Penunjukan Tertutup Dewas KPK Santer Picu Aroma Kuat Bagi-Bagi Jabatan Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Pengamat Politik Wempy Hadir menilai tertutupnya proses pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bisa menimbulkan kecurigaan publik.

Wempy mendesak, agar pihak Istana Negara mesti merilis ke publik nama-nama yang tengah diseleksi menjadi Dewas KPK. Agar publik bisa memberikan penilaian dan masukan bagi pemerintah terkait dengan nama-nama dewan pengawas tersebut.

Baca Juga

Tak Bisa Diintervensi, Jangan Paksa Jokowi Bocorkan Nama Dewas KPK

"Kalau tertutup memang agak sulit bagi publik untuk terlibat melacak rekam jejak calon dewan pengawas yang bersangkutan," kata Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (14/11)

Padaha, kata dia, publik sebetulnya bisa membantu pemerintah secara gratis untuk melacak rekam jejak semua kandidat Dewas KPK. "Pemerintah akan mendapatkan banyak informasi dari masyarakat," tegas Wempy.

Wempy Hadir
Pengamat politik Wempy Hadir

Direktur Indo Polling Network ini mengingatkan, Presiden Joko Widodo jangan sampai tertutupnya proses pemilihan Dewas KPK saat ini memicu indikasi dari bagi-bagi jabatan (power sharing). "Mesti dikedepankan kapasitas dan integritas dari calon dewan pengawas KPK tersebut," jelas Wempy.

Baca Juga

Jokowi Masih Rahasiakan Seleksi Nama-Nama Dewan Pengawas KPK

Sebab, Wempy melihat harapan publik terhadap pemberantasan korupsi begitu tinggi mestinya dapat ditangkap Jokowi. "Menempatkan dewan pengawas yang terbaik, bukan karena kepentingan bagi-bagi kekuasaan," saran dia.

Namun, Wempy melihat, tertupnya proses pemilihan ini semata-mata karena ingin menghilangkan kegaduhan politik. Sebab, jika nama-nama itu sudah dibuka ke publik, bisa menimbulkan kontroversi. Dia juga banyaknya energi bangsa yang habis dari Pemilu 2019 sampai serangkaian aksi massa.

"Kita tahu bahwa baru saja menyelenggarakan pilpres yang sangat melelahkan karena gelombang protes yang begitu lama. Selain itu disusul dengan gelombang aksi massa untuk menolak RUU KPK dan Perppu," tutup Wempy. (Knu)

Baca Juga

Untuk Pertama Kalinya, Presiden Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH