai 50 persen.

"Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor bersifat kritikal melakukan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100 persen," tambah SE tersebut.

Sedangkan sistem kerja ASN di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang berada di wilayah level 4, mengacu pada sistem kerja di wilayah Jawa dan Bali.

Sementara, sistem kerja ASN di wilayah PPKM level 3, level 2, level 1, pengaturannya yakni pegawai ASN pada instansi pemerintah di wilayah dengan kriteria level 3 melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office (WFO) sebesar 25 persen.

Apel PNS. (Foto: Antara)

Ratusan ASN-TKPK Penyintas COVID-19, Solo Dorong Donor Konvalesen Massal

Untuk sistem kerja ASN pada instansi pemerintah dengan kriteria level 2 dan level 1 dilakukan dengan memperhatikan kriteria zonasi kabupaten/kota.

Penyesuaian kerja ASN di kabupaten/kota yang berada di zona hijau pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO sebesar 75 persen, sedangkan pada kabupaten/kota yang berada di zona kuning melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO sebesar 50 persen.

Kemudian untuk kabupaten/kota di zona oranye dan zona merah pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO sebesar 25 persen.

"Pengaturan level wilayah PPKM berpedoman pada penetapan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri," bunyi poin ketiga SE tersebut.

Baca Juga:

Ratusan ASN-TKPK Penyintas COVID-19, Solo Dorong Donor Konvalesen Massal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Baru Buat 3.964 Sumur Resapan dari Target 1,8 Juta
Indonesia
Pemprov DKI Baru Buat 3.964 Sumur Resapan dari Target 1,8 Juta

Menurutnya, 1,8 juta yang dimaksud Anies itu kebutuhan Jakarta. Kalau sumur resapan di angka tersebut banjir di DKI bakal teratasi.

MAKI Temukan Aset Rp56 Miliar di Solo Raya Terkait Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
MAKI Temukan Aset Rp56 Miliar di Solo Raya Terkait Dugaan Korupsi Asabri

"Ada sembilan aset yang kami temukan terkait dugaan pencucian uang kasus dugaan korupsi kasus Asabri," ujar Boyamin

Anies Klaim 10 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Anies Klaim 10 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat lebih dari 10 juta warga yang beraktifitas di ibu kota sudah menerima jatah vaksin dosis pertama.

Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah
Indonesia
Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah

Pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah yang mengalami kendala, khususnya dalam pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri.

KPK Pisahkan Rutan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka Suap
Indonesia
KPK Pisahkan Rutan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka Suap

Selain Puput dan Hasan, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap ini. Namun, dari jumlah itu, baru lima tersangka yang dijebloskan ke sel tahanan, termasuk Puput dan Hasan.

Mensos Risma Bikin Rusunawa untuk Disabilitas, Tarifnya Hanya Rp 10 Ribu Per Bulan
Indonesia
Mensos Risma Bikin Rusunawa untuk Disabilitas, Tarifnya Hanya Rp 10 Ribu Per Bulan

Tujuan pembangunan rusun ialah agar mereka bisa memiliki tempat tinggal dan fokus untuk mencari penghasilan di dekat rumah mereka.

Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab

"Kami akan panggil beberapa saksi ahli lagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Pemprov DKI Berencana Tingkatkan RS Rujukan COVID-19 Hingga 50 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Berencana Tingkatkan RS Rujukan COVID-19 Hingga 50 Persen

Pemprov DKI juga terus berupaya menambahkan fasilitas kesehatan

Dalam 24 Jam, 5 Ribu Orang Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 5 Ribu Orang Berhasil Sembuh dari COVID-19

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan bahwa kasus baru masih terus bertambah hingga Senin (21/12).

Raja Dangdut Batal Jadi Saksi Ahli di Sidang Praperadilan Rizieq
Indonesia
Raja Dangdut Batal Jadi Saksi Ahli di Sidang Praperadilan Rizieq

Alamsyah Hanafiah mengungkapkan bahwa Raja Dangdut Rhoma Irama batal hadir sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan Rizieq.