Asal-Usul dan Sejarah Pakaian Dinas Upacara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan seragam PDU.

GUBERNUR DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno tampil serasi mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) hasil rancangan Thio Ahmad Hendra, asal rumah busana Chiu Tailor, pada prosesi pelantikan di Istana Negara,(16/10).

Keduanya tampil begitu serasi mengenakan busana, setelan jas dan celana serbaputih serta pet hitam dengan simbol garuda di tengah. Dua jas berkantung empat dengan empat kancing emas di tengah sekilas tampak serupa.

Perbedaan kecil tetap ada pada jas keduanya, seperti tanda pangkat di bahu jas milik Anies memuat tiga bulatan emas, sementara Sandi cuma dua, kemudian hanya di sisi kiri atas kantung jas sang gubernur tersua lambang Korpri emas, serta tentu saja tanda nama di bagian kanan atas memuat nama masing-masing.

Busana PDU dengan bentuk serupa juga digunakan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Fauzi Bowo-Prijanto, hingga Gubernur DKI pertama Soewirjo, ketika prosesi pelantikan.

Sebagai pejabat sipil, uniknya justru busana PDU gubernur nampak seperti pakaian dinas militer. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan mulai kapan busana tersebut digunakan?

Di antara mantan Gubernur Jendral Hindia Belanda, menurut Sejarawan Peter Carey pada Daendles and The Sacred Space of Java, 1808-11: Political Relation, Uniforms, and The Postweg, Herman Willem Daendels memiliki ciri administrasi khas dengan kharakterisik militer pada gaya sartorialnya. Daendels menjadi tonggak perubahan gaya militeristik pada busana pejabat sipil dan adat di Hindia Belanda.

“Tidak seperti Gubernur Jendral VOC dengan gaya busana bangsawan Belanda abad ke-18, Dandels memilih seragam Marshallnya sebagai pakain dinas resmi,” tulis Peter Carey.

Daendels hadir di Hindia Belanda membawa semangat pembenahan besar-besaran terhadap administrasi, birokrasi, serta militer. Sang Marsekal menghadapi masalah besar korupsi, kekosongan khas negara, dan melemahnya kekuatan militer. Sang Penyambung Lidah Napoleon Bonaparte tersebut lantas menerapkan sentralisasi pemerintah dengan mengenalkan elemen militer pada tata pemerintahan sipil.

Daendels, menurut Onghokam pada “Daendels en de vorming van het koloniale en moderne Indonesie”, memahkotai pelaksanaan militerisasi tata pemerintahannya dengan memberi setiap pejabat, baik orang Eropa dan Jawa, pangkat militer dengan harapan menumbuhkan disiplin.

Saat menerima utusan resmi Keraton Kasunanan Surakarta di Semarang pada Juni 1808, Dandels memberikan salah seorang delegasi, anak berusia sebelas tahun bernama Raden Mas Malikan Saleh, kelak menjadi Paku Buwana VII, seragam seukuran anak beserta kelengkapan kavaleri dan sebuah brevet letnan kavaleri.

Sebulan kemudian, Daendels memberikan Pangeran Prangwedono, Mangkunegara II, sebuah promosi sebagai kolonel penuh mahkota Raja Belanda dan pembentukan pasukan pribadi berkapasitas 1.150 orang sebagai ‘legiun’ resmi. Mangkunegara II lantas mencukur pendek rambutnya dan mengenakan pakaian kolonel Eropa.

Seragam semi-militer kemudian merebak menjadi pakaian dinas pejabat-pejabat sipil dan adat di seluruh Hindia-Belanda. Seragam menjadi penanda status sosial. Bila pria Jawa kalangan bawah menggunakan sarung, maka para priyayi menggunakan ‘Seragam Belanda’ dalam jubah seremonial di panggung kolonial.

Seragam Belanda mensyaratkan si pemakai berjalan tegak, meski berhadapan dengan sang raja. Tak heran bila pelukis Raden Saleh bersusah tenaga berkirim surat kepada Raja Belanda, Willem II, pada 15 Maret 1965, agar mendapat ijin menggunakan seragam fantasi untuk menghadapi situasi sosial tertentu, seperti saat menghadap Sultan atau Sunan di keraton.

Raden Saleh sebagai ‘Pelukis Raja Belanda’ dan telah menempuh ilmu seni lukis di negara Eropa, tak ingin bernasib seperti orang Jawa pada umumnya, melakukan jalan jongkok atau merangkak ketika berhadapan dengan Raja Jawa. Dia ingin seragam fantasi agar setara dengan Raja Jawa.

Dia pun, tanpa memiliki ijin resmi, lantas menggunakan seragam fantasi tersebut ketika berurusan dengan pihak keraton dan pergaulan kalangan atas di Hindia Belanda. “Dengan demikian, mulailah sebuah tradisi, baik di dalam dinas kolonial Belanda (Binnelands Bestuur), dan pejabat adat di Jawa, mengenakan seragam sebagai tanda status kepegawaian mereka dan berlanjut sampai hari ini terwarisi pada Pegawai Negeri Sipil,” tulis Peter Carey. (*)



Yudi Anugrah Nugroho

LAINNYA DARI MERAH PUTIH