Asik, Tahun Depan Subsidi Gaji Rp600 Ribu Masih Diterima Pekerja Ilustrasi pekerja. (Foto: Kemenaker).

MerahPutih.com - Bantuan subsidi gaji bagi pekerja sebesar Rp600 ribu per bulan dipastikan akan dilanjutkan pada kuartal I 2021. Pemberian ini, agar daya beli masyarakat bisa terjadi saat pandemi COVID-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, subsidi gaji menjadi salah satu program prioritas atau unggulan dalam strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun depan.

"Pemerintah mempertimbangkan untuk melanjutkan bantuan bersifat langsung tunai itu, agar bisa mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya konsumsi masyarakat di tengah tekanan pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Defisit Melebar, Rasio Utang Indonesia Jadi 34,5 Persen

Pada tahun ini, bantuan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan diberikan selama empat bulan, dengan target penerima 15,7 juta jiwa pekerja yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima.

Bantuan subsidi gaji pada tahap pertama di 27 Agustus 2020 lalu disalurkan melalui empat bank himpunan bank negara (Himbara) ke rekening penerima. Bantuan ini, ditujukan untuk menggerakkan konsumsi masyarakat yang memenuhi 57 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Di kuartal II 2020, konsumsi rumah tangga terkontraksi hingga minus 5,51 persen, yang turut membuat laju ekonomi domestik terjerembab ke level minus 5,37 persen.

Syarat pekerja yang berhak memperoleh subsidi gaji ini tidak akan berubah yakni pekerja tersebut mendapat gaji di bawah Rp5 juta per bulan, dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan memiliki rekening bank yang aktif.

Syarat lengkap itu diatur dalam Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Baca Juga:

Ganjar: Perekonomian Jateng Turun 5,9 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi Utamakan Aspek Kesehatan
Indonesia
Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi Utamakan Aspek Kesehatan

Kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ibarat dua sisi dalam mata koin, artinya harus berjalan efektif dan beriringan.

Debat Publik Kedua Pilkada Makassar Tetap di Jakarta
Indonesia
Debat Publik Kedua Pilkada Makassar Tetap di Jakarta

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana mengatakan, salah satu alasan pihaknya merekomendasikan debat kandidat kedua di luar Makassar dengan melihat kondisi saat ini.

Ini Bahaya yang Terjadi jika Terjadi Stigma Negatif Soal Corona di Masyarakat
Indonesia
Ini Bahaya yang Terjadi jika Terjadi Stigma Negatif Soal Corona di Masyarakat

Seluruh msyarakat harus melawan stigma dengan tidak mendiskriminasi dan mengucilkan tenaga kesehatan dan orang-orang yang terpapar COVID-19

Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP
Indonesia
Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP

Terpidana kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP Frerich Yunadi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

PKS Minta Pemda DKI Tak Baper dengan Pernyataan Megawati
Indonesia
PKS Minta Pemda DKI Tak Baper dengan Pernyataan Megawati

Mardani meminta pernyataan Megawati dipahami secara positif sebagai cambuk memajukan ibu kota.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Mengandung Sel Pemicu Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Mengandung Sel Pemicu Kanker

Sebuah artikel dari media Natural News mengunggah hasil penelitian terkait mRna.

[Hoaks atau Fakta]: Nadiem Larang Pemakaian Jilbab di Sekolah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Nadiem Larang Pemakaian Jilbab di Sekolah

Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB sesuai kekhususan Aceh

Pemprov DKI Tak Pungkiri Bakal Kembali Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Tak Pungkiri Bakal Kembali Tarik Rem Darurat

Wagub pun meminta kepada semua pihak untuk tidak meremehkan protokol kesehatan

Polisi Wanti-wanti Provokasi Penyusup di Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
Polisi Wanti-wanti Provokasi Penyusup di Demo UU Cipta Kerja

Polisi telah menyiapkan skema pengamanan agar unjuk rasa menola Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

RUU Minuman Beralkohol Dinilai Picu Kesewenangan
Indonesia
RUU Minuman Beralkohol Dinilai Picu Kesewenangan

Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) tidak perlu dibahas DPR.