Apa Kontribusi Benny Wenda terhadap Masyarakat Papua? Babinsa Serka Petrus Simunapendi bantu pembangunan rumah warga binaan di kampung Nonomi distrik Waropen Bawah.(ANTARA News Papua HO-Pendam XVII/Cenderawasih)

MerahPutih.com - Pakar resolusi konflik Universitas Parahyangan Bandung I Nyoman Sudira mempertanyakan kontribusi pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dan tokoh-tokoh separatis Papua terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

I Nyoman mengatakan, selama ini, kontribusi Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara tak terlihat bagi masyarakat Papua.

"Gini saja, selama ini apa sih catatan yang sudah dilakukan Beni Wenda terhadap Papua yang merasa dia wakili? Di dalam teori resolusi konflik seorang mungkin bisa menjadi first maker. Kalah kelompok ini masih jauh. Masih banyak tahapan yang harus ditempuh," kata I Nyoman dalam webinar yang diselenggarakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dengan tajuk "Pendekatan Kemanusiaan dan Keamanan Bagi Papua", di Jakarta, Kamis (3/12).

Baca Juga:

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara, Pakar Hukum: Aneh

Dia juga mempertanyakan kepentingan Benny Wenda dan para tokoh separatis lainnya di Papua, termasuk bentuk pemerintahan yang ingin dibangun oleh mereka.

"Saya masih mempelajari kelompok-kelompok yang ingin merdeka. Kalau merdeka mau mendirikan negara apa, mau membentuk pemerintah seperti apa, mau bagaimana struktur organisasisnya. Jelas enggak ini. Itu menjadi persoalan juga," ujarnya, dikutip Antara.

Dia menyebut, ada banyak kelompok separatis di Papua, termasuk di ULMWP sendiri.

"Bicara mengenai Benny Wenda, kita bicara ULMWP. Jangan salah, tokoh ULMWP itu ada empat bisa disebut tiga tokoh besarnya. Ada Benny Wenda di London, Octavianus Mote di New York, ada Rex Rumakiek yang di Australia," sebutnya.

ULMWP, kata dia, jalur perjuangannya bukan lokal atau nasional, melainkan dari jalur internasional.

"Dia enggak berjuang lagi dengan pemerintah Indonesia. Perjuangan mereka adalah dari sisi apa yang dilakukan selama ini mencari dukungan internasional, paling tidak memberikan dukungan terhadap perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia," ujar I Nyoman.

Benny Wenda (kanan). (Foto: Facebook/bennywenda)
Benny Wenda (kanan). (Foto: Facebook/bennywenda)

Isu yang digembor-gemborkan di luar negeri pun, yaitu HAM, tidak ada. Karena hanya HAM yang bisa menjadi jembatan kekuatan internasional bisa masuk.

Mantan Kepala BAIS Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto menilai, deklarasi yang dilakukan Benny Wenda hanya kepentingan kelompoknya saja.

Hal itu, menurutnya, terlihat dari banyaknya kelompok di Papua yang menentang deklarasi tersebut.

"Saya lihat bahwa ada kelompok-kelompok yang menolak deklarasi Benny Wenda. Berarti mereka merasa tidak diwakili. Dari situ kita bisa nyatakan bahwa itu hanya kepentingan golongan saja, tidak untuk kepentingan semua," katanya.

Dia mengungkapkan, Benny Wenda juga saat ini juga sudah menjadi warga negara Inggris, sehingga sangat tidak masuk akal bila mengklaim mewakili masyarakat Papua.

"Bagaimana warga negara Inggris kok mewakili Papua, itu enggak masuk akal. Yang ketiga, untuk negara yang mendukung, dalam resolusi PBB melarang negara manapun untuk mendukung suatu gerakan yang dapat memisahkan diri dari negara yang sudah punya pemerintahan. Jadi tidak mungkin ada suatu negara yang mendukung kelompok-kelompok dari suatu negara yang sudah berpemerintahan," tegasnya.

