Pilkada Serentak
ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada Ilustrasi PNS. (Foto: setkab.go.id).

MerahPutih.com - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi isu yang mencuat setiap kali ada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sehingga, redesain sistem karier dinilai bisa menjaga netralitas dan kenyamanan aparatur sipil negara disetiap kali pemilu.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengakui, walaupun persentasinya ASN tidak netral sedikit sekali di bawah 1000 orang dari 4,2 juta ASN, tetapi menimbulkan citra seolah-olah ASN banyak yang tidak netral.

"Namun meskipun sedikit jumlahnya tetap harus kita tangani," kata dia.

Baca Juga:

Target Pemilih di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Zudan mengajak, semua pihak memikirkan sistem merit baru agar ASN tidak menjadi korban dari ritual politik lima tahunan. "Karena setiap lima tahun pasca pilkada terjadi tsunami birokrasi. Banyak ASN yang dicopot, banyak ASN yang nonjob," kata Zudan. Dia mencermati ada dua faktor penyebab ASN menjadi tidak netral, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terjadi lantaran sistem politik yang ada menyebabkan ASN bisa tidak netral atau dipaksa oleh sistem untuk tidak netral. Misalnya, ketika petahana maju Pilkada lagi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Antara).

"Kalau petahana gubernur/bupati dan wakilnya maju satu paket tidak ada pergolakan bagi ASN. Apalagi kalau menang, ASN-nya nyaman. Tetapi jika wakilnya maju, gubernur/bupati petahana maju, birokrasi bisa terbelah," ucap Zudan. Sementara faktor internalnya pun banyak, yang harus dijaga walaupun berkawan atau memiliki hubungan dengan calon kepala daerah harus tetap profesional.

"Ini memang tidak mudah," kata Zudan.

Baca Juga:

Saat Pencoblosan Jari Dilarang Dicelupkan ke Tinta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demo UU Cipta Kerja di Masa PSBB, DPRD DKI Sebut bakal Timbul Klaster Baru Corona
Indonesia
Demo UU Cipta Kerja di Masa PSBB, DPRD DKI Sebut bakal Timbul Klaster Baru Corona

Politikus PAN ini pun menyakini akan terjadi kasus corona baru dalam klaster demonstrasi tolak UU Cipta Kerja ini.

Ujian SBMPTN di UNS, Peserta Tidak Bawa Surat Sehat Rapid Test Dilarang Masuk
Indonesia
Ujian SBMPTN di UNS, Peserta Tidak Bawa Surat Sehat Rapid Test Dilarang Masuk

Jumlah total peserta yang terdaftar di pusat UTBK di UNS pada tahun ini sebanyak 23.425 orang dari berbagai daerah.

Langgar Protokol Kesehatan, 90 Ribu Warga Jakarta Disanksi Kerja Sosial
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, 90 Ribu Warga Jakarta Disanksi Kerja Sosial

Sedangkan, 11.201 orang dijatuhi hukuman denda.

MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020
Indonesia
MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020

Persiapan acara Sidang Tahunan MPR sudah mendekati final baik secara teknis dan administratif.

Kasus Kematian Tinggi Akibat Corona Didominasi Jakarta dan Jatim
Indonesia
Kasus Kematian Tinggi Akibat Corona Didominasi Jakarta dan Jatim

Kasus kematian akibat Covid-19 di seluruh Indonesia mencapai 1.721.

Banten Perpanjang PSBB sampai 18 April
Indonesia
Banten Perpanjang PSBB sampai 18 April

Gubernur Banten Wahidin Halim kembali memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kapolda Metro Siap Tindak Siapapun Pengganggu Masyarakat
Indonesia
Kapolda Metro Siap Tindak Siapapun Pengganggu Masyarakat

Sebab, saat ini angka penularan COVID-19 di Jakarta masih tinggi

Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE
Indonesia
Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE

Revisi UU ITE kembali mencuat, saat Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

Terbukti Lakukan Politik Uang, Paslon di Pilkada Bisa Didiskualifikasi
Indonesia
Terbukti Lakukan Politik Uang, Paslon di Pilkada Bisa Didiskualifikasi

"Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," katanya

PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam
Indonesia
PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam

LBM PBNU mengangkat ilustrasi pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi bukan hanya kesejahteraan generasi saat ini