ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran Terancam Dipecat Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Pemprov DKI

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta kembali mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mudik lebaran 2021. Jika mereka masih nekat pulang kampung siap-siap menerima sanksi tegas.

"Sebagaimana sudah disampaikan tidak diperkenankan mudik bagi asn akan mendapatkan sanski," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria saat menghadiri apel gelar pasukan operasi kepolisian di Polda Metro Jaya, pada Senin (12/4).

Baca Juga

Mudik Dilarang, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Cek Terminal Bayangan

Riza juga meminta seluruh warga untuk tetap berada di Jakarta dan berlebaran di rumah saat hari raya Idul Fitri. Menurutnya, disaat kondisi pandemi COVID-19 rumah merupakan tempat terbaik untuk menekan penyebaran COVID-19.

"Seperti program pak kapolda 'nyok kita bareng tinggal di Jakarta' saya kira ini program dan gagasan yang baik," jelas dia.

Politikus Gerindra ini juga menilai, program operasi keselamatan jaya yang digelar Kepolisian Polda Metro hari ini adalah langkah yang baik dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Menunjukkan kesungguhan keseriusan jajaran aparat untuk mendukung program yang sudah disampaikan pemerintah pusat gugus tugas pusat dalam rangka pencegahan penyebaran virus dan memastikan keselamatan seluruh warga," pungkasnya.

Dokumentasi seorang petugas keamanan (kanan) mengawasi para penumpang kereta api di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah. Stasiun Solo Balapan pada saat arus mudik Idul Fitri merupakan salah satu stasiun yang selalu dipadati penumpang. ANTARA/Ahmad Wijaya
Dokumentasi seorang petugas keamanan (kanan) mengawasi para penumpang kereta api di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah. Stasiun Solo Balapan pada saat arus mudik Idul Fitri merupakan salah satu stasiun yang selalu dipadati penumpang. ANTARA/Ahmad Wijaya

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo melarang ASN mudik selama periode 6 sampai 17 Mei 2021.

Tjahjo menegaskan, ASN yang nekat mudik dan melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin mulai dari teguran hingga pemecatan.

Sanksi itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi COVID-19 yang diteken Tjahjo Kumolo tertanggal 7 April 2021.

Untuk kebijakan Pemprov DKI sendiri prihal larangan mudik ini. Nantinya Dishub DKI akan melakukan penyekatan di jalan tol, arteri, dan jalan kolektor yang menjadi akses keluar masuk wilayah Jakarta selama masa pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

Adapun petugas yang diterjunkan berasal dari unsur Dinas Perhubungan, kepolisian, beserta TNI.

Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo mengatakan, penindakan tidak hanya dilakukan di lokasi-lokasi penyekatan, tetapi juga di terminal bayangan yang masih beroperasi.

"Jadi terhadap pelanggaran, misalnya ada larangan operasional angkutan umum untuk keluar Jabodetabek, kemudian ternyata masih ada yang melakukan pelanggaran dari terminal bayangan, misalnya, contoh di beberapa titik masih dilakukan, dari Dinas Perhubungan bersama-sama dengan kepolisian dan TNI akan melakukan penertiban," tegas Syafrin. (Asp)

Baca Juga

Polisi Mulai Cegah Warga Jakarta Mudik ke Luar Kota

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Dukung Satgas BLBI
Indonesia
Polri Dukung Satgas BLBI

"Polri siap mendukung sepenuhnya Satgas BLBI ini," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/4)

Pemprov DKI Tak Akan Langsung Izinkan Reuni 212 di Monas
Indonesia
Pemprov DKI Tak Akan Langsung Izinkan Reuni 212 di Monas

Monas sudah ditutup sejak Gubernur Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai sekarang.

Cerita Pasien OTG Ngobrol dengan Tetangga di Balik Jendela Pakai Masker
Indonesia
Cerita Pasien OTG Ngobrol dengan Tetangga di Balik Jendela Pakai Masker

Kasus COVID-19 di Jakarta tiap harinya terus mengalami lonjakan.

Hakim Kabulkan Permohonan JC Perantara Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Hakim Kabulkan Permohonan JC Perantara Suap Djoko Tjandra

Pasal 10 ayat 1 saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian

Bioskop di Kota Kupang Kembali Dibuka
Indonesia
Bioskop di Kota Kupang Kembali Dibuka

Usaha bioskop di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali beroperasi setelah kurang lebih enam bulan ditutup akibat pandemi COVID-19.

Pemerintah Larang Mudik 2021
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik 2021

Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, serta para pekerja seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri.

Pemerintah Lanjutkan Pembangunan 11 Kawasan Lintas Batas Negara
Indonesia
Pemerintah Lanjutkan Pembangunan 11 Kawasan Lintas Batas Negara

Pembangunan infrastruktur di perbatasan, guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ekonomi, sekaligus mengurangi disparitas.

Polisi Periksa Kebenaran Uang Rp 2 Triliun yang Dijanjikan Keluarga Akidi Tio
Indonesia
Polisi Periksa Kebenaran Uang Rp 2 Triliun yang Dijanjikan Keluarga Akidi Tio

Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menjadwalkan pemeriksaan ulang pemeriksaan anak bungsu dari Akidi Tio yang bernama Heryanty, Selasa (3/8).

PPKM Darurat, Oh PPKM Darurat...
Indonesia
PPKM Darurat, Oh PPKM Darurat...

Yang dikhawatirkan banyak pihak seolah benar. Banyak masyarakat di Ibu Kota yang masih memaksa diri untuk berangkat ke kantor.

Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas
Indonesia
Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas

UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang yang secara spesifik berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.