Arteria Dahlan Harus Obati Luka Hati Orang Sunda Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Masyarakat atau penutur Bahasa Sunda merasa resah atas ucapan Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung untuk mengganti Kejati karena berbahasa Sunda saat rapat.

Ketua Repdem Banten, Ronald Christian Adelius mengatakan, keinginan Arteria Dahlan agar rapat resmi menggunakan bahasia Indonesia sudah tepat. Namun demikian, permintaan pemecatan dinilainya berlebihan dalam kapasitas tugas anggota Komisi III DPR RI.

Baca Juga:

Angkatan Muda Siliwangi Desak PDIP Pecat Arteria Dahlan

"Tentu saja hal ini melukai masyarakat Sunda," pungkas Ronald yang juga merupakan Wakil Ketua bidang Kehormatan Partai DPLN Jerman PDI Perjuangan.

Bung Ronald berharap, agar anggota DPR-RI tersebut bisa mengobati luka hati masyarakat Tatar Sunda.

"Pernyataan beliau tidak mencerminkan sikap nasionalisme PDI Perjuangan yang merangkul keragaman budaya dan bahasa di daerah," harapnya.

Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: Antara)
Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: Antara)

Ia mengungkapkan, secara umum pemakaian bahasa daerah dalam acara resmi juga kerap terjadi di daerah Jawa Tengah, namun hal tersebut tidak menjadi persoalan besar sampai terjadi pemecatan.

"Kenapa hanya bahasa sunda yang dikritisi? Malah pemakaian bahasa Inggris yang layak dikritisi tidak pernah ada yang protes," tanyanya.

Mewakili warga Banten yang sering disebut juga sunda aing, Ronald menegaskan, pentingnya sebagai kader PDI Perjuangan menjaga persatuan dengan apresiasi kearifan lokal entah adat istiadat atau bahasa daerah.

"Saya yakin Bung Arteria juga orang Minang seperti saya, pasti mengerti rasa tersinggung kedaerahan orang Sunda," katanya. (Sucitra/Banten)

Baca Juga:

Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Sipil Tertembak di Intan Jaya
Indonesia
Warga Sipil Tertembak di Intan Jaya

Seorang warga sipil mengalami luka tembak saat melintas di sekitar Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Gibran Batasi Pengunjung Mal 60 Persen dan Resepsi Pernikahan 25 Persen
Indonesia
Gibran Batasi Pengunjung Mal 60 Persen dan Resepsi Pernikahan 25 Persen

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surakarta Nomor KS.00.23/734/2022 tentang PPKM Level 3 di Solo. SE tersebut berlaku 22-27 Februari 2022.

Serikat Buruh Sukoharjo Sebut Permenaker 2/2022 Tidak Masuk Akal
Indonesia
Serikat Buruh Sukoharjo Sebut Permenaker 2/2022 Tidak Masuk Akal

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno, Permenaker aturan pencairan JHT usia 56 tahun tidak masuk akal dan menyusahkan buruh. Kebijakan itu harus dihapuskan segera.

DKI Temukan 19 Kasus COVID-19 Varian Baru
Indonesia
DKI Temukan 19 Kasus COVID-19 Varian Baru

Kasus virus corona di ibu kota mengkhawatirkan dengan masuknya COVID-19 varian baru dari luar negeri.

Rusia dan Ukraina Makin Panas, Jokowi: Perang Tidak Boleh Terjadi
Indonesia
Rusia dan Ukraina Makin Panas, Jokowi: Perang Tidak Boleh Terjadi

Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin mengatakan, dirinya telah menandatangani sebuah dekret tentang mobilisasi.

Kasus Istri Disiram Air Keras WNA Arab Saudi, KDRT di Jabar Tinggi
Indonesia
Kasus Istri Disiram Air Keras WNA Arab Saudi, KDRT di Jabar Tinggi

Polri, TNI hingga dinas terkait dan masyarakat setempat untuk bahu membahu melaporkan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemacetan Terjadi Saat PPKM Darurat Hari Kerja
Indonesia
Kemacetan Terjadi Saat PPKM Darurat Hari Kerja

Jika warga tetap ngeyel dan terus melanggar ketentuan PPKM Darurat maka petugas akan mengambil tindakan tegas sesuai yang diatur undang-undang.

Politisi PAN Bocorkan Tiga Nama Kandidat Pengganti Anies
Indonesia
Politisi PAN Bocorkan Tiga Nama Kandidat Pengganti Anies

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani membocorkan tiga kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta.

Tiga Perjanjian Antara Indonesia dengan Singapura yang Segera Diratifikasi
Indonesia
Tiga Perjanjian Antara Indonesia dengan Singapura yang Segera Diratifikasi

Pemerintah segera memproses ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan terdapat tiga perjanjian yang akan diratifikasi.