Aset Tommy Soeharto Rp 600 Miliar Disita Satgas BLBI Tangkapan layar Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto

MerahPutih.com - Satgas BLBI menyita aset milik anak bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, berupa tanah seluas 124 hektare di wilayah Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Tanah yang dihargai sekitar Rp 600 miliar tersebut, dipasang pelang atas empat aset tanah yang merupakan jaminan kredit PT TPN.

Baca Juga:

Jokowi Tunjuk Kabareskrim Jadi Penagih Utang Pengemplang BLBI

Proses penyitaan aset tersebut mendapat pengawalan ketat aparat keamanan gabungan dari Polres Karawang, Brimob, Kodim 0604 Karawang dan Satpol PP setempat. Selain menurunkan personel, pihak kepolisian juga menurunkan sejumlah kendaraan taktis di lokasi penyitaan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Pelaksana Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, lahan 124 hektare itu adalah lahan PT Timor Putra Nasional, perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

PT Timor Putra Nasional (TPN) masih berutang kepada negara. Utang tersebut bermula saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya, yang kini Bank Mandiri.

Ia menegaskan, Satgas BLBI telah melakukan upaya penagihan terhadap kewajiban PT TPN. Penagihan kewajiban PT TPN berasal dari kredit beberapa bank.

Adapun outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah yang ditagihkan oleh PUPN setelah ditambahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (10 persen) sebesar Rp 2.612.287.348.912,95. Itu sesuai dengan PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.

Ia menegaskan, penagihan yang telah dilakukan oleh PUPN telah sampai pada tahap penerbitan surat sita atas aset jaminan PT TPN. Namun, pelaksanaan sita terhadap aset belum dapat dilaksanakan karena kendala di lapangan dan baru hari ini dilaksanakan.

Aset tanah milik obligor BLBI yang berada di kawasan Jalan Teuku Cik Ditiro, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/9). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/rwa.
Aset tanah milik obligor BLBI disita Satgas. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/rwa.

Dalam penyitaan ini, Ketua Satgas BLBI didampingi oleh anggota PUPN Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Selain itu penyitaan ini juga disaksikan oleh Tim Pelaksana Satgas BLBI antara lain unsur dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Pertanahan Nasional.

"Aset jaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka atau lelang," ujar Rionald. (Knu)

Baca Juga:

Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Dugaan Aset Bermasalah BLBI di Karawaci

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AS Ancam Boikot G20, DPD: Absen Berarti tak Hormati Indonesia
Indonesia
AS Ancam Boikot G20, DPD: Absen Berarti tak Hormati Indonesia

"Bahwa sedang terdapat resistensi politik beberapa negara terhadap Rusia dan mengancam untuk absen dalam forum G20, itu tentu bisa dimaknai sebagai sikap yang tidak menghormati Indonesia sebagai Presidensi G20," sambung dia.

[HOAKS atau FAKTA]: Tambal Ban Sekarang Harus Online, Dilarang Konvensional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tambal Ban Sekarang Harus Online, Dilarang Konvensional

Video yang berdurasi 7 detik itu memperlihatkan petugas satpol PP melakukan sosialisasi PPKM darurat di pinggir jalan raya.

Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah
Indonesia
Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

Bahkan, sejumlah pihak menuding pembentukan pasukan pembela ulama dan Anies berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar Rp 10,6 miliar.

Indikator yang Harus Dicapai Jika Indonesia Ingin Jadi Negara Maju
Indonesia
Indikator yang Harus Dicapai Jika Indonesia Ingin Jadi Negara Maju

Indonesia telah menargetkan di 2045, menjadi negara maju. indikator menjadi negara maju tidak hanya bisa menangadalkan pertumbuhan ekonomi

Dipecat Firli, Novel Baswedan Cs Dirikan IM57+ Institute
Indonesia
Dipecat Firli, Novel Baswedan Cs Dirikan IM57+ Institute

Mantan Penyidik KPK Praswad Nugraha mengatakan, institute tersebut dibentuk sebagai wadah bagi para pegawai yang dipecat oleh KPK melalui proses TWK yang melanggar HAM dan maladminstratif.

Sambil Bawa Sepeda, Anies: Nanti Ya UMP Lagi Proses
Indonesia
Sambil Bawa Sepeda, Anies: Nanti Ya UMP Lagi Proses

Pemprov DKI Jakarta masih merampungkan penetapan angka upah minimum provinsi (Pemprov) DKI tahun 2022.

Indonesia Telah Kedatangan Lebih dari 300 Juta Dosis Vaksin
Indonesia
Indonesia Telah Kedatangan Lebih dari 300 Juta Dosis Vaksin

Indonesia telah kedatangan lebih dari 300 juta dosis vaksin

PPKM Level 3 Diperpanjang, Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Jakarta
Indonesia
PPKM Level 3 Diperpanjang, Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Jakarta

Titik ganjil-genap di Jakarta tak mengalami perubahan. Artinya, ganjil-genap tetap diterapkan di tiga wilayah, yakni di Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan HR Rasuna Said.

Menag Bakal Bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi
Indonesia
Menag Bakal Bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan bertolak ke Arab Saudi bertemu dengan Menteri Haji Saudi.

14.602 Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Solo Telah Divaksin
Indonesia
14.602 Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Solo Telah Divaksin

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sudah melakukan vaksinasi bagi anak berusia 6-11 tahun pada 21 Desember. Selama sepekan dilaksanakan, sebanyak 14.602 anak telah divaksin.