Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, PDIP: Mereka Cari Keadilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan UMP di depan Balai Kota. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait kenaikan upah minumum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai, gugatan Apindo sudah tepat. Sebab, masyarakat hanya mempunyai batas waktu 90 hari, untuk mengajukan gugatan semenjak surat keputusan UMP DKI naik 5,1 persen diterbitkan Anies.

Baca Juga

Langkah Apindo Setelah Anies Resmi Naikkan UMP DKI 5,1 Persen

Keputusan Apindo ini, menurutnya, akan membuat pemangku kebijakan lebih berhati-hati, karena ada Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Asal Umum Pemerintahan, di mana semua pejabat harus mengetahui hierarki perundang-undangan.

"Ini juga akan memberikan kepastian hukum," lanjut anggota Komisi B DPRD DKI ini.

Gilbert mengungkapkan, bahwa selama ini Gubernur Anies sudah berkali-kali menabrak UU Nomor 30 Tahun 2014. Seperti dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 soal Reklamasi Ancol yang belum dicabut, perpanjangan Aetra yang kemudian dicabut karena teguran KPK, soal Formula E yang menabrak aturan.

"Ini akan baik, apapun keputusan PTUN, agar mereka yang mencari keadilan melihat ada jalan keluar dari sekedar kesan kesewenang-wenangan," ucapnya.

Baca Juga

Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen

Sebelumnya, Apindo DKI Jakarta resmi melayangkan gugatan kepada Gubernur Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Apindo menggugat Anies karena merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.

Gugatan ini didaftarkan pada nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 13 Januari 2022. Selain Apindo, penggugat Anies lainnya adalah PT Edico Utama dan PT Century Textile Industry.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Apindo menuntut Anies untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.

Selain itu, Apindo meminta Anies mengembalikan pengesahan SK mengenai besaran UMP yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,85 persen.

"Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat," berikut bunyi gugatan yang dikutip dari laman SIPP PTUN Jakarta, Senin (17/1). (Asp)

Baca Juga

Anies Naikkan UMP DKI Rp 225.667, Apindo: Sangat Aneh Pak Gubernur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Didesak Usut Dugaan Korupsi di Pelabuhan Tanjung Api Api
Indonesia
Kejagung Didesak Usut Dugaan Korupsi di Pelabuhan Tanjung Api Api

Kejaksaan Agung didesak untuk mengusut dugaan korupsi dalam rencana pembangunan proyek pelabuhan di Tanjung Api-Api, Provinsi Sumatera Selatan.

Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM
Indonesia
Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM

Rupanya, korban sudah mengadukan peristiwa ini ke Komnas HAM

Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi ke Lapas Narkotika Yogyakarta
Indonesia
Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi ke Lapas Narkotika Yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menerjunkan tim investigasi ke Lapas Narkotika II A di Pakem Yogyakarta pada Rabu (10/11).

IGD COVID-19 RSUD Ujungberung Tutup Setelah Terjadi Lonjakan Pasien
Indonesia
IGD COVID-19 RSUD Ujungberung Tutup Setelah Terjadi Lonjakan Pasien

Lonjakan pasien COVID-19 Kota Bandung membuat bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur ruang COVID-19 di RSUD Ujungberung penuh.

PT Jakpro Siap Bantu KPK Usut Perkara Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
PT Jakpro Siap Bantu KPK Usut Perkara Dugaan Korupsi Formula E

Jakpro mengaku akan bersedia membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kegiatan Formula E.

PDIP: Pertemuan Presiden dengan Ketum Parpol Perkuat Tradisi Demokrasi Pancasila
Indonesia
PDIP: Pertemuan Presiden dengan Ketum Parpol Perkuat Tradisi Demokrasi Pancasila

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum dan sekjen parpol pendukung pemerintah.

Layanan Tur Setelah Umrah Kena PPN 0,55 Sampai 1,1 Persen
Indonesia
Layanan Tur Setelah Umrah Kena PPN 0,55 Sampai 1,1 Persen

Jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan tidak dipungut PPN.

Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan
Indonesia
Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan tegur keras kepala daerah yang tidak berhasil mengendalikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing.

PPATK Sebut Bilyet Giro Rp 2 Triliun Akidi Tio tidak Dapat Dicairkan
Indonesia
PPATK Sebut Bilyet Giro Rp 2 Triliun Akidi Tio tidak Dapat Dicairkan

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan, bilyet tersebut tidak akan bisa dicairkan jika kurang dari nominal yang tertera dalam bilyet.

Kemenag Sebut Hilal Awal Syawal di Indonesia Penuhi Kriteria Baru MABIMS
Indonesia
Kemenag Sebut Hilal Awal Syawal di Indonesia Penuhi Kriteria Baru MABIMS

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menyatakan, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1443 H mendatang, sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).