ASN Jabar Dilarang Keluar Kota saat Libur Isra Mikraj dan Nyepi Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/mohamed_hassan)

MerahPutih.com - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melarang aparatur sipil negara (ASN) bepergian ke luar daerah saat libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943, Rabu (10/3) sampai Minggu (14/3).

Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 48/KPG.03.04/BKD tentang Pembatasan Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943 dalam Masa Pandemi COVID-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pelarangan tersebut bertujuan untuk menekan risiko penyebaran COVID-19.

Baca Juga:

Libur Panjang Akhir Pekan, ASN Dilarang Berpergian ke Luar Kota

"Momen libur panjang selalu berdampak pada kenaikan terkonfirmasi positif COVID-19," kata Setiawan.

Selain melarang berpergian ke luar daerah, Setiawan mengimbau ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jabar untuk mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Apalagi, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam penanganan COVID-19.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja. (Foto: MP/Humas Jabar)
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja. (Foto: MP/Humas Jabar)

"Apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode tersebut, maka harus terlebih dulu mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang didelegasikan di lingkungan instansinya," ucapnya.

Setiawan menjelaskan, ASN yang mendapat izin tertulis melakukan kegiatan ke luar daerah harus memperhatikan sejumlah hal. Mulai dari peta risiko penyebaran COVID-19 sampai menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Baca Juga:

Libur Panjang Akhir Pekan, ASN Dilarang Berpergian ke Luar Kota

ASN yang kedapatan melanggar akan diberi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"Kepala daerah harus melakukan penegakan disiplin terhadap ASN dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan," tuturnya. (Mauritz/Jawa Barat)

Baca Juga:

Liburan di Masa Pandemi, ini 3 Hal yang Paling Banyak Dicari Tahu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan
Indonesia
Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan

Upaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta didukung penuh Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta.

Rp 395 Triliun Sudah Dipakai Atasi COVID di 2021
Indonesia
Rp 395 Triliun Sudah Dipakai Atasi COVID di 2021

Dengan pengendalian virus COVID-19 dan penyakit lain secara terus-menerus, Suahasil meyakini aktivitas ekonomi akan kembali berjalan normal sehingga pertumbuhan ekonomi akan mencapai level sebelum COVID-19.

Idul Adha Saat Pandemi, Menteri Agama Singgung Pesan Arafah
Indonesia
Idul Adha Saat Pandemi, Menteri Agama Singgung Pesan Arafah

Mari junjung nilai kemanusiaan, jaga kesehatan di tengah pandemi

Jokowi Dorong Percepatan Penyaluran Bansos
Indonesia
Jokowi Dorong Percepatan Penyaluran Bansos

Untuk itu gas dan rem dan harus dilakukan secara dinamis

Gunung Merapi Masih Erupsi, Pemda DIY Pulangkan 187 Pengungsi
Indonesia
Gunung Merapi Masih Erupsi, Pemda DIY Pulangkan 187 Pengungsi

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memulangkan sekitar 187 pengungsi Gunung Merapi ke desa mereka.

Kematian Akibat COVID-19 di Surabaya Diklaim Menurun
Indonesia
Kematian Akibat COVID-19 di Surabaya Diklaim Menurun

Menurut data dari https://lawancovid-19.surabaya.go.id/ selama sepekan perpanjangan PPKM nampak penurunan pada kasus COVID-19 meninggal pada 25 Juli. Sedangkan sejak 21-24 Juli mengalami lonjakan.

100 Rumah Dibangun di Perbatasan Indonesia - Timor Leste
KPR
100 Rumah Dibangun di Perbatasan Indonesia - Timor Leste

pemerintah daerah dapat memiliki perencanaan dan pendataan terhadap rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni untuk diajukanmelalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU)

Kata Firli Soal Pertemuan dengan 700 Pegawai yang Minta Pelantikan Ditunda
Indonesia
Kata Firli Soal Pertemuan dengan 700 Pegawai yang Minta Pelantikan Ditunda

Ketua KPK Firli Bahuri telah resmi melantik 1.271 pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa (1/6).

Dukung MotoGP, 915 Rumah Warga NTB Selesai Dirombak
Home Lifestyle
Dukung MotoGP, 915 Rumah Warga NTB Selesai Dirombak

Paling tidak, total anggaran pelaksanaan program Sarhunta untuk 915 unit rumah sekitar Rp62,22 miliar.

Depok Berlakukan Ganjil Genap di Akhir Pekan
Indonesia
Depok Berlakukan Ganjil Genap di Akhir Pekan

Jadi ingat untuk tanggal ganjil pakai kendaraan ganjil