Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin Ilutrasi penyerahan Bansos. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah didesak segera mengantisipasi ancaman resesi ekonomi, yang berpotensi menambah jumlah warga miskin akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi baik di sisi pasokan maupun permintaan secara signifikan.

BPS mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan naik karena pandemi yang berdampak kepada ekonomi masyarakat. Persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen.

Secara jumlah, paling tidak penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019.

Baca Juga:

Kendornya Pemeriksaan Jadi Alasan Pemprov DKI Hapus SIKM

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan, tindakan cepat pemerintah untuk antisipasi dini dengan eksekusi berbagai kebijakan dan program yang berjalan berjalan cepat untuk antisipasi resesi.

"Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi," ujar Ecky.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).

Ia meminta, kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat, serta alokasi program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran.

"Kita juga telah mendorong agar subsidi listrik dan elpiji untuk rakyat miskin tetap diberikan. Prioritas anggaran pemulihan ekonomi nasional harus untuk rakyat miskin dan menggerakkan kembali perekonomian rakyat," ujarnya. (ARR).

Baca Juga:

Satlantas Pasuruan Buat Area Traffic Light Ala Moto GP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua
Indonesia
Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua

Vaksinasi dilaksanakan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Minggu (31/1)

Koalisi Partai Islam Dinilai Punya Kekuatan Kuat di Parlemen dan Pemilu
Indonesia
Anak-Anak Pengungsi Merapi Masih Bisa Tetap Belajar
Indonesia
Anak-Anak Pengungsi Merapi Masih Bisa Tetap Belajar

Pemerintah Kabupaten Sleman memasang wireless fidelity (Wi-fi) gratis di lokasi pengungsian Merapi di desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan.

Bareskrim Limpahkan Laporan ICW soal Dugaan Gratifikasi Firli ke Dewas KPK
Indonesia
Bareskrim Limpahkan Laporan ICW soal Dugaan Gratifikasi Firli ke Dewas KPK

Agus menyebut pihaknya akan menyerahkan aduan berserta bukti-bukti yang diserahkan ICW ke Dewas KPK untuk ditindaklanjuti.

Malam Minggu, Polisi Bubarkan Kerumunan Hingga Tawuran di Jakarta Pusat
Indonesia
Malam Minggu, Polisi Bubarkan Kerumunan Hingga Tawuran di Jakarta Pusat

Ada juga kelompok pemuda yang diamankan karena mau melakukan tawuran

Pemberlakuan Jam Malam Dinilai Jadi Solusi Jitu Atasi COVID
Indonesia
Pemberlakuan Jam Malam Dinilai Jadi Solusi Jitu Atasi COVID

Pemerintah Kota Bogor menerapkan jam malam guna menekan laju penularan COVID-19 mulai 29 Agustus 2020

Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19

Elemen dasar dari instrumen pemilu, persoalan hak pilih masyarakat di Pilkada saat pandemi Covid 2019 ini harus dijadikan perhatian bersama.

Varian Baru COVID-19 Masuk Indonesia, Pemerintah Harus Tingkatkan Surveilans
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Masuk Indonesia, Pemerintah Harus Tingkatkan Surveilans

Masyarakat tidak perlu khawatir dengan varian baru tersebut. Sebab, tidak ada laporan soal hubungan antara varian Inggris ini dengan derajat keparahan pasien COVID-19.

PPKM Jilid 2, Pemkot Solo Bolehkan Acara Hajatan
Indonesia
PPKM Jilid 2, Pemkot Solo Bolehkan Acara Hajatan

"Kami juga mengizinkan masyarakat menggelar acara hajatan mulai hari ini (Selasa)," ujar Ahyani

Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog
Indonesia
Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog

Komisi IV akan menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman