Asik, Tahun Depan Subsidi Gaji Rp600 Ribu Masih Diterima Pekerja Ilustrasi pekerja. (Foto: Kemenaker).

MerahPutih.com - Bantuan subsidi gaji bagi pekerja sebesar Rp600 ribu per bulan dipastikan akan dilanjutkan pada kuartal I 2021. Pemberian ini, agar daya beli masyarakat bisa terjadi saat pandemi COVID-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, subsidi gaji menjadi salah satu program prioritas atau unggulan dalam strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun depan.

"Pemerintah mempertimbangkan untuk melanjutkan bantuan bersifat langsung tunai itu, agar bisa mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya konsumsi masyarakat di tengah tekanan pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Defisit Melebar, Rasio Utang Indonesia Jadi 34,5 Persen

Pada tahun ini, bantuan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan diberikan selama empat bulan, dengan target penerima 15,7 juta jiwa pekerja yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima.

Bantuan subsidi gaji pada tahap pertama di 27 Agustus 2020 lalu disalurkan melalui empat bank himpunan bank negara (Himbara) ke rekening penerima. Bantuan ini, ditujukan untuk menggerakkan konsumsi masyarakat yang memenuhi 57 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Di kuartal II 2020, konsumsi rumah tangga terkontraksi hingga minus 5,51 persen, yang turut membuat laju ekonomi domestik terjerembab ke level minus 5,37 persen.

Syarat pekerja yang berhak memperoleh subsidi gaji ini tidak akan berubah yakni pekerja tersebut mendapat gaji di bawah Rp5 juta per bulan, dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan memiliki rekening bank yang aktif.

Syarat lengkap itu diatur dalam Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Baca Juga:

Ganjar: Perekonomian Jateng Turun 5,9 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI: Adzan Jihad Haram karena Menyalahi Syariat
Indonesia
MUI: Adzan Jihad Haram karena Menyalahi Syariat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat bersama dengan organisasi Islam lainnya sepakat bahwa seruan adzan jihad adalah haram karena menyalahi syariat agama.

Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 Semprotan Hidung
Hiburan & Gaya Hidup
Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 Semprotan Hidung

Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 Semprotan Hidung

Wagub Akui Jajaran Pemprov DKI Sering Tertipu Pelaku Usaha
Indonesia
Wagub Akui Jajaran Pemprov DKI Sering Tertipu Pelaku Usaha

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui jajaran satpol PP kerap dikelabui oleh pelaku usaha saat pelaksanaan pengawasan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Warga Jakarta Dilarang Berwisata ke Banten
Indonesia
Warga Jakarta Dilarang Berwisata ke Banten

Wisata pesisir pantai Banten menjadi solusi bagi warga luar daerah untuk merayakan liburan Lebaran 1442 Hijriah.

Imam Besar Masjid Istiqlal: Jangan Ragu Pada Vaksin
Indonesia
Imam Besar Masjid Istiqlal: Jangan Ragu Pada Vaksin

Vaksin COVID-19 termasuk dalam kemaslahatan yang lebih baik dijalani

Update COVID-19 DKI Selasa (6/10): 81.043 Positif, 66.315 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (6/10): 81.043 Positif, 66.315 Sembuh

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.220 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.007 positif dan 6.213 negatif.

Jadi Tersangka Kebakaran, Pejabat Kejagung Tidak Dibui
Indonesia
Jadi Tersangka Kebakaran, Pejabat Kejagung Tidak Dibui

Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta.

11 Jenis Obat COVID-19 Mulai Langka, Polda Jateng Lakukan Penyelidikan
Indonesia
11 Jenis Obat COVID-19 Mulai Langka, Polda Jateng Lakukan Penyelidikan

Masyarakat tidak berspekulasi soal penimbunan. Polda Jawa Tengah tidak segan menindak tegas siapapun yang melakukan penimbunan.

Anies Akui Pernah Minta Pemerintah Pusat Batalkan Cuti Bersama
Indonesia
Anies Akui Pernah Minta Pemerintah Pusat Batalkan Cuti Bersama

Bukan tanpa alasan Pemprov DKI meminta hapus libur cuti bersama, karena dikhawatirkan akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 saat libur panjang.

[HOAKS atau FAKTA]: Aksi Mogok Nasional Jutaan Buruh Tiba-tiba Dibatalkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aksi Mogok Nasional Jutaan Buruh Tiba-tiba Dibatalkan

Beredar informasi di media sosial bahwa aksi mogok nasional yang digelar kelompok buruh tidak jadi digelar.