Arteria Dahlan Resmi Diadukan ke MKD DPR Ketua PPSS Cecep Burdansyah telah mengadukan Arteria Dahlan ke MKD DPR. (Instagram Cecep Burdansyah)

MerahPutih.com - Pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan yang meminta pencopotan Kajati yang berbicara dalam bahasa Sunda saat rapat berbuntut panjang.

Ketua Paguyuban Panglawangun Sastra Sunda (PPSS), Cecep Burdansyah resmi mengadukan anggota Komisi III itu ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI, Senin (24/1).

Baca Juga

PDIP Jadikan Polemik Arteria Dahlan Pelajaran Disiplin Bicara

“Di Gedung Nusantara II, DPR RI. Alhamdulillah surat pengaduan kasus penistaan bahasa Sunda oleh Arteria Dahlan sudah masuk dan diterima dengan baik Setjen DPR RI siang ini. Perjuangan membela bahasa Sunda dan daerah belum selesai. Tiga hari ada info kelanjutannya dari DPR,” kata Cecep, melalui akun Instagramnya, @cecep.burdansyah

Keterangan itu dilengkapi dengan foto Cecep berlatar gedung DPR RI dan surat tanda terima pelaporan dari DPR RI. Sebelumnya, pernyataan Arteria Dahlan yang dinilai rasis itu menuai reaksi dari banyak pihak, khususnya warga Jawa Barat yang mayoritas dihuni penduduk berbahasa Sunda.

Salah satu reaksi datang dari Paguyuban Panglawangun Sastra Sunda yang dipimpin Cecep, dengan menggelar jumpa pers di Perpustakaan Ajip Rosidi, Bandung, Rabu (19/1) lalu.

Pada pertemuan yang dihadiri para tokoh tersebut, Cecep Burdansyah mengungkapkan kekecewaannya terkait pernyataan Arteria Dahlan yang tidak lain anggota DPR RI yang mestinya memelihara bahasa daerah.

Baca Juga

Datangi DPR, Petinggi Sunda Empire Ancam Labrak Arteria

Cecep mengatakan, bahasa Sunda dan bahasa daerah umumnya dilindungi UUD 1945 Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa negara menghormati dan memelihara basa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Sehingga, kata Cecep, semua pihak baik pejabat maupun DPR dan seluruh rakyat Indonesia harus menghormati dan memelihara bahasa daerah.

“Penggunaan bahasa daerah ini telah diatur bahwa negara menjamin dan memelihara juga mengembangkan bahasa daerah, termasuk Sunda. Jadi, pernyataannya (Arteria) ini kontraproduktif,” kata Cecep.

Lebih jauh, Cecep melihat ada beberapa bahaya dari pernyataan Arteria Dahlan. Pertama, mengganggu keutuhan bangsa Indonesia, dan kedua mengucilkan bahasa daerah itu sendiri.

Selain itu, ia yakin para penutur bahasa daerah akan menyesuaikan dengan situasi. Misalnya, dalam rapat formal atau kenegaraan, tentunya dia akan memakai bahasa nasional.

Kalau ada yang memakai bahasa Sunda dalam suatu rapat, menurut Cecep, bisa saja meminta dia dengan cara baik-baik agar menggunakan bahasa nasional. Bukan dengan meminta pencopotan jabatan.

Pertemuan itu merumuskan sejumlah tuntutan, antara lain, menuntut DPP PDIP menarik Arteria sebagai anggota DPR, meminta DPR untuk memeriksa motif pernyataan Arteria Dahlan, dan mengkaji ada tidaknya unsur fitnah dalam pernyataan Arteria Dahlan. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

PDIP Beri Sanksi Kepada Arteria Dahlan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Alasan Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pilpres
Indonesia
Tiga Alasan Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pilpres

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai bukan merupakan sesuatu yang dilarang.

Jokowi Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel Senilai Rp 7,5 Triliun
Indonesia
Jokowi Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel Senilai Rp 7,5 Triliun

Melalui pabrik HSM 2, kapasitas produksi HRC Krakatau Steel bertambah menjadi 3,9 juta ton per tahun sehingga dapat menekan impor HRC yang mencapai 0,9-1,9 juta ton per tahun.

Ombudsman Sudah Layangkan Rekomendasi Terkait TWK ke Presiden dan DPR
Indonesia
Ombudsman Sudah Layangkan Rekomendasi Terkait TWK ke Presiden dan DPR

Ombudsman RI menyatakan sudah menyerahkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait TWK KPK.

Ini Harapan Wagub atas Penerapan PPKM Darurat di Jakarta
Indonesia
Ini Harapan Wagub atas Penerapan PPKM Darurat di Jakarta

Diharapkan regulasi baru itu dapat menekan laju penularan COVID-19 yang saat ini meningkat signifikan.

Vaksin Tokoh Agama DKI, Anies: Mereka Harus Jaga Umat
Indonesia
Vaksin Tokoh Agama DKI, Anies: Mereka Harus Jaga Umat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk para alim ulama.

Pencopotan M Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI Dinilai Rugikan Gerindra
Indonesia
Pencopotan M Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI Dinilai Rugikan Gerindra

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebutkan pencopotan M Taufik dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI berpotensi merugikan partai berlambang kepala burung Garuda itu.

Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan
Indonesia
Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan

Yahya Waloni ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan hanya karena melakukan ceramah soal agama lain

 Ratusan Anak Yatim Piatu Sleman Korban COVID-19 Terima Bantuan Kemensos
Indonesia
Ratusan Anak Yatim Piatu Sleman Korban COVID-19 Terima Bantuan Kemensos

"Total ada 239 anak dari Sleman yang menerima bantuan ini," ujar Kustini di Sleman DIY, Jumat (24/09)

Gunung Semeru Kembali Luncurkan Awan Panas Sejauh 3 Kilometer
Indonesia
Gunung Semeru Kembali Luncurkan Awan Panas Sejauh 3 Kilometer

Secara visual juga teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 3.000 meter mengarah ke tenggara dan teramati api diam, serta sinar api saat visual gunung terlihat jelas.

Sebelum Ditangkap, Nia Ramadhani Asyik Nyabu di Kediamannya
Indonesia
Sebelum Ditangkap, Nia Ramadhani Asyik Nyabu di Kediamannya

"Iya terakhir kali menggunakan itu pagi sebelum kita tangkap," ucap Panji kepada wartawan, Jumat (9/7).