APBD Jabar Turun 28 Persen, Pemprov Diminta Tidak Pecat Pegawai Kontrak Rapat DPRD Jawa Barat. (Foto: dprd.jabar.go.id)

MerahPutih.com - Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 28 persen dari Rp 44,72 triliun atau hanya menjadi Rp 31.890 triliun. Kondisi ini, membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan untuk belanja yang memberikan layanan prima pada masyaraka.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, di tengah sulitnya perekonimian saat ini, harus diupayakan anggaran semaksimal mungkin anggaran dialokasikan untuk antisipasi agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kontrak maupun tenaga harian lepas (THL) di seluruh OPD.

Baca Juga:

PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022

"Dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini, kiranya Pemprov Jabar berkenan memberi empati kepada saudara-saudara kita itu. Jangan menghitung hanya yang bersangkutan yang terkena dampak. Tolong dipertimbangkan pula istri, anak-anaknya, dan keluarga besar yang menjadi tanggungannya," ungkapnya.

Gubernur Jawa Barat dan Pimpinan DPRD Jabar. (Foto: Humas DPRD)
Gubernur Jawa Barat dan Pimpinan DPRD Jabar. (Foto: Humas DPRD)

Selain anggaran untuk pekerja kontra, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan. Misalnya, pembangunan terminal Tipe B. Semula Jabar akan mambangun 2 terminal Tipe B pada 2022, yakni Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi dan Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon.

Ia memaparkan, pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan Rp 742 miliar atau turun dari tahun 2021 sebesar Rp 3,24 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 757 miliar atau naik dari Rp 100 miliar pada tahun 2021.

"Padahal, masih ada PR besar yang harus direalisasikan, yakni target indikator kinerja utama (IKU) yang sudah disepakati Gubernur bersama DPRD dan telah dituangkan dalam Perda RPJMD," katannya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

RAPBD DKI 2022 Naik 6,25 Persen, Anies Optimistis Ekonomi DKI Tumbuh Pesat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Bersama Pemerintah dan KPU Mulai Bahas Pemilu 2024 pada 30 Mei Mendatang
Indonesia
DPR Bersama Pemerintah dan KPU Mulai Bahas Pemilu 2024 pada 30 Mei Mendatang

Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Atas dasar itu, Komisi II DPR RI bersama pemerintah, dan penyelenggara Pemilu akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelaksanaan Pemilu 2024 pada 30 Mei 2022 mendatang.

Pengunjung Bumame Sepi Usai Tes COVID-19 Tidak Lagi Syarat Perjalanan Domestik
Indonesia
Pengunjung Bumame Sepi Usai Tes COVID-19 Tidak Lagi Syarat Perjalanan Domestik

Terlihat hanya dua kendaraan roda empat yang melaksanakan tes COVID-19 dengan sistem drive thru dan hanya 1 orang yang tes PCR di lokasi.

Logistik MotoGP Sudah Tiba di Lombok
Indonesia
Logistik MotoGP Sudah Tiba di Lombok

Dua puluh pebalap berbagai kelas akan berparade di Jakarta, Rabu pekan depan (16/3).

[Hoaks atau Fakta]: Pemilik Sertifikat Vaksin Dapat Bantuan Rp 1 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pemilik Sertifikat Vaksin Dapat Bantuan Rp 1 Juta

Pemerintah memang memiliki program bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat dari PPKM, namun bantuan ini diberikan kepada pekerja dengan penghasilan dibawah Rp 3,5 juta.

Ekonomi Rakyat akan Jatuh jika Harga BBM Naik
Indonesia
Ekonomi Rakyat akan Jatuh jika Harga BBM Naik

"Tidak baik kondisi saat ini menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/8)

Kominfo Buka Peluang Tangguhkan Blokir Dota dan Steam
Indonesia
Kominfo Buka Peluang Tangguhkan Blokir Dota dan Steam

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan sudah berkomunikasi dengan tiga platform game online asing terkait pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.

Vaksin Booster COVID Umum Mulai Desember, PBI BPJS Gratis Lainnya Bayar
Indonesia
Vaksin Booster COVID Umum Mulai Desember, PBI BPJS Gratis Lainnya Bayar

Bagi masyarakat yang penghasilannya cukup diarahkan secara berbayar

PPP Sarankan Anggaran Gorden Rumdin Rp 48 Miliar untuk Bantu Rakyat
Indonesia
PPP Sarankan Anggaran Gorden Rumdin Rp 48 Miliar untuk Bantu Rakyat

Awiek menyarankan, sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat menjelang bulan Ramadan.

Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah
Indonesia
Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah

Dalam survei key opinion leader (KOL) dari 270 tokoh yang tersebar di 34 provinsi, kata Rio, kinerja presiden dan wakil presiden diberi nilai atau skor 7,01.

Tak Pasang PeduliLindungi, Izin Operasional Tempat Hiburan dan Wisata Bakal Dicabut
Indonesia
Tak Pasang PeduliLindungi, Izin Operasional Tempat Hiburan dan Wisata Bakal Dicabut

SE dibuat untuk mengoptimalkan pencegahan COVID-19 yang ditujukan ke Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota se-Indonesia.