APPKSI Desak Presiden Jokowi Cabut Kebijakan Pungutan Ekspor Kelapa Sawit Petani kelapa sawit. Foto: Net

MerahPutih.com - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) meminta Presiden Joko Widodo mencabut kebijakan pungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bentuk keberpihakan kepada petani kelapa sawit.

"Pungutan ekspor 50 USD/ ton CPO tersebut mengakibatkan harga tandan buah segar/ TBS merosot, sehingga menyengsarakan petani," ucap Ketua Umum APPKSI Andri Gunawan di Jakarta, Minggu (23/6).

Petani Kelapa Sawit
Petani Sawit

Andri mengatakan petani kelapa sawit terpaksa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada Kamis (20/6) setelah tersiar kabar pemerintah akan kembali melakukan pungutan CPO.

BACA JUGA: Kecurangan di Tingkat Kabupaten Tak Bisa Batalkan Hasil Pilpres

"Kami akan menyurati pemerintah, bila perlu kembali menggelar demo jika pemerintah melakukan pungutan lagi," ancamnya .

Menurut Andri, pungutan ekspor CPO akan berdampak secara sistemik pada kehidupan keluarga ekonomi petani sawit yang jumlahnya hampir lima juta petani.

Selain itu, selama tiga tahun pun hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) hanya dinikmati oleh para konglomerat pemilik industri biodiesel dalam bentuk subsidi.

"Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program penanaman kembali (replanting) kebun petani. Itu pun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank tinggi jika ikut program BPDKS," ujarnya dilansir Antara

Menurut Andri, dalam tiga bulan terakhir ini petani sawit baru saja menikmati peningkatan harga tandan buah segar (TBS), setelah sejak Mei 2015 diadakan pungutan ekspor CPO, harganya anjlok hingga mencapai harga yang sangat merugikan dan menyebabkan kemiskinan petani kebun sawit.

Menurutnya, pungutan ekspor CPO selain menyengsarakan petani, juga akan menyebabkan jatuhnya harga CPO dari Indonesia dan akan sulit bersaing dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani pungutan ekpor CPO oleh pemerintah Malaysia.

"Karena itu kami meminta kebijakan Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi menerapkan Pungutan Ekspor CPO," tegasnya.

Petani kelapa sawit
Petani kelapa sawit

Persoalan pengelolaan dan pemanfaatan pungutan CPO ini juga pernah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak tahun 2017, KPK melakukan investigasi.

BACA JUGA: Jika Digelar Depan Gedung MK, Halalbihalal Akbar Alumni 212 Dilarang Polisi

Lembaga anti rasuah itu menemukan pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang belum efektif karena tak ada verifikasi yang baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sejak Mei 2015. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Viral Foto Menteri dan Pejabat Tak Bermasker, Presiden Harus Panggil Airlangga Hartarto
Indonesia
Aplikasi Nabung Tanah, Mudahkan Warga Dapat Rumah
Home Lifestyle
Aplikasi Nabung Tanah, Mudahkan Warga Dapat Rumah

Aplikasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan akan hunian, namun harga rumah dan tanah terus melambung.

Ogah Buat Keputusan Salah, Alasan Abe Mundur Dari PM Jepang
Indonesia
Ogah Buat Keputusan Salah, Alasan Abe Mundur Dari PM Jepang

Setelah Abe mundur, dilansir BBC Indonesia, seorang pejabat pelaksana tugas perdana menteri akan menggantikan Abe.

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Selebgram Terhadap Dedy Susanto Naik Penyidikan
Indonesia
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Selebgram Terhadap Dedy Susanto Naik Penyidikan

Dedy mengaku, laporannya terhadap RVT dibuat pada 21 Februari 2020

Muhammadiyah Minta Pandemi COVID-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik
Indonesia
Muhammadiyah Minta Pandemi COVID-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

Para menteri seharusnya tidak membuat kebijakan kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat

Ketua MPR Soroti Kasus Ratusan ASN Positif COVID-19
Indonesia
Ketua MPR Soroti Kasus Ratusan ASN Positif COVID-19

MPR mendorong pemerintah dan Komite Penanganan COVID-19 bekerja sama dengan PPK untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran.

Pemasangan Masker di Patung Sudirman Batal
Indonesia
Pemasangan Masker di Patung Sudirman Batal

Disaat pandemi COVID-19 dan angka penularan yang masih tinggi, lebih baik masyarakat memahami sendiri tentang pentingnya penggunaan masker.

Alasan Pemerintah Kejar KKB Secara Hati-Hati
Indonesia
Alasan Pemerintah Kejar KKB Secara Hati-Hati

Pemisahan kelompok teroris dan warga sipil dilakukan agar teroris tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng

Real Count KPU, Benyamin-Pilar Tak Terbendung Kuasai Perolehan Suara Tangsel
Indonesia
Real Count KPU, Benyamin-Pilar Tak Terbendung Kuasai Perolehan Suara Tangsel

Pasangan calon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan menang di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020.

Polisi Tangkap Penyebar Video Azan 'Jihad'
Indonesia
Polisi Tangkap Penyebar Video Azan 'Jihad'

Polisi menangkap pria berinisial H yang menyebar video azan ditambah dengan kalimat “hayya alal jihad”