Asesmen TWK Dinilai Jadi Alat Cuci Tangan Firli Singkirkan Novel Baswedan Cs KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengada-ada.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman memandang asesmen TWK menjadi alat cuci tangan Ketua KPK Firli Bahuri untuk menyingkirkan penyidik senior Novel Baswedan dan kawan-kawan dari lembaga antirasuah.

"Jadi menurut saya, ini hanya cuci tangan dari Firli Bahuri ketika ingin memecat Novel dan kawan-kawan, agar beban politiknya di mata publik tidak terlalu berat gitu," kata Zaenur saat dikonfirmasi, Kamis (6/5).

Baca Juga:

Novel dan Puluhan Pegawai Internal KPK Terancam Dipecat, Ini Reaksi Firli

Pasalnya, menurut dia, dalam Pasal 69C UU 19/2019 tentang KPK maupun PP 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak disebutkan adanya TWK sebagai syarat peralihan status pegawai.

Aturan mengenai asesmen TWK hanya tercantum dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

"Memang nasibnya 75 pegawai KPK berada di tangan Firli Bahuri ya. Kenapa? Karena memang sejak awal mengada-ada dengan membuat tes wawasan kebangsaan melalui Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021," kata dia.

Logo KPK. Foto: ANTARA

Dalam Perkom itu pula, asesmen TWK dilakukan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun pada hakikatnya, pengalihan status tersebut seharusnya tidak perlu melibatkan lembaga lain.

Zaenur memandang, pelibatan lembaga lain dalam proses peralihan status pegawai KPK hanya sekadar melempar bola panas guna membagi beban yang ditanggung Firli dengan pejabat negara lain.

"Karena mungkin dari sisi politik resikonya terlalu tinggi di mata publik, sehingga Firli perlu membagi beban itu yang seakan-akan minta saran kepada Kemenpan RB dan BKN," ucapnya.

Baca Juga:

Kata Novel Baswedan Terancam Dipecat KPK Melalui Tes ASN

Zaenur pun berpendapat, alih status ASN pegawai KPK berujung polemik lantaran UU 19/2019 yang menjadi acuan telah bermasalah sejak awal.

"Revisi UU itu sudah bermasalah dengan membuka peluang pengaturan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tanpa adanya kejelasan norma," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Juga Kejar Pembuat Video Porno Mirip Artis yang Viral di Medsos
Indonesia
Polisi Juga Kejar Pembuat Video Porno Mirip Artis yang Viral di Medsos

penyelidikan soal video syur itu tidak akan berhenti sampai ke dua tersangka

Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik
Indonesia
Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik

Setelah jadi penyelenggara pemilu, kebebasan itu digadai untuk sementara agar tak terkesan memihak

Polisi Segera Gali Saksi Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Polisi Segera Gali Saksi Kebakaran Gedung Kejagung

Kebakaran di gedung kejaksaan agung melahap gedung yang diisi bidang Intelijen Kejagung dan bidang kepegawaian dan pembinaan serta pimpinan.

[HOAKS atau FAKTA]: Kapal TNI Dikejar-kejar Malaysia di Wilayah Sendiri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapal TNI Dikejar-kejar Malaysia di Wilayah Sendiri

Beredar informasi dari akun Facebook Princess berupa sebuah video dengan klaim kapal TNI Indonesia dikejar oleh kapal dan helikopter dari Malaysia.

PSBB DKI Harus Linier dengan 'Tetangga', Ketua DPRD: Kalau Enggak Percuma Bos!
Indonesia
PSBB DKI Harus Linier dengan 'Tetangga', Ketua DPRD: Kalau Enggak Percuma Bos!

Seluruh upaya dan kebijakan aturan dalam PSBB di DKI Jakarta harus juga dilakukan di daerah penyangga

Kasus Positif Virus Corona di Kota Bandung Kembali Meningkat
Indonesia
Kasus Positif Virus Corona di Kota Bandung Kembali Meningkat

Jumlah kasus positif kumulatif maupun kasus positif aktif COVID-19 di Kota Bandung kembali meningkat pada Agustus 2020.

Waktu Terbatas, TNI Terima Bantuan Luar Negeri Cari Nanggala-402
Indonesia
Waktu Terbatas, TNI Terima Bantuan Luar Negeri Cari Nanggala-402

Proses penerimaan bantuan itu akan dikoordinasikan oleh asisten intelijen panglima TNI dan asisten intelijen kepala staf Angkatan Laut.

Malam Pergantian Tahun, Angkutan Umum di Sudirman-Thamrin Berhenti Beroperasi Pukul 20.00 WIB
Indonesia
Malam Pergantian Tahun, Angkutan Umum di Sudirman-Thamrin Berhenti Beroperasi Pukul 20.00 WIB

Hanya ambulans dan kendaraan yang kondisi darurat yang boleh melintas

Pemerintah Diingatkan tak Gegabah Buka Kembali Sekolah
Indonesia
Pemerintah Diingatkan tak Gegabah Buka Kembali Sekolah

Pemerintah pusat mempertimbangkan membuka kembali kegiatan sekolah tatap muka. Padahal, lonjakan kasus COVID-19 belum mampu dikendalikan.

Di Hadapan Megawati, Ini yang Dikatakan Gibran Usai Resmi Maju di Pilkada 2020
Indonesia