Aplikasi Tangerang LIVE Mudahkan Warga Bayar Pajak Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Masyarakat Kota Tangerang kini dimudahkan dalam pembayaran pajak daerah. Warga bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui aplikasi Tangerang LIVE.

"Selain bisa mengambil fisiknya, masyarakat juga bisa mengecek SPPT yang diterbitkannya ini melalui aplikasi Tangerang LIVE," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, Banten Kota Tangerang Kiki Wibhawa.

Baca Juga:

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Jakarta dan Tangerang Selatan

Ia mengatakan, untuk SPPT PBB-P2 yang fisik telah diserahkan Bapenda kepada setiap kecamatan dan kelurahan untuk diberikan kepada masyarakat.

"Masyarakat bisa mengambil di kelurahan jika membutuhkan yang fisik karena sudah diserahkan pekan lalu oleh Bapenda Kota Tangerang," ujarnya.

Ia berharap, dengan telah disalurkannya SPPT PBB-P2 ini maka masyarakat sudah bisa membayarkan pajak untuk kelanjutan pembangunan Kota Tangerang ke depan.

"Pajak yang dibayarkan adalah untuk pembangunan kota," ujarnya.

Camat Cibodas Buceu Gartina mengatakan pada akhir pekan lalu telah digelar gebyar pelayanan kepada masyarakat di antaranya pembayaran PBB.

"Antusias sekali masyarakat yang datang ke loket pembayaran Bapenda. Ini sangat membantu karena warga juga bisa menyebutkan NOP yang dimilikinya," ujarnya.

Lurah Tajur, Kecamatan Ciledug, Sakri mengungkapkan, telah selesai mendistribusikan 4.938 buku SPPT PBB 2023 ke-58 RT se-Kelurahan Tajur yang terdiri dari 873 buku I dan 4.605 buku II.

"Masyarakat Kelurahan Tajur pun bisa mengetahui dan tergugah untuk melakukan pembayaran pajak sedini mungkin. Apalagi, Bapenda menghadirkan program diskon yang bisa dimanfaatkan hingga 31 Maret mendatang," katanya. (*)

Baca Juga:

Gempa Terjadi di Bogor dan Tangerang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Minta Ahmad Ali NasDem Tak Perkeruh Suasana
Indonesia
Demokrat Minta Ahmad Ali NasDem Tak Perkeruh Suasana

Ahmad Ali yang menyebut partainya membuka peluang membuat poros koalisi baru mendapat respons dari Partai Demokrat.

Perubahan Ujian Praktik SIM C Diharapkan Mencegah Pungli
Indonesia
Perubahan Ujian Praktik SIM C Diharapkan Mencegah Pungli

Pengamat kepolisian Edy Hasibuan menilai, dengan adanya materi baru ini bisa mencegah pungutan liar (pungli) terkait pembuatan SIM.

Polresta Bandung Alihkan Arus di Jalur Nagreg
Indonesia
Polresta Bandung Alihkan Arus di Jalur Nagreg

Pengalihan arus itu dilakukan guna menghindari kemacetan yang terjadi di kawasan Limbangan, Kabupaten Garut.

Kemenhub Awasi 51 Bandara Saat Angkutan Lebaran 2023
Indonesia
Kemenhub Awasi 51 Bandara Saat Angkutan Lebaran 2023

Untuk pelayanan rute penerbangan, telah disediakan 270 rute domestik yang menghubungkan 122 kota (penerbangan dalam negeri) dan 112 rute internasional.

25 Pati Masuki Masa Pensiun, 20 Pamen TNI Dapat Promosi Jabatan
Indonesia
25 Pati Masuki Masa Pensiun, 20 Pamen TNI Dapat Promosi Jabatan

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 Pati akan masuki usia pensiun dan 20 Pamen mendapat promosi jabatan Pati.

Ketua DPRD DKI Tegaskan JakPro tidak Boleh Sentuh APBD untuk Gelaran Formula E
Indonesia
Berkas Pemecatan Irjen Teddy Minahasa Sudah di Istana
Indonesia
Berkas Pemecatan Irjen Teddy Minahasa Sudah di Istana

Kasus narkoba Teddy Minahasa ini bermula pada saat Polres Bukittinggi hendak memusnahkan 40 Kg sabu.

Panglima TNI Tolak Tawaran Bantuan Selandia Baru untuk Bebaskan Kapten Philip
Indonesia
Panglima TNI Tolak Tawaran Bantuan Selandia Baru untuk Bebaskan Kapten Philip

TNI dan Polri terus berupaya membebaskan pilot Susi Air dari tangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Sertifikat 4 Tempat Ibadah Umat Buddha di Cirebon Dikuasai Pemerintah
Indonesia
Sertifikat 4 Tempat Ibadah Umat Buddha di Cirebon Dikuasai Pemerintah

segala upaya untuk mengembalikan sertifikat sudah ditempuh namun, instansi terkait yang dikonfirmasi hanya memberi jawaban yang sama yaitu masih dalam proses.

Pemkot Bogor Kaji Penerapan Kebijakan 50 Persen ASN Bekerja dari Rumah
Indonesia
Pemkot Bogor Kaji Penerapan Kebijakan 50 Persen ASN Bekerja dari Rumah

Terkait instruksi tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan, pihaknya tengah mengkaji teknis penerapan kebijakan 50 persen ASN bekerja dari rumah. Menurutnya, aturan tersebut perlu penyesuaian kepada sistem kerja.