Arsip Rahasia AS Seputar Pembunuhan Massal 1965 Resmi Dibuka

Yudi Anugrah NugrohoYudi Anugrah Nugroho - Rabu, 18 Oktober 2017
Arsip Rahasia AS Seputar Pembunuhan Massal 1965 Resmi Dibuka
Pertemuan Duta Besar AS, Marshall Green dan Presiden Soharto. (life photo)

PUSAT Deklasifikasi Nasional atau National Declassification Centre (NDC), unsur National Archives and Records Administration (NARA) membuka kepada publik arsip-arsip rahasia Kedutaan Besar Amerika diproduksi pada 1964-1968, mengenai peran Kedubes Amerika Serikat pada peristiwa 1965, (17/10).

“Materi baru tersebut (arsip deklasifikasi) menunjukan para diplomat di Kedutaan Besar (AS) Jakarta menyimpan catatan eksekusi mati pemimpin PKI, dan pejabat AS mendukung secara aktif upaya Angkatan Darat Indonesia untuk menghancurkan gerakan buruh (sayap PKI) di negara tersebut,” dinukil dari rilis Arsip Keamanan Nasional atau National Security Archives.

Arsip deklasifikasi berjumlah 39 dokumen berisi 30.000 halaman tersebut merupakan dokumen laporan Kedubes AS di Jakarta pada periode Duta Besar Amerika Serikat Howard P Jones (1958-1965) dan Marshall Green (1965-1969).

Pengumpulan dan proses deklasifikasi arsip merupakan jawaban NDC atas semakin meninggi minat masyarakat luas terhadap dokumen AS mengenai pembunuhan massal imbas persitiwa 1965. NDC didirikan berdasar perintah eksekutif nomor 13526 Presiden Obama pada tahun 2009 untuk membantu mengkoordinasikan dan mempercepat deklasifikasi catatan sejarah pemerintah AS.

Para pegiat hak asasi manusia asal Amerika dan Indonesia, pembuat film, dan sekelompok senator AS dipimpin Tom Udall telah meminta agar arsip terdebut dibuka untuk umum. Senator Tom Udall pada rancangan resolusi 596 tahun 2014 mendesak Presiden Barack Obama segera mendkasifikasi dokumen kawat-kawat asal Kedubes AS di Jakarat pada tahun 1966-1968 karena menjadi bagian sejarah paling menyaktikan bangsa Indonesia.

“Ini merupakan sejarah menyakitkan untuk diingat. Pada 1 Oktober 1965, enam Jendral Angkatan Darat Indonesia tewas. Jendral itu dibunuh personel militer, tetapi Partai Komunis Indonesia disalahkan atas kematian mereka, untuk kemudian digunakan sebagai dalih pembunuhan massal, sedangkan dugaan kudeta tersebut digunakan untuk membenarkan massa pembunuh menghabisi sekira 500.000 hingga satu juta pendukung PKI,” tulis Senator Tom Udall.

AS, lanjut Udall, terlibat pada proses pembantaian dan pemenjaraan hingga siksaan teradap orang-orang tertuduh komunis tanpa proses pengadilan.

“AS memberikan bantuan keuangan dan militer selama periode tersebut dan selanjutnya, menurut dokumen rilisan Departemen Luar Negeri (AS), Jendral Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaannya, memerintah pada tahun 1976-1998,” imbuh Udall.

Arti penting arsip deklasifikasi bagi Indonesia tak lain untuk melengkapi data sejarah peristiwa 1965. Bila sebulan lalu masyarakat dibuat gaduh tentang isu kebangkitan PKI, film tentang G30S, dan sejarah 1965 dengan beberapa kekosongan data di beberapa lini, kini dengan dokumen deklasifikasi ini, arus perdebatan sepatutnya semakin lebih berisi.

Arsip-arsip deklasifikas ini, seturut Alex Daverede, pengulas arsip NDC, menawarkan perspektif baru tentang bagian sejarah yang hilang pada peristiwa 1965.

“Saya pikir Anda akan mendapatkan beberapa wawasan tentang perspektif AS mengenai peristiwa Gerakan 30 September. Anda juga akan mendapatkan beberapa pengamatan secara dekat tentang Sukarno dan beberapa tokoh di sekelilignya. Anda jug akan melihat perspektif Kedutaan Besar AS mengenai transisi ‘canggung’ dari Sukarno menuju Soeharto. Ada banyak informasi tentang kesengsaraan ekonomi Indonesia pada tahun 1965-1966, dan upaya-upaya mendapatkan ‘makanan’ dari sebuah negara bangkrut,” pungkas Alex Devarede. (*)

#Peristiwa 1965 #Sejarah Peristiwa 1965 #Arsip Deklasifikasi AS
Bagikan
Bagikan