ASN Masuk Kantor Diprioritaskan Sudah Divaksin COVID-19 Menpan RB Tjahjo Kumolo. ANTARA/HO-Kemenpan RB

MerahPutih.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mengeluarkan pengaturan sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kali ini, pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau work from office (WFO) diprioritaskan bagi pegawai ASN yang telah memperoleh vaksin COVID-19, baik di yang berada di dalam maupun luar wilayah Jawa dan Bali.

“Dua puluh lima persen WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi (untuk pegawai ASN yang berada di sektor non-esensial di wilayah luar Jawa dan Bali dengan PPKM Level 4 dan 3),” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Jumat (24/9).

Baca Juga:

Marak Informasi Sensasi dan Hoaks, ASN Dituntut Jadi Corong Membumikan Pancasila

Hal itu tertuang di dalam lampiran pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama PPKM pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Bagi instansi di wilayah luar Jawa dan Bali yang berada di sektor non-esensial pada PPKM Level 2 dan 1, diberlakukan WFO 50 persen pegawai jika daerahnya berada di zona hijau dan kuning.

Sedangkan bagi instansi yang daerahnya berada di zona oranye dan merah, diberlakukan WFO 25 persen. Untuk instansi pemerintah di sektor esensial pada PPKM Level 4 di luar wilayah Jawa dan Bali, WFO maksimal dilakukan oleh 50 persen pegawai.

Jika berada di PPKM Level 3, WFO dapat dilakukan dengan maksimal 100 persen.

Tentu dengan memperhatikan bahwa WFO tersebut diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksin COVID-19.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam pembukaan Digital Leadership Academy (DLA). (ANTARA/HO)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam pembukaan Digital Leadership Academy (DLA). (ANTARA/HO)

Sedangkan untuk instansi di sektor kritikal, WFO diberlakukan maksimal 100 persen.

Sementara itu, pada instansi pemerintah non-esensial yang ada di wilayah Jawa dan Bali dengan PPKM Level 4, diberlakukan work from home (WFH) secara penuh. Jika berada di Level 3, WFO dilakukan kepada 25 persen pegawai.

Bagi yang berada di Level 2, WFO diberlakukan kepada 50 persen pegawai. Bagi instansi pemerintah di sektor esensial yang ada di PPKM Level 4 dan 3 dalam wilayah Jawa dan Bali, WFO dilakukan maksimal oleh 50 persen pegawai.

Pada PPKM Level 2, WFO dilakukan maksimal oleh 75 persen pegawai. Perlu diperhatikan bahwa di sektor esensial dan non-esensial, pegawai yang WFO adalah yang telah divaksin COVID-19.

Sementara bagi instansi pemerintah di sektor kritikal, diberlakukan WFO dengan maksimal 100 persen bagi setiap level PPKM yang dihadapi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah membagi layanan pemerintahan menjadi tiga bagian, yakni sektor non-esensial, sektor esensial, dan sektor kritikal.

Sementara level PPKM terdiri dari Level 1 hingga Level 4. Penetapan mengenai level wilayah PPKM dan sektor-sektor tersebut berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) mengenai PPKM.

Tjahjo menegaskan, pelaksanaan WFO dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat sebagaimana yang tertera dalam SE Menteri PANRB Nomor 17 dan 21 Tahun 2021.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Pesiunan ASN Harus Setor Data Buat Program Wirausaha Pintar

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan pegawai ASN di lingkungannya telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai sarana pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor, serta disiplin menerapkan protokol kesehatan.

SE yang ditandatangani pada 22 September 2021 ini, berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi COVID-19.

“Pada saat SE ini mulai berlaku, SE Menteri PANRB Nomor 19/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama PPKM Pada Masa Pandemi COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkas Tjahjo dalam SE tersebut. (Knu)

Baca Juga:

COVID-19 di Jabar Menurun, ASN Tetap Sisihkan Penghasilan Bantu Warga Terdampak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demo di Depan Gedung UNHCR Ricuh, Imigran Afghanistan Gunakan Anak Sebagai 'Tameng'
Indonesia
Demo di Depan Gedung UNHCR Ricuh, Imigran Afghanistan Gunakan Anak Sebagai 'Tameng'

Setelah tiga kali peringatan dihiraukan, polisi langsung menyerbu untuk memukul mundur massa

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, AHY Ngadu ke Jokowi
Indonesia
Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, AHY Ngadu ke Jokowi

AHY meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan pengesahan terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Polisi Ringkus 3 Calo Rapid Tes di Stasiun Senen
Indonesia
Polisi Ringkus 3 Calo Rapid Tes di Stasiun Senen

Kronologi pencaloan rapid test terendus pada Sabtu (19/12) kemarin sekitar pukul 23.00 Wib, pelapor memberkan informasi bahwa telah terjadi praktik percaloan hasil rapid tes.

Pemprov DKI Siapkan Vaksinasi COVID-19 Bagi WNA, Ini Kriterianya
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Vaksinasi COVID-19 Bagi WNA, Ini Kriterianya

"Ini kan baru diproses," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (28/6) malam.

BMKG Minta Masyarakat Siaga Gelombang Ekstrem Setinggi Tujuh Meter
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Siaga Gelombang Ekstrem Setinggi Tujuh Meter

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga tujuh meter di Laut Natuna Utara.

Polisi Ungkap Penyebab Kemacetan saat PPKM Darurat
Indonesia
Polisi Ungkap Penyebab Kemacetan saat PPKM Darurat

“Tapi kemacetan itu kan termasuk yang tidak bisa kita hindari karena kami menegakkan aturan kami harus memriksa satu persatu kendaran apakah dia termasuk sektor kritikal dan esensial,” jelasnya.

Bom Meledak di Katedral Makassar, PGI Minta Umat Tenang
Indonesia
Bom Meledak di Katedral Makassar, PGI Minta Umat Tenang

Peristiwa ledakan di depan katedral terjadi saat umat Kristen di Indonesia merayakan Minggu Palmarum, peristiwa masuknya Yesus ke Jerusalem sebagai Mesias.

Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media
Indonesia
Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian

Kapolri Diminta Tinjau Ulang Protap Tangani Demo
Indonesia
Kapolri Diminta Tinjau Ulang Protap Tangani Demo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta meninjau ulang prosedur tetap (protap) pengamanan aksi demo di lapangan. Sebab, masih terjadi kekerasan yang dialami pendemo yang dilakukan oknum polisi.

Malaysia Laporkan 2.643 Kasus dalam Sehari
Dunia
Malaysia Laporkan 2.643 Kasus dalam Sehari

Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melaporkan pada Jumat (8/1) terdapat 2.643 kasus baru harian.