Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin Ilutrasi penyerahan Bansos. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah didesak segera mengantisipasi ancaman resesi ekonomi, yang berpotensi menambah jumlah warga miskin akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi baik di sisi pasokan maupun permintaan secara signifikan.

BPS mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan naik karena pandemi yang berdampak kepada ekonomi masyarakat. Persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen.

Secara jumlah, paling tidak penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019.

Baca Juga:

Kendornya Pemeriksaan Jadi Alasan Pemprov DKI Hapus SIKM

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan, tindakan cepat pemerintah untuk antisipasi dini dengan eksekusi berbagai kebijakan dan program yang berjalan berjalan cepat untuk antisipasi resesi.

"Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi," ujar Ecky.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).

Ia meminta, kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat, serta alokasi program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran.

"Kita juga telah mendorong agar subsidi listrik dan elpiji untuk rakyat miskin tetap diberikan. Prioritas anggaran pemulihan ekonomi nasional harus untuk rakyat miskin dan menggerakkan kembali perekonomian rakyat," ujarnya. (ARR).

Baca Juga:

Satlantas Pasuruan Buat Area Traffic Light Ala Moto GP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi akan Sekat Kendaraan Menuju Tempat Wisata
Indonesia
Polisi akan Sekat Kendaraan Menuju Tempat Wisata

Aprat kepolisian sudah menyiapkan beberap skenario guna mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di dalam tol.

Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra
Indonesia
Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra

Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

83 Saksi Diperiksa, Kasus Penembakan 6 Pengikut Rizieq Shihab Masih Gelap
Indonesia
83 Saksi Diperiksa, Kasus Penembakan 6 Pengikut Rizieq Shihab Masih Gelap

"Kami masih menunggu apakah ada informasi-informasi tambahan untuk tindak lanjutnya melakukan gelar perkara," ucapnya.

Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi
Indonesia
Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi

PDIP menanggapi sejumlah kadernya yang beberapa hari terakhir ini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus korupsi.

DPD PKS Geram Sekretaris F-PKS DPRD Solo Belot Dukung Gibran
Indonesia
DPD PKS Geram Sekretaris F-PKS DPRD Solo Belot Dukung Gibran

"Saya sengaja mengenakan kemeja (khas pendukung Gibran). Ini simbolis (dukungan) dari saya sebagai salah satu anggota Fraksi PKS," kata Didik.

2 PDP COVID-19 Peserta Ijtima Ulama Gowa Meninggal Dunia, Satu Dinyatakan Positif
Indonesia
2 PDP COVID-19 Peserta Ijtima Ulama Gowa Meninggal Dunia, Satu Dinyatakan Positif

Pasien tersebut dirawat di rumah sakit di Solo sejak tiga hari yang lalu.

Komjak Bakal Panggil Kajari Jaksel Imbas Jamu 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Bakal Panggil Kajari Jaksel Imbas Jamu 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra

Hal ini lantaran prinsip semua orang sama di hadapan hukum

Biden Salip Trump Pimpin Sementara di Georgia
Indonesia
Biden Salip Trump Pimpin Sementara di Georgia

Kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden, memimpin sementara dengan 917 suara di Georgia.

Cara Anak Buah Ridwan Kamil Perketat Penyebaran COVID-19
Indonesia
Cara Anak Buah Ridwan Kamil Perketat Penyebaran COVID-19

Mobile COVID-19 Test akan dilengkapi dengan 100 alat rapid test

Mengapa Pemerintah Sulit Mengekstradisi Buronan dari Luar Negeri?
Indonesia
Mengapa Pemerintah Sulit Mengekstradisi Buronan dari Luar Negeri?

Padahal, pemerintah Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi buronan antarnegara.