APBN Bisa Jadi 'Juru Selamat' Proyek Ibu Kota Negara Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

MerahPutih.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) membutuhkan dana sebesar Rp 466,9 triliun. Mekanisme pendanaan IKN menjadi perhatian serius dan perdebatan hangat dalam rapat kerja Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan pembangunan ibu kota negara (IKN) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tenor jangka panjang.

Baca Juga

4 Substansi RUU IKN yang Belum Disepakati Pemerintah dan DPR

"Sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada, sehingga kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan juga jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang," kata Suharso dalam rapat panitia kerja (Panja) dengan panitia khusus (Pansus) RUU IKN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/1).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri) bersama Anggota DPR fraksi Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti rapat panitia kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri) bersama Anggota DPR fraksi Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti rapat panitia kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Ketua Umum PPP itu beralasan, tujuan penggunaan APBN dengan tenor panjang untuk menghindari pembangunan ibu kota negara berhenti di tengah jalan. Sebab, proses pembangunan IKN akan memakan waktu yang sangat lama.

"Untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaan ada. Itu lah kenapa yang dibuka bukan hanya APBN, yang dibuka di sana adalah skema-skema pembiayaan," tuturnya.

Baca Juga

Pemindahan IKN Tahun 2024 Dinilai Terlalu Dini

Ia menjelaskan, pemerintah sendiri sudah mengkategorikan anggarannya dalam berbagai kewajiban. Beberapa di antaranya untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan, hingga dana otonomi khusus (otsus).

Sebelumnya, anggota panitia khusus (Pansus) rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus mengatakan, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun. Namun, hanya 20 persen atau Rp90 triliun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dana sebesar Rp 252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian, sekitar Rp 123,2 triliun dianggarkan melalui pendanaan skema swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (*)

Baca Juga

Kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota Komisi III: Ditantang KKB, Densus 88 Malah Nyasar Tokoh Agama
Indonesia
Anggota Komisi III: Ditantang KKB, Densus 88 Malah Nyasar Tokoh Agama

“Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus 88 yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua, malah sepertinya hanya menyasar mubalig muslim, tebang pilih dan cenderung menyudutkan umat Islam,” ujarnya.

BMKG Ingatkan Tak Perlu Panik Adanya Ancaman Gempa Besar di Selatan Jawa
Indonesia
BMKG Ingatkan Tak Perlu Panik Adanya Ancaman Gempa Besar di Selatan Jawa

Adanya kajian tentang potensi gempa bumi besar di selatan Jawa, masyarakat diharapkan tidak perlu panik.

Bupati Bogor Minta Pengusaha Hotel dan Restauran Bersabar
Indonesia
Bupati Bogor Minta Pengusaha Hotel dan Restauran Bersabar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah berupaya memberikan keringanan pada para pengusaha tersebut, salah satunya dengan memberi relaksasi pajak.

 [Hoaks atau Fakta]: 9,8 Juta Warga Dapat Perpanjangan Bansos Rp 1,2 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: 9,8 Juta Warga Dapat Perpanjangan Bansos Rp 1,2 Juta

Bantuan yang bernilai Rp 1,2 juta seperti yang dituliskan di dalam judul artikel, adalah bantuan dari pemerintah berupa BLT UMKM.

1.272.958 Orang Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
1.272.958 Orang Berhasil Sembuh dari COVID-19

Data kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus corona yang menyebabkan COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Tanggapan KSAL Yudo Margono soal Isu Penyusupan Paham Komunis di Tubuh TNI
Indonesia
Tanggapan KSAL Yudo Margono soal Isu Penyusupan Paham Komunis di Tubuh TNI

Alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIII/tahun 1988 ini menjamin TNI AL tidak disusupi paham komunis.

Diresmikan Jokowi, Bendungan Tukul Bisa Pasok 300 Liter Air per Detik
Indonesia
Diresmikan Jokowi, Bendungan Tukul Bisa Pasok 300 Liter Air per Detik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tukul, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu (14/2).

Jawa Timur Keluar dari Zona Merah COVID-19, Khofifah: Alhamdulillah!
Indonesia
Jawa Timur Keluar dari Zona Merah COVID-19, Khofifah: Alhamdulillah!

"Alhamdulillah Jatim hari ini dinyatakan Satgas Covid-19 Nasional bebas zona merah. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang bekerja keras dan berjuang, mari terus patuhi protokol kesehatan dan percepat vaksinasi untuk menunju Jatim Bangkit," ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Kemenhub Batasi Frekuensi Penerbangan Saat Larangan Mudik
Indonesia
Kemenhub Batasi Frekuensi Penerbangan Saat Larangan Mudik

Pada periode sebelum dan sesudah pelarangan mudik, Kemenhub telah melakukan pengetatan syarat pelaku perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai 22 April – 5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Bali Siapkan Konsep Berbeda Buat Pertemuan G20
Indonesia
Bali Siapkan Konsep Berbeda Buat Pertemuan G20

Jokowi kerap berbicara kepadanya agar memberikan suasana yang baru di Bali.