Antisipasi Lonjakan COVID-19 Pascamudik, Demokrat DKI Setuju Usulan WFH Ilustrasi WFH. (Foto: Pexels/Olia Danilevich)

MerahPutih.com - Usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta instansi pemerintah dan perusahaan swasta menerapkan work from home (WFH) selama sepekan usai cuti bersama Lebaran 2022 mendapat dukungan dari Partai Demokrat.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mengimbau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta mau menjalankan kebijakan WFH minimal satu pekan setelah cuti Idul Fitri 2022 selesai pada Senin (9/5)

Baca Juga

Menteri Tjahjo Kumolo Setuju ASN Terapkan WFH setelah Libur Lebaran

Ketua Komisi A DPRD DKI ini menilai, momen Lebaran membuat mobilitas warga yang sangat luar biasa. Sedikitnya, ada 85,5 juta orang di Indonesia yang melakukan mudik secara serentak.

Mas Muji, panggilan akrabnya menilai, mobilitas warga di Indonesia itu sudah terbukti meningkatkan angka terinfeksi virus Corona selama ini.

"Usai Lebaran 2020 dan 2021, serta libur akhir tahun 2020 dan 2021, kasus baru COVID-19 selalu melonjak. Lonjakan ini tentu bisa saja terjadi lagi pasca liburan dan cuti bersama 2022," kata Mujiyono.

Menurutnya, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan menggangu pelayanan dan urusan administrasi layanan pemerintah karena instansi pemerintah sudah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang membuat ASN dapat menerapkan sistem WFH.

"Penerapan WFH selama sepekan setelah cuti Lebaran 2022, selain dapat mengurai kemacetan lalu lintas juga merupakan upaya isolasi mandiri (isoman) bagi para ASN setelah dari kampung halaman bertemu dengan keluarga," tegasnya.

Baca Juga

ASN Bisa Cuti Lebaran Tanpa Kurangi Jatah Tahunan

Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit menyarankan instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH setelah momen lebaran berakhir. Ia mengatakan kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah arus balik libur Idulfitri.

"Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home," ungkap Listyo Sigit.

Usulan Kapolri ini disambut baik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Tjahjo meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing.

"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ucapnya. (Asp)

Baca Juga

Sandiaga Ajak ASN Belanjakan THR untuk Beli Produk UMKM

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Roy Suryo Kembali Diperiksa sebagai Tersangka Dugaan Penodaan Agama
Indonesia
Roy Suryo Kembali Diperiksa sebagai Tersangka Dugaan Penodaan Agama

Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sebab, pada Jumat (22/7) lalu pemeriksaan belum rampung karena mantan Politikus Demokrat itu sakit.

Kehebohan Kicauan Warganet dan Somasi Es Teh Indonesia
Indonesia
Kehebohan Kicauan Warganet dan Somasi Es Teh Indonesia

Pada 25 September 2022, @Gandhoyy pun membuat thread yang menyebutkan ia mendapatkan surat somasi dari Es Teh Indonesia.

Ganjar Pranowo: 2024 Itu Angka Apa?
Indonesia
Ganjar Pranowo: 2024 Itu Angka Apa?

Dalam konteks top of mind atau pertanyaan terbuka terkait tokoh nasional yang layak sebagai presiden pada 2024, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 13,98 persen

Polda Metro Ancam Tindak Ormas Minta Paksa THR ke Pengusaha
Indonesia
Polda Metro Ancam Tindