Apindo Minta PSBB Dihentikan, Begini Jawaban Anies Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai memberikan klarifikasi ke penyidik Polda Metro Jaya (MP/kanugraha)

Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi permintaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agara PSBB di Jakarta dihentikan. Apindo menilai dunia usaha sudah sangat sengsara dengan kebijakan PSBB.

"Kita ingin ketertiban, memastikan semua mengikuti dengan baik," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Baca Juga

Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212

Bila masyarakat mengikuti PSBB dengan baik, maka diyakininya jumlah kasus COVID-19 di ibu kota semakin hari semakin menurun.

Anies menyampaikan, jangan sampai kebijakan yang diambil Pemprov DKI salah dengan mencabut PSBB. Ia khawatir pencabutan PSBB bukan menurunkan kasus corona justru malah meningkatkan kasus.

"Orientasi kita adalah membuat masalah COVID-19 ini makin hari makin turun, makin rendah sampai mudah-mudahan tidak ada lagi kasus," tuturnya.

Gubernur Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya. (Foto: Kanugrahan).

Sehingga, Anues menegaskan tetap akan memberlakukan PSBB dan menjalankan aturan yang sudah dibuatnya. Bila ada yang melanggar akan ditindak.

"Di dalam aturan Pergub di situ ada, dan itu yang kita tegakkan," jelas dia.

Baca Juga

Semua SKPD Pemprov DKI Keberatan Reuni 212, 'Bolanya' di Tangan Anies

Anies juga meminta kepada semua pihak agar tertib dalam menjalankan protokol kesehatan untuk menghadapi virus COVID-19 sebelum adanya vaksinasi corona. Pemprov DKI juga dipastikan terus menjalankan 3T yakni tracing testing dan treatment).

"Dan kami berharap masyarakat menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak)," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Azis Syamsuddin Jadi Fasilitator Pertemuan Penyidik KPK dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
Azis Syamsuddin Jadi Fasilitator Pertemuan Penyidik KPK dengan Walkot Tanjungbalai

KPK mengungkapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjadi fasilitator pertemuan antara penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial.

Anak Buah Anies Sudah Tutup 159 Perusahaan
Indonesia
Anak Buah Anies Sudah Tutup 159 Perusahaan

Pemprov DKI sebelumnya menegaskan bakal menutup perusahaan yang melanggar ketentuan dalam PSBB

Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun
Indonesia
Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun

Nama tiap direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) bank hasil penggabungan akan dibahas dalam RUPSLB BRIS yang diperkirakan dilaksanakan pada 15 Desember 2020.

Dinkes DKI Buka Pendaftaran Pelacak Kontak COVID-19, Berminat?
Indonesia
Dinkes DKI Buka Pendaftaran Pelacak Kontak COVID-19, Berminat?

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) membuka kembali pendaftaran petugas Contact Tracer atau pelacak kontak dalam penanganan COVID-19 di ibu kota.

Pemprov DKI Tegaskan Tak Ambil Nakes dari Luar Negeri
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Tak Ambil Nakes dari Luar Negeri

Dalam waktu dekat ini juga, DKI Jakarta akan menerima nakes

Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini
Indonesia
Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini

“Penundaan agenda nasional ini akan menimbulkan beragam permasalahan baru,” kata Fritz

UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya
Indonesia
UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya

Dalam penyusunan UU Cipta Kerja, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.

Lewat Tol Saat Mudik Tahun Baru, Polisi Bakal Test Antigen Secara Acak
Indonesia
Lewat Tol Saat Mudik Tahun Baru, Polisi Bakal Test Antigen Secara Acak

Selama perjalanan bagi masyarakat yang kondisi kesehatannya kurang sehat, diminta untu mengecek kesehatannya.

Update COVID-19 Rabu (7/10) 315.714 Positif, 240.291 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (7/10) 315.714 Positif, 240.291 Sembuh

Penambahan itu menyebabkan total kasus di Indonesia kini berjumlah 315.714 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Jika Operasi Yustisi Tak Efektif, Polisi Siap Ganjar Pelanggar Protokol Kesehatan Pakai UU
Indonesia
Jika Operasi Yustisi Tak Efektif, Polisi Siap Ganjar Pelanggar Protokol Kesehatan Pakai UU

Ada beberapa UU yang bisa digunakan bagi warga yang tidak disiplin protokol COVID-19