AS Desak Rusia Dikeluarkan dari Dewan HAM PBB Gambar satelit menunjukkan situs kuburan dengan parit sepanjang sekitar 45 kaki (sekitar 13,7 meter) di bagian barat daya lahan Gereja St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints, di Bucha, Ukraina, 31 Mar

MerahPutih.com - Ukraina menuduh tentara Rusia membunuh puluhan warga sipil di kota Bucha. Hal itu diketahui setelah tentara rusia mundur dan ditemukannya kuburan massal di salah satu lahan gereja di daerah yang dekat dengan Ibu Kota Kiev.

Amerika Serikat mendesak Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM. Bahkan voting ditargetkan bisa dilakukan dalam pekan ini.

Baca Juga:

Kuburan Massal Ditemukan di Daerah Berjarak 37 Kilometer dari Kiev

"Partisipasi Rusia di Dewan HAM adalah lelucon. Dan itu salah, itulah kenapa kami yakin sudah saatnya Majelis Umum PBB mengumpulkan suara untuk mengeluarkan mereka," kata Dubes AS Linda Thomas-Greenfield saat berkunjung ke Romania dikutip Antara.

Sejak invasi Rusia di Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengutuk Rusia dengan perolehan 140 suara.

"Pesan saya kepada 140 negara yang dengan berani berdiri bersama adalah: gambar-gambar dari Bucha dan kehancuran di seluruh Ukraina mengharuskan kita untuk menyelaraskan kata dengan perbuatan," kata Thomas-Greenfield.

Di New York, duta besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut upaya untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM sebagai "sulit dipercaya". Hal itu tak akan membantu perundingan damai.

"Sekali lagi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan ini tak akan memfasilitasi atau mendorong atau bermanfaat bagi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina," kata Nebenzia.

Dia mengulangi penolakan Rusia atas tuduhan kekejaman di Bucha dan menyebut rekaman video yang beredar sebagai rekayasa. Rusia akan menunjukkan lebih banyak bukti terkait isu tersebut pada sidang Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan Selasa.

Wakil wali kota Bucha mengatakan, sekitar 50 mayat yang ditemukan setelah pasukan Rusia ditarik dari kota itu adalah korban pembunuhan ekstra yudisial oleh tentara Rusia.

Otoritas Ukraina mengatakan mereka tengah menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan perang di sana. Rusia membantah semua tuduhan terkait pembunuhan warga sipil di kota itu.

Ilustrasi - Bendera lambang Perserikatan Bangsa Bangsa. ANTARA/REUTERS/Denis Balibouse/am.
Ilustrasi - Bendera lambang Perserikatan Bangsa Bangsa. ANTARA/REUTERS/Denis Balibouse/am.

Rusia memasuki tahun kedua dari masa keanggotaan tiga tahun di Dewan HAM PBB yang beranggota 47 negara itu. Dewan tersebut tak bisa membuat keputusan yang mengikat secara hukum, tapi keputusannya membawa pesan politis penting. Dewan itu dapat mengizinkan penyelidikan.

Bulan lalu mereka membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM, termasuk dugaan kejahatan perang di Ukraina sejak invasi Rusia. Dua pertiga anggota mendukung resolusi yang diusulkan Ukraina, sementara Rusia dan Eritrea menentang dan 13 lainnya, termasuk China, abstain.

Dua pertiga suara mayoritas dari 193 anggota majelis di New York dapat menangguhkan sebuah negara karena melakukan pelanggaran HAM berat dan sistematis secara terus menerus.

Ukraina mengatakan, mereka akan menggunakan semua "mekanisme PBB yang tersedia" untuk mengumpulkan bukti kejahatan Rusia di negara itu.

"Tak ada tempat bagi Rusia di Dewan HAM PBB," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. (*)

Baca Juga:

Gudang BBM di Rusia Meledak, Moskow Tuding Serangan dari Ukraina

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Tetap Diberlakukan saat Libur Nataru
Indonesia
PPKM Tetap Diberlakukan saat Libur Nataru

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih diberlakukan menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Dugaan Peretasan terhadap Puluhan Awak Redaksi Narasi Harus Diusut Tuntas
Indonesia
Dugaan Peretasan terhadap Puluhan Awak Redaksi Narasi Harus Diusut Tuntas

Dewan Pers meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki dugaan peretasan terhadap awak redaksi Narasi yang terjadi sejak 24 September 2022 tersebut.

Ancaman Krisis Pangan Tidak Bisa Dianggap Enteng
Indonesia
Ancaman Krisis Pangan Tidak Bisa Dianggap Enteng

Kondisi ini semakin memberatkan masyarakat karena dibarengi harga yang terus melonjak.

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Ukraina Marah terhadap Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Ukraina Marah terhadap Jokowi

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan rakyatnya marah telah difitnah dan direndahkan Presiden Joko Widodo.

Mendagri Tito Dorong Daerah Bantu Pemuda Berwirausaha
Indonesia
Mendagri Tito Dorong Daerah Bantu Pemuda Berwirausaha

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah memfasilitasi pemuda untuk menjadi seorang wirausahawan.

Polisi Waspadai Serangan Teror saat Nataru
Indonesia
Polisi Waspadai Serangan Teror saat Nataru

Momentum libur Natal dan Tahun baru ini selalu ditunggu masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan sebelum Reses
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan sebelum Reses

Bambang Wuryanto memperkirakan RKUHP akan disahkan sebelum masa reses pada 15 Desember 2022 mendatang

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan Diterapkan 2 Minggu Lagi
Indonesia
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan Diterapkan 2 Minggu Lagi

Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan akan diaktifkan kembali.

Menhub akan Tata Pelabuhan di Bangka agar Lebih Produktif
Indonesia
Menhub akan Tata Pelabuhan di Bangka agar Lebih Produktif

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menata pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Bangka Belitung agar lebih produktif dan diharapkan semakin memperlancar pergerakan penumpang maupun barang.

 [HOAKS atau FAKTA]: Keluarga Brigadir J Ingin Hentikan Kasus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Keluarga Brigadir J Ingin Hentikan Kasus

Foto dalam video itu adalah hasil tangkapan layar dari video prosesi adat Batak