APBD Terkuras Gegara COVID-19, Ribuan ASN Pemkot Solo Tidak Terima Gaji ke-13 Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah menegaskan tahun ini ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mendapatkan gaji ke-13. Hal tersebut terjadi karena kondisi keuangan APBD Pemkot Solo 2020 sedang mengalami likuditas keuangan.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengungkapkan pada tahun ini ASN Solo hanya mendapat tunjangan hari raya (THR) yang telah dibagikan sebelum Lebaran lalu. Namun, untuk gaji ke-13 tidak diberikan karena kondisi keuangan APBD Pemkot Solo 2020 sudah banyak dugunakan dalam menangani COVID-19.

"Tahun ini tidak ada gaji ke-13. ASN Solo legowo gaji ke-13 tidak dibayar," ujar Rudy sapaan akrabnya, Kamis (18/6).

Baca Juga

APBD Solo Cekak karena COVID-19, Bukti Perencanaan Keuangan yang Buruk

Rudy mengatakan gaji ke-13 ASN di daerah selama ini dibayarkan dengan dana bersumber APBD. Anggaran gaji ke-13 yang dikeluarkan Pemkot Solo sekitar Rp4 miliar.

"Dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) sudah dijelaskan dalam pencairan gaji ke-13 diserahkan masing-masing (pemkot/pemkab) dengan melihat kondisi keuangan daerah," papar Rudy.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengajak ASN mencuci tangan sebelum bekerja di Halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Ia pun menegaskan tidak diberikannya gaji ke-13 ASN ini secara peraturan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) tidak menyalahi aturan. Karena selama ini, gaji ke-13 ASN salah satu sumbernya dari pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"PAD Pemkot Solo tahun ini tidak ada akibat wabah viris corona. Semua retribusi ditiadakan untuk membantu warga terdampak COVID-19," kata dia.

Meskipun tidak ada gaji ke-13, ia masih bersyukur Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tidak dilakukan pemotongan sama sekali dengan kondisi keuagan daerah seperti sekarang.

Baca Juga

Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September

Disinggung terkait kesulitan Pemkot Solo membayar gaji Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK), linmas dan petugas sampah, akibat pemangkasan anggaran untuk biaya operasional penanggulangan COVID-19, Rudy sedang mencari solusinya

"Solusi soal itu akan diajukan pada APBD Perubahan 2020. Prinsip saya jangan sampai menunda gaji pegawai Pemkot Solo," pungkasnya. (Ism)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ibu Hamil dan Menyusui Tidak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi
Indonesia
Ibu Hamil dan Menyusui Tidak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi

Sejauh ini semua merek vaksin termasuk Sinovac diketahui masih efektif

  Terbitkan Pergub, Anies Larang Warga Keluar Masuk Jabodetabek
Indonesia
Terbitkan Pergub, Anies Larang Warga Keluar Masuk Jabodetabek

"Pada intinya pembatasan ini berlaku untuk seluruh Jabodetabek di mana penduduk Jakarta tidak bisa meninggalkan kawasan ini," kata Anies

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Perbanyak Lapangan Kerja di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Perbanyak Lapangan Kerja di Tengah Pandemi COVID-19

Tujuannya untuk mendorong investasi yang bisa menyerap banyak lapangan kerja.

Hari Pertama PSBB Bodebek, Jabar Salurkan 5.000 Paket Bansos Pakai Pos dan Ojek
Indonesia
Hari Pertama PSBB Bodebek, Jabar Salurkan 5.000 Paket Bansos Pakai Pos dan Ojek

Paket bansos Jabar berupa bantuan tunai dan pangan non tunai senilai Rp500 ribu diberikan selama empat bulan ke depan.

Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump
Dunia
Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump

Pompeo dan yang lain dinilai telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, dengan mencampuri urusan dalam negeri China.

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP
Indonesia
Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

PDIP kini tengah menunggu pembentukan panitia pemilihan (Panlih) wagub DKI

Menaker Janji Pantau Tenaga Kerja Asal Tiongkok
Indonesia
Menaker Janji Pantau Tenaga Kerja Asal Tiongkok

Pemerintah memperketat penerimaan TKA sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19.

KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada
Indonesia
KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada

Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan ada sekitar 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur

2 Pegawai Positif COVID-19, Kampus ISI Solo Lockdown 7 Hari
Indonesia
2 Pegawai Positif COVID-19, Kampus ISI Solo Lockdown 7 Hari

Dua pegawai Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Jawa Tengah, terpapar COVID-19.

Perkembangan Terkini Penyebaran COVID-19 di Tiongkok
Dunia
Perkembangan Terkini Penyebaran COVID-19 di Tiongkok

Tiongkok daratan kembali melaporkan empat pasien OTG yang menurun di banding sehari sebelumnya.