Baca Juga:

Sebut Pernyataan Benny Wenda Provokatif, Polisi: Situasi Papua Aman

Sementara itu, Manager Departemen Politik dan Pemerintahan PSKP Eveline Cabuy mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga masih belum memerhatikan permasalahan HAM yang ada di Papua.

"Di mana juga banyak masyarakat Papua yang masih belum merasa aman berada di tanah airnya sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini belum terasa di Papua. Pemerintah belum bisa menangani kasus HAM yang ada di Papua. Rasa aman ini bukan hanya tentang keamanan suatu daerah tetapi juga rasa keamanan bagi setiap individu di Papua," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, juga perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak Papua dalam mengekspos kreatifitasnya. Termasuk memberikan ruang untuk anak-anak Papua membuktikan dirinya.

"Provinsi Papua memiliki 7 wilayah adat, setiap wilayah adat memiliki antropologi yang berbeda-beda," ujar dia.

"Pendekatan budaya dengan membuka ruang dialog juga membuka daerah otonomi baru dengan melihat karakteristik suatu daerah," ucapnya. (*)

Baca Juga:

Mabes Polri Sebut Benny Wenda Tengah Memprovokasi Warga Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setelah Luhut, Kini Giliran Haris Azhar dan Fatia Kontras Bakal Dimintai Keterangan
Indonesia
Setelah Luhut, Kini Giliran Haris Azhar dan Fatia Kontras Bakal Dimintai Keterangan

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berencana memanggil aktivis Haris Azhar dan anggota Kontras Fatia Maulidiyanti.

Buntut Ribut Paspampres dengan Petugas PPKM, Oknum Polisi Diperiksa Propam
Indonesia
Buntut Ribut Paspampres dengan Petugas PPKM, Oknum Polisi Diperiksa Propam

“Anggota saya lagi diperiksa di Propam Polda. Supaya hal serupa tidak terulang di lapangan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo

Jumat (18/12), Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.391 Jiwa
Indonesia
Jumat (18/12), Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.391 Jiwa

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 13.081 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.391 positif dan 11.690 negatif.

Cangkupan Masih Rendah, Pemkab Sleman Mulai Vaksinasi Door to Door
Indonesia
Cangkupan Masih Rendah, Pemkab Sleman Mulai Vaksinasi Door to Door

Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Daerah Istimewa Yogyakarta tengah menggencarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dari rumah ke rumah.

Anies Minta Warga Rayakan HUT RI di Rumah
Indonesia
Anies Minta Warga Rayakan HUT RI di Rumah

Anies mengimbau warga untuk selalu mengikuti dan menaati protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan dekorasi rumah, kampung, tempat kerja dan lain, sebagainya dalam rangka memperingati HUT RI ke-76.

Sri Sultan Bakal Pidanakan Pelaku Demo Anarkis di Malioboro
Indonesia
Sri Sultan Bakal Pidanakan Pelaku Demo Anarkis di Malioboro

Sri Sultan Hamengku Buwono X geram dan menyesalkan aksi anarkisme dalam demo menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja pada Kamis (08/10).

Dua WNI Terlibat Sindikat Penipuan Donasi COVID-19 Pemerintah Amerika Serikat
Indonesia
Dua WNI Terlibat Sindikat Penipuan Donasi COVID-19 Pemerintah Amerika Serikat

Aksi kejahatan yang dilakukan dua tersangka berhasil diketahui tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim pada 1 Maret 2021

DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi
Indonesia
DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah berharap agar dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeninves) oleh pemerintah dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan birokrasi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Positif COVID-19
Indonesia
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Positif COVID-19

Ali saat ini menjalani isolasi mandiri

Pemkot Magelang Surati Jokowi Minta Selesaikan Konflik Kantor dengan TNI
Indonesia
Pemkot Magelang Surati Jokowi Minta Selesaikan Konflik Kantor dengan TNI

Nur Aziz menyampaikan, dengan pemasangan logo TNI tersebut pihaknya tidak merasa terganggu, hanya merasa lucu.