APBN Masih Fleksibel Keluarkan Berbagai Subsidi Uang Rupiah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim masih fleksibel untuk mengeluarkan insentif dan bantuan sosial, dalam rangka menopang masyarakat dari adanya gejolak global dan pandemi.

"Kita akan melihat apakah risiko masih ada, kita akan terus kalibrasi. APBN kita masih mendapatkan fleksibilitas," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Indonesia Macroeconomic Updates 2022 di Jakarta, Senin (4/4).

Baca Juga:

Pabrik Baru BUMD DKI Direncanakan Ambil Suplai Minyak Goreng dari PTPN Holding

Febrio menuturkan, pemerintah terus menjaga masyarakat dari gejolak seperti kenaikan harga energi karena mengakibatkan peningkatan inflasi.

Ia memaparkan, pemerintah terlebih dahulu mengidentifikasi masyarakat yang akan dijaga mengingat kemampuan belanja berbeda-beda antar kelompok sehingga dampak inflasi pun tidak merata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Febrio mengatakan, dampak inflasi yang lebih menekan masyarakat rentan menjadi latar belakang pemerintah dalam memilih kelompok ini untuk dilindungi.

Ia menegaskan, salam gejolak kenaikan energi, pemerintah menopang 40 persen masyarakat termiskin dengan menyalurkan BLT minyak goreng Rp 100 ribu per penerima manfaat per bulan selama April sampai Juni.

Sebanyak 40 persen masyarakat termiskin yang mendapat BLT minyak goreng tersebut meliputi 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan.

Febrio mengatakan, masih ada potensi pemberian bantuan sosial lainnya yang bergantung pada volatilitas gejolak global karena APBN tahun ini masih memiliki ruang untuk lebih fleksibel.

"Ini tahun terakhir kita memiliki itu (fleksibilitas). Bahkan dalam PMK terakhir kita sebutkan ada 5 persen untuk adjusment dari semua K/L. Jadi semua K/L siap kalau dilakukan adjusment tersebut," katanya.

Ia menuturkan, meski terdapat risiko belanja yang meningkat karena penebalan perlindungan sosial namun pemerintah tidak khawatir karena dalam saat yang sama penerimaan negara mendapat windfall terutama dari batu bara dan CPO yang dikenakan bea keluar.

Terlebih lagi, penerimaan negara telah tumbuh 37,7 persen (yoy) dalam dua bulan pertama pada 2022 yakni dari Rp 219,6 triliun pada Februari tahun lalu menjadi Rp 302,4 triliun.

"Di situ kita lihat bagaimana, walaupun too early to call, dalam dua bulan pertama, pertumbuhan pendapatan negara itu sudah 30 persen (yoy)," katanya.

Ekonom Senior Chatib Basri menyatakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan sudah tepat.

"Jadi langkah pemerintah sudah benar, harga mengikuti pasar dan kemudian memberikan BLT," katanya.

Uang Rupiah. (Foto: Antara)
Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Chatib mengatakan, keputusan pemerintah untuk memberikan BLT minyak goreng akan lebih menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar rentan dibandingkan dengan subsidi melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET).

Pemberian BLT minyak goreng juga akan memberikan beban yang lebih kecil kepada APBN dibandingkan memberi subsidi melalui HET karena jumlah penikmatnya lebih sedikit dan sesuai.

"Kenapa benar? Karena beban dari BLT itu lebih kecil dari subsidi seluruh barang. Bayangkan kalau seluruh minyak goreng atau BBM disubsidi maka yang kaya juga menikmati,” tegasnya.

Terlebih lagi, tegas ia, jika pemerintah menaikkan penerima BLT minyak goreng ini kepada 40 juta rumah tangga pun tidak akan memberi tekanan terlalu besar kepada APBN. (Asp)

Baca Juga:

Menperin Akui Realisasi Minyak Goreng di Pasaran Belum Sesuai Harapan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Bakal Umumkan Temuan Terbaru Kasus Kematian Brigadir J
Indonesia
Mabes Polri Bakal Umumkan Temuan Terbaru Kasus Kematian Brigadir J

Tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal mengungkap sejumlah temuan baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Tak Ada Libur Sekolah di DIY, Diganti Kegiatan Pengembangan Diri Siswa
Indonesia
Tak Ada Libur Sekolah di DIY, Diganti Kegiatan Pengembangan Diri Siswa

"Tidak ada libur, ya nanti kita isi dengan berbagai aktivitas yang sifatnya pengembangan diri siswa," terang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya, melalui keterangan pers di Yogyakarta, Jumat (3/12).

[HOAKS atau FAKTA]: Kunjungan Jokowi untuk Misi Perdamaian Dikecam Rakyat Ukraina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kunjungan Jokowi untuk Misi Perdamaian Dikecam Rakyat Ukraina

Beredar informasi tangkapan layar sebuah berita dengan logo kantor berita CNN Indonesia tentang Presiden Zelensky dan rakyat Ukraina yang mengecam dan merasa direndahkan Presiden Jokowi.

Mendag Sebut Harga Beras Stabil dan Normal
Indonesia
Mendag Sebut Harga Beras Stabil dan Normal

Mendag menyebut harga beras elatif stabil atau tidak terjadi kenaikan karena pendistribusian berjalan lancar.

11 Wilayah di Jakarta Berpotensi Tanah Gerak
Indonesia
11 Wilayah di Jakarta Berpotensi Tanah Gerak

Sebanyak 11 wilayah itu tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Heru Terima Aduan PPSU Dijadikan Sopir hingga Pengurus Rumah Lurah
Indonesia
Heru Terima Aduan PPSU Dijadikan Sopir hingga Pengurus Rumah Lurah

Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi Hartono mengaku mendapat aduan dari petugas PPSU di Jakarta yang mana ia dijadikan sopir oleh oknum lurah. Hal ini pun cukup mengagetkan dan menyalahi aturan.

Penghasilan di Atas Rp 5 Miliar Seperti Deddy Corbuzier Pajaknya Jadi 35 Persen
Indonesia
Penghasilan di Atas Rp 5 Miliar Seperti Deddy Corbuzier Pajaknya Jadi 35 Persen

Tercatat, realisasi penerimaan pajak tahun lalu tercatat 103,9 persen atau Rp 1.277,5 triliun dari target APBN yang sebesar Rp1.229,6 triliun.

Jadi Saksi Kunci Sidang Etik Ferdy Sambo, Bharada E Tak Dihadirkan Langsung
Indonesia
Jadi Saksi Kunci Sidang Etik Ferdy Sambo, Bharada E Tak Dihadirkan Langsung

Tiga dari 15 saksi sudah diperiksa dalam sidang yang berjalan selama enam jam itu;

Menkominfo Tegaskan Pendaftaran PSE Wajib, Data Pelanggan Aman
Indonesia
Menkominfo Tegaskan Pendaftaran PSE Wajib, Data Pelanggan Aman

Sebab, data pelanggan yang ada dalam situs PSE bakal terlindungi.

Anak Buah Anies Hormati DPRD Buat Pansus Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta
Indonesia
Anak Buah Anies Hormati DPRD Buat Pansus Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (pansus) terkait pergantian 22 jalan di ibu kota dengan sejumlah nama tokoh Betawi.