MerahPutih.com - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi isu yang mencuat setiap kali ada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sehingga, redesain sistem karier dinilai bisa menjaga netralitas dan kenyamanan aparatur sipil negara disetiap kali pemilu.
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengakui, walaupun persentasinya ASN tidak netral sedikit sekali di bawah 1000 orang dari 4,2 juta ASN, tetapi menimbulkan citra seolah-olah ASN banyak yang tidak netral.
"Namun meskipun sedikit jumlahnya tetap harus kita tangani," kata dia.
Baca Juga:
Target Pemilih di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi
Zudan mengajak, semua pihak memikirkan sistem merit baru agar ASN tidak menjadi korban dari ritual politik lima tahunan. "Karena setiap lima tahun pasca pilkada terjadi tsunami birokrasi. Banyak ASN yang dicopot, banyak ASN yang nonjob," kata Zudan. Dia mencermati ada dua faktor penyebab ASN menjadi tidak netral, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terjadi lantaran sistem politik yang ada menyebabkan ASN bisa tidak netral atau dipaksa oleh sistem untuk tidak netral. Misalnya, ketika petahana maju Pilkada lagi.
"Kalau petahana gubernur/bupati dan wakilnya maju satu paket tidak ada pergolakan bagi ASN. Apalagi kalau menang, ASN-nya nyaman. Tetapi jika wakilnya maju, gubernur/bupati petahana maju, birokrasi bisa terbelah," ucap Zudan. Sementara faktor internalnya pun banyak, yang harus dijaga walaupun berkawan atau memiliki hubungan dengan calon kepala daerah harus tetap profesional.
"Ini memang tidak mudah," kata Zudan.
Baca Juga:
Saat Pencoblosan Jari Dilarang Dicelupkan ke Tinta
