APBD DKI 2021 Fokus Pada Penanganan COVID-19 Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Merahputih.com - Legislatif dan Eksekutif DKI Jakarta telah menyetujui APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun atau meningkat 30,4 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2020.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan dalam Raperda APBD tahun depan, pihaknya masih fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Alasannya, seluruh pihak belum bisa memperkirakan dan memastikan kapan pandemi COVID-19 berakhir.

"Untuk itu, dengan ini akan ada penyesuaian anggaran di tahun 2021,” ucap Anies di Jakarta, Jumat (26/11).

Baca Juga

Kemenag Segera Kucurkan Rp5,7 Triliun Bantuan Operasional Pendidikan

Untuk pendapatan daerah tahun 2021 direncanakan sebasar Rp72,2 triliun. Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp72,98 triliun berupa Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Sementara, kebijakan umum dalam rancangan tersebut meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Untuk Pendapatan Daerah akan diarahkan kepada peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan dana transfer, dan peningkatan lain-lain Pendapatan Daerah.

Sedangkan untuk belanja daerah akan diarahkan kepada pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Diantaranya mendorong kegiatan yang bersifat strategis; implementasi strategi pembangunan; memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan.

Rapur
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Kemudian mengalokasikan anggaran pada sektor yang menyentuh masyarakat; memberikan bantuan dalam bentuk subsidi, hibah, bansos serta belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi; peningkatan lapangan kerja; pengentasan kemiskinan; dukungan kepada kebijakan nasional, dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Selanjutnya untuk pembiayaan daerah, sumber penerimaan pembiayaan pada tahun 2021 direncanakan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2020.

"Dan penerimaan pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan penerusan pinjaman dari pemerintah untuk proyek MRT,” terangnya.

Baca Juga

Kemenag Segera Kucurkan Rp5,7 Triliun Bantuan Operasional Pendidikan

Raperda APBD 2021 yang telah diserahkan ke DPRD ini diharapkan dapat dibahas dengan cepat dan tepat agar segera dimplementasikan.

“Kami berharap pembahasan oleh fraksi bisa berjalan dengan cepat sehingga kita punya RAPBD untuk 2021, untuk detailnya nanti(dijelaskan) setelah pembahasan dari para fraksi,” ungkapnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RS Polri Jakarta Ambil DNA Kakak Beradik Asal Sragen Korban Sriwijaya Air
Indonesia
RS Polri Jakarta Ambil DNA Kakak Beradik Asal Sragen Korban Sriwijaya Air

Rumah Sakit (RS) Polri Jakarta telah mengambil sample keluarga dari Suyanto dan Riyanto yang tercatat masuk manifes pesawat Sriwijaya SJ 182 yang mengalami kecelakaan di Kepulauan Seribu pada tanggal 9 Januari lalu.

KSP Jelaskan Kriteria Lembaga yang Bakal Dibubarkan Jokowi
Indonesia
KSP Jelaskan Kriteria Lembaga yang Bakal Dibubarkan Jokowi

Satu lembaga yang berkontribusi besar terhadap penghasilan pajak negara yang telah dibubarkan pemerintah yakni Tim Transaksi Transparansi Industri Ekstraktif

Belum Ada Pihak yang Jadi Justice Colaborator Dalam Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
Belum Ada Pihak yang Jadi Justice Colaborator Dalam Perkara Djoko Tjandra

Hari ini Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka

Anies Dinilai Bahayakan Nyawa Warga DKI, PSI Gulirkan Hak Interpelasi
Indonesia
Anies Dinilai Bahayakan Nyawa Warga DKI, PSI Gulirkan Hak Interpelasi

Agar pandemi COVID-19 bisa ditangani ddan beakhir, semua pihak harus disiplin dan pihak pemerintah harus memberikan contoh.

Reaksi Rizieq saat Tahu Dirinya Dijadikan Tersangka oleh Polisi
Indonesia
Reaksi Rizieq saat Tahu Dirinya Dijadikan Tersangka oleh Polisi

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tetap tenang saat saat tahu dirinya ditetapkan tersangka.

Pekan Depan, Pemerintah Berlakukan Pembatasan Aktivitas Secara Ketat
Indonesia
Pekan Depan, Pemerintah Berlakukan Pembatasan Aktivitas Secara Ketat

Pemerintah, klaim Airlangga, telah melakukan langkah pengendalian antara lain menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan warga negara asing ke Indonesia 1-14 Januari 2021.

Klarifikasi Guru Besar Trisakti Samuel HT Terkait Pemeriksaan Saksi di KPK
Indonesia
Klarifikasi Guru Besar Trisakti Samuel HT Terkait Pemeriksaan Saksi di KPK

Samuel HT hanya sebagai saksi dan sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi Jasindo

Anggota Bakal Dapat Rp8,3 Miliar, DPRD Jakarta Klaim Sesuai Koridor Hukum
Indonesia
Anggota Bakal Dapat Rp8,3 Miliar, DPRD Jakarta Klaim Sesuai Koridor Hukum

Prasetyo menginstruksikan Pemprov DKI untuk sampaikan Legislator Kebon Sirih bila ada yang salah dan melanggar ketentuan.

Daftar Ketakutan Kaum Buruh Jika Omnibus Law Diberlakukan
Indonesia
Daftar Ketakutan Kaum Buruh Jika Omnibus Law Diberlakukan

Kaum buruh berpotensi semakin dimiskinkan

Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori

Pemprov harus secepatnya perbanyak pembuatan lubang biopori sebagai penampung air saat musim hujan mengguyur ibu kota.