AP II Perbarui Prosedur Keberangkatan Penumpang Domestik, Apa Saja? Antrian panjang para pemudik arus balik yang ingin menaiki transportasi taxi resmi bandara Soekarno-Hatta (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - PT Angkasa Pura II menerapkan prosedur baru guna memastikan proses keberangkatan penumpang rute domestik berjalan lancar.

"Sejumlah prosedur diperbarui, termasuk yang diterapkan per 15 Mei 2020 guna membuat pemeriksaan syarat-syarat dokumen lebih fokus dan dilakukan oleh petugas dari berbagai unsur seperti maskapai, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan lain sebagainya guna memastikan calon penumpang pesawat memenuhi persyaratan atau tidak," ujar Presiden Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (20/5).

Baca Juga:

Kemenhub Keluarkan Petunjuk SOP Transportasi COVID-19, Apa Saja Isinya?

Terdapat empat check point di dalam prosedur baru, yaitu, check point pertama untuk verifikasi dokumen perjalanan, check point kedua pemeriksaan dokumen dan fisik terkait kesehatan.

Kemudian, check point ketiga validasi seluruh dokumen dan persetujuan dari KKP, serta check point keempat ketika penumpang check in.

Adapun pada 15-18 Mei 2020, jumlah penerbangan di Soekarno-Hatta tercatat 625 penerbangan terdiri dari penerbangan berjadwal rute internasional dan domestik, kargo, repatriasi WNI dan penerbangan khusus tidak berjadwal.

Ia merinci, penerbangan pada 15 Mei 2020 sebanyak 173 penerbangan, pada 16 Mei 2020 (161 penerbangan), pada 17 Mei 2020 (161 penerbangan), dan pada 18 Mei 2020 sebanyak 130 penerbangan. "Melalui prosedur baru, proses keberangkatan rute domestik berjalan lancar dan mengedepankan physical distancing. Pengawasan tetap dilakukan secara ketat," kata Awaluddin.

Tampak para pemudik yang sudah tiba memenuhi area kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Meski terlihat padat namun aktivitas bandara berjalan lancar. Rata-rata para pemudik yang datang dari pelbagai kota besar di tanah air sudah siap untuk kembali melanjutkan nasibnya di Jakarta. MP/Rizki Fitrianto

PT Angkasa Pura II mengimbau agar setiap calon penumpang yang memproses keberangkatan selalu mengedepankan kedisiplinan ketika menjalani proses di empat check point. Penumpang juga diminta mempersiapkan berbagai dokumen yang dipersyaratkan sebelum ke bandara.

Adapun hingga kini KKP telah menolak keberangkatan lebih dari 100 calon penumpang pesawat karena tidak memenuhi syarat di dalam SE No. 04/2020.

"Sudah lebih dari 100 calon penumpang yang keberangkatannya ditolak. Sejak di check point pertama dilakukan pemeriksaan ketat dan memang ada calon penumpang pesawat masih tidak membawa dokumen perjalanan lengkap. Surat-surat keterangan tidak valid, mulai dari surat tugas dan lainnya. Calon penumpang juga ada yang membawa surat keterangan rapid test atau PCR yang sudah kedaluwarsa," paparnya.

Baca Juga:

Aturan Larangan Mudik Dirombak Lagi

Selain itu, terdapat ratusan orang yang ditolak berangkat karena langsung datang ke Soekarno-Hatta tanpa memiliki tiket penerbangan dan tidak membawa satu pun dokumen yang dipersyaratkan.

Seperti diketahui, sebagaimana dikutip Antara, di tengah pembatasan penerbangan ini, calon penumpang pesawat yang diizinkan melakukan perjalanan adalah mereka yang termasuk dalam kriteria pengecualian dan memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan SE No. 04/2020 yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah
Indonesia
Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah

Terungkapnya kasus mafia karantina kesehatan membuktikan lemahnya pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kronologis Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi Versi Polisi
Indonesia
Kronologis Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi Versi Polisi

Maaher sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa karena berkasnya sudah dilimpahkan atau masuk tahap 2 dan menjadi tahanan jaksa.

Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK
Indonesia
Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK

Jaringan GUSDURian juga meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai
Indonesia
Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai

Kegiatan ini sendiri turut dihadiri oleh TNI, Polri hingga Forkopimda kota Tangsel

MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit
Indonesia
MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit

Tingkat ketersediaan pasien di setiap RS rata-rata telah mencapai 70 persen.

MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik
Indonesia
MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

MAKI meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik.

Demo saat PSBB, Elemen Buruh Klaim Sebagai Pemanasan Jelang Mogok Nasional
Indonesia
Demo saat PSBB, Elemen Buruh Klaim Sebagai Pemanasan Jelang Mogok Nasional

Ratusan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.

Kemenkeu Segera Gelontorkan Rp20,5 Triliun Buat 5 BUMN
Indonesia
Kemenkeu Segera Gelontorkan Rp20,5 Triliun Buat 5 BUMN

“Kami selektif, tidak memberikan dana sembarangan kepada BUMN. Kami berikan ke BUMN yang betul-betul terdampak tapi di sisi lain memiliki kapasitas untuk mempercepat pemulihan kegiatan ekonomi,” kata Isa Rachmatarwata.

DPR Masih Kaji Pilkada Serentak 2024
Indonesia
DPR Masih Kaji Pilkada Serentak 2024

Potensi kerumitan dalam pilkada serentak sangat tinggi. Tidak hanya membebani pemerintah dan penyelenggara pemilu nantinya, partai politik dan masyarakat juga bisa ikut bingung.

Kemenkeu Pastikan Ekonomi Jauh Membaik di Triwulan III 2021
Indonesia
Kemenkeu Pastikan Ekonomi Jauh Membaik di Triwulan III 2021

Pemerintah juga mendorong ekspor dan mendorong belanja pemerintah sebagaimana yang tercermin pada APBN 2021.