Apresiasi dan Kritik untuk Kapolri Usai Copot Kapolda Metro Jaya dan Jabar Kapolri Jenderal Idham Azis (MP/Kanugraha)

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Universitas Krisnadwipayana, Sahat Dio mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencopot Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi.

Pencopotan Irjen Nana Sudjana dan Irjen Rudy Sufahriadi diduga karena tidak tegas dalam menerapkan sanksi protokol kesehatan terutama kasus kerumunan massa Rizieq Shihab. Meski begitu, keputusan Idham dikritik. Sebab, terkesan 'mencari kambing hitam' dan terlambat mengambil keputusan.

"Kebijakan Idham diambil di tengah sorotan terhadap seluruh aparatur pemerintah, baik penegak hukum maupun aparatur sipil, terhadap 'pembiaran' pelanggaran protokol kesehatan oleh Rizieq dan pendukungnya," ujar Dio dalam keterangannya, Senin (16/11).

Baca Juga

Gegara Rizieq Shihab, Anies Dipanggil Polisi

Narasi bahwa pemerintah dan segenap aparaturnya tak tegas dan tebang pilih terhadap kelompok tertentu, dalam pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19, menurutnya terlanjur menggema. Bahkan, kata dia penilaian publik ini menjadi trending topic di media sosial.

"Aparatur pemerintah seperti Polri, dianggap publik tak bernyali dibanding artis perempuan Nikita Mirzani, yang dengan 'gagahnya' menantang Rizieq dan pendukungnya, yang dianggap semena-mena," jelas Sahat.

Pandangan bahwa Nikita lebih polisi dari polisi pun, menyemai di benak publik. Nikita bahkan disejajarkan dengan tokoh superhero, dicalonkan oleh netizen sebagai capres 2024.

Kebijakan pencopotan Idham, juga dinilai tak sinkron dengan pernyataan yang sebelumnya ia sampaikan. Sebelumnya, Kapolri hanya sebatas mengimbau masyarakat untuk tak menggelar kerumunan semasa wabah virus corona.

Pernyataan itu disampaikan Idham jelang acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq, serta sesudah kegiatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat terselenggara.

Baca Juga

Jokowi Sentil Kapolri Dan Mendagri Soal Penegakan Protokol Kesehatan

"Bukan malah mengancam memproses hukum masyarakat yang melanggar prokes. Misalnya dengan UU Kesehatan dan aturan lainnya. Padahal kelompok tersebut sebelumnya seakan menantang aparat, terkait penerapan protokol kesehatan," tuturnya.

Sehingga, kata Sahat, wajar akhirnya jajaran pun 'kendur', melihat pimpinannya hanya mampu mengimbau pelanggaran yang sudah dan akan terjadi. Bahkan, kata dia sikap Kapolri itu sempat dikritik pimpinan Muhammadiyah, yang menyebut imbauan yang disampaikan Idham merupakan kerjaan ormas.

Menurut Muhammadiyah, Idham bersama lebih dari 470 ribu anggota Polri, bisa berbuat lebih banyak dalam menghadapi masyarakat atau kelompok yang tak patuh terhadap protokol kesehatan, di tengah terus melonjaknya kasus COVID-19.

Polri dan jajaran pemerintah pun diminta lebih tegas, dan tak hanya tajam ke bawah.

"Apa yang disampaikan Muhammadiyah sudah tepat. Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi telah memerintahkan aparatur TNI-Polri membantu penanganan Covid-19, melakukan penindakan terhadap pelanggaran," tutur Dio.

"Jika Kapolri bisa memberi sanksi terhadap jajarannya, seharusnya pimpinannya Kapolri juga bisa menjatuhkan hukuman terhadap anak buahnya. Ini demi menjaga kewibawaan negara yang terlanjur 'dikangkangi'," sambungnya. (Knu).

Baca Juga

Imbas Kerumunan Rizieq, Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat Dicopot

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Saksikan Cak Lontong Hingga Bimbim Slank Divaksinasi
Indonesia
Jokowi Saksikan Cak Lontong Hingga Bimbim Slank Divaksinasi

Jokowi berharap dengan semakin banyak masyarakat yang divaksin juga dapat menurunkan penyebaran COVID-19

KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Cukai di Bintan
Indonesia
KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Cukai di Bintan

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah 2 orang bepergian ke luar negeri.

Kudeta Militer Terjadi di Guinea Setelah Presiden Menjabat Buat ke-3 Kalinya
Dunia
Kudeta Militer Terjadi di Guinea Setelah Presiden Menjabat Buat ke-3 Kalinya

Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) mengancam untuk memberi sanksi menyusul peristiwa yang menurut ketua mereka, Presiden Ghana Nana Akufo-Addo, sebagai percobaan kudeta.

Anggap Polemik TWK KPK 'Panggung', Sekjen Gelora: Ujungnya Sampai 2024
Indonesia
Anggap Polemik TWK KPK 'Panggung', Sekjen Gelora: Ujungnya Sampai 2024

Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang

Munarman FPI Disidang Sehari Sebelum Peringatan Aksi 212
Indonesia
Munarman FPI Disidang Sehari Sebelum Peringatan Aksi 212

Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) bakal mengadili Munarman awal Desember 2021 sehari sebelum peringata Reuni 212.

Masjid Istiqlal bakal Izinkan Salat Tarawih Selama Ramadan
Indonesia
Masjid Istiqlal bakal Izinkan Salat Tarawih Selama Ramadan

Pihak Masjid Istiqlal berencana menyelenggarakan shalat tarawih pada bulan Ramadan, April mendatang.

Bareskrim Cari Bukti Pidana Muhammad Kece, Warga Diminta Tak Terprovokasi
Indonesia
Bareskrim Cari Bukti Pidana Muhammad Kece, Warga Diminta Tak Terprovokasi

Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengumpulkan barang bukti kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Youtuber Muhammad Kece.

Motif 'Joker' Jepang Serang Puluhan Penumpang Kereta
Indonesia
Motif 'Joker' Jepang Serang Puluhan Penumpang Kereta

Pelaku berusia 24 tahun itu mengaku memang ingin membunuh orang dan dijatuhi hukuman mati.

RUU PDP Diharap Tak Jerat Kerja-Kerja Jurnalis
Indonesia
RUU PDP Diharap Tak Jerat Kerja-Kerja Jurnalis

Perlu kejelasan dari definisi dan jenis-jenis data sensitif