ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik Selama Libur Isa Almasih Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN Selama Hari Peringatan Wafat Isa Almasih Tahun 2021 dalam Masa Pandemi COVID-19. Larangan yang berlangsung selama empat hari ini berlaku untuk para ASN dan keluarganya.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 1-4 April 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Rabu (31/3).

Baca Juga:

Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021

SE ini merupakan tindak lanjut dari Surat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor B-32/KA.SATGAS/PD.01.02/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan SE Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19.

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi ASN selama hari libur nasional tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif COVID-19.

Pengecualian larangan bepergian berlaku bagi ASN yang memiliki alasan khusus. Pertama, ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh setidaknya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja.

PNS
llustrasi PNS. (Foto: Kemenag)

Kedua, ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah, dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya masing-masing.

Namun, perlu diingat bahwa ASN yang telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah juga harus selalu memperhatikan empat hal, yaitu peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19; peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah (pemda) asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan COVID-19; dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Lebih lanjut, para ASN diwajibkan melakukan upaya preventif demi menekan penyebaran COVID-19 sekaligus menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat sekitar. “Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menerapkan 5M+3T,” jelas SE tersebut.

Penerapan 5M mencakup menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sementara langkah pencegahan lainnya adalah testing, tracing, dan treatment (3T).

Baca Juga:

Mudik Sudah Dilarang, Menteri Jangan Beda Kebijakan

PPK di kementerian, lembaga, dan pemda diminta melakukan langkah-langkah penegakan disiplin terhadap ASN yang melanggar ketentuan dalam SE tersebut. ASN yang melanggar ketentuan, akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Penegakan disiplin juga dilakukan melalui pemantauan dari PPK serta portal pelaporan. PPK diminta melaporkan hasil pelaksanaan dari SE ini kepada Menteri PANRB. Laporan dibuat sesuai dengan format yang telah terlampir di dalam SE, kemudian dikirimkan melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat 9 April 2021. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waduh, Komponen PJU di Purwakarta Banyak yang Hilang
Indonesia
Waduh, Komponen PJU di Purwakarta Banyak yang Hilang

PJU yang merupakan fasilitas publik tersebut rupanya masih diincar tangan-tangan jahil tidak bertanggung jawab.

Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan
Indonesia
Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan

Pemerintah meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat mengingat bahaya penyebaran COVID-19.

Kapolda Jateng Duga Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Dipicu Sambaran Petir
Indonesia
Kapolda Jateng Duga Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Dipicu Sambaran Petir

Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran, namun polisi menduga api muncul akibat sambaran petir. Pasalnya, saat kejadian sedang hujan deras di lokasi.

Kasus Suntik Vaksin Kosong, Seorang Vaksinator Terancam 9 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Suntik Vaksin Kosong, Seorang Vaksinator Terancam 9 Tahun Penjara

Kasus suntik vaksin kosong di wilayah Pluit Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya menemukan titik terang.

Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli
Indonesia
Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli

Jalan layang tersebut akan kembali beroperasi normal pada 23 Juli 2021 pukul 00.01 WIB.

Yuk Taat Prokes! Pasien Sembuh dari COVID-19 Lebih dari 2,2 Juta Orang
Indonesia
Yuk Taat Prokes! Pasien Sembuh dari COVID-19 Lebih dari 2,2 Juta Orang

Sedangkan pasien meninggal bertambah 1.092 menjadi 72.489

BMKG Pastikan Kebakaran di Kilang Balongan Tidak Dipengaruhi Petir
Indonesia
BMKG Pastikan Kebakaran di Kilang Balongan Tidak Dipengaruhi Petir

Ia mengatakan kebakaran di kilang minyak Balongan milik Pertamina di Indramayu sekitar pukul 00.45 WIB, telah ditindaklanjuti BMKG dengan melakukan analisa terhadap kejadian sambaran petir di sekitar lokasi kejadian.

Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh
Indonesia
Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh

Sahroni menilai apabila pencegahan dan "asset recovery" bisa difokuskan, maka kerja pemberantasan korupsi akan minim kegaduhan

KA Airlangga Relasi Pasar Senen-Surabaya Diluncurkan, Tarifnya Mulai Rp 49 Ribu
Indonesia
KA Airlangga Relasi Pasar Senen-Surabaya Diluncurkan, Tarifnya Mulai Rp 49 Ribu

PT Kereta Api Indonesia (Persero) meluncurkan Kereta Api (KA) relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

MK Putuskan Pemilihan Ulang di 16 TPS Pilkada Labuhanbatu Selatan
Indonesia
MK Putuskan Pemilihan Ulang di 16 TPS Pilkada Labuhanbatu Selatan

Setelah pemungutan suara ulang, hasilnya tidak perlu dilaporkan ke MK dan cukup dihitung lagi. Sehingga KPU setempat yang akan menetapkan siapa peraih suara terbanyak.