Aparat Diminta Tegas dan Tidak Tebang Pilih Selama PPKM Darurat Ketua MPR Bambang Soesatyo dan pimpina MPR lainnya bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (8/7). ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Merahputih.com - Pemerintah pusat dan Daerah serta aparat keamanan diminta lebih tegas selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali 3-20 Juli 2021.

"Penegakan disiplin dilakukan secara lebih tegas dan tidak tebang pilih, sekaligus memberikan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama PPKM Darurat diberlakukan," ujar Ketua MPR, Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Kamis (1/7).

Baca Juga

PPKM Darurat, Anies: Tujuannya Adalah Penyelamatan

Pemerintah juga diminta segera memfinalisasi rencana PPKM Darurat untuk mengatasi lonjakan penularan COVID-19. Disamping itu, setiap kepala daerah dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk menjalankan kebijakan PPKM Darurat tersebut.

PPKM Darurat juga bisa efektif membatasi mobilitas penduduk sesuai dengan yang diharapkan selama dua pekan, khususnya di daerah-daerah dengan lonjakan kasus yang tinggi.

Tim Satgas Kota Bandarlampung sedang melakukan kegiatan sosialisasi PPKM dan juga penegakkan prokes ke sejumlah pedagang yang masih membuka usahanya melebihi jam operasional yang telah ditentukan. Selasa malam, (29/6/2021). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
Ilustrasi: Tim Satgas Kota Bandarlampung sedang melakukan kegiatan sosialisasi PPKM dan juga penegakkan prokes ke sejumlah pedagang yang masih membuka usahanya melebihi jam operasional yang telah ditentukan. Selasa malam, (29/6/2021). (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Bamsoet meminta pemerintah untuk terus berupaya menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien COVID-19, di antaranya dengan memastikan ketersediaan ruang perawatan di fasilitas kesehatan, fasilitas isolasi pasien dengan status orang tanpa gejala (OTG), jaminan ketersediaan perangkat medis, alat pelindung diri, pasokan oksigen medis, serta obat-obatan yang diperlukan.

"Mengingat, di tengah lonjakan kasus saat ini fasilitas kesehatan yang menangani COVID-19 sudah hampir kolaps," ujar Bamsoet.

Baca Juga

Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan

Dia juga mengusulkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal pandemik, disamping memberlakukan PPKM Darurat, untuk seluruh provinsi di luar Pulau Jawa selama minimum tiga pekan.

"Mengingat, cara itu dinilai efektif menahan laju lonjakan penularan COVID-19," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mensos Risma Pantau Banjir di Indramayu
Indonesia
Mensos Risma Pantau Banjir di Indramayu

Menteri Sosial, Tri Rismaharini memantau banjir di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hal ini guna memastikan kebutuhan makanan para korban terpenuhi.

Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi
Indonesia
Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi

Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini menegaskan, anggota Fraksi Gerindra tidak akan membelot mengikuti jejak PDIP dan PSI menyetujui interpelasi untuk cecar Anies.

Bursa Nama Tim Ekonomi Biden Belum Lepas dari Bayang-Bayang Obama
Dunia
Bursa Nama Tim Ekonomi Biden Belum Lepas dari Bayang-Bayang Obama

Mayoritas para ekonom itu pernah menjadi anggota penasihat presiden era Barack Obama.

RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais
Indonesia
RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah menunjukkan keseriusan dan kerja keras dalam merealisasikan.

Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana
Indonesia
Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana

Hadar Nafis Gumay mengingatkan, apabila Pilkada tetap dihelat di saat pandemi, maka akan menjadi bencana bagi masyarakat.

KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra

KPK masih mempelajari dalam berkas dokumen itu

Doni Monardo Peringatkan Tak Ada Pejabat yang 'Beda Narasi' Soal Larangan Mudik
Indonesia
Doni Monardo Peringatkan Tak Ada Pejabat yang 'Beda Narasi' Soal Larangan Mudik

Dua minggu pasca Lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air

Maklumat Kapolri: Masyarakat Dilarang Sebar Konten Terkait FPI di Media Sosial
Indonesia
Maklumat Kapolri: Masyarakat Dilarang Sebar Konten Terkait FPI di Media Sosial

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Korban Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Tak Pernah Tulis Pesan Berantai
Indonesia
Korban Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Tak Pernah Tulis Pesan Berantai

Korban juga mengaku tindakan tersebut membuat mentalnya rusak

BNPT Ngaku Terus Cari Cara Buka Komunikasi Dengan KKB di Papua
Indonesia
BNPT Ngaku Terus Cari Cara Buka Komunikasi Dengan KKB di Papua

"Selama ini, penanganan terorisme yang dilakukan aparat TNI/Polri merupakan dari sisi penegakan hukum. Di sisi lain, juga dibutuhkan upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan," ujar Boy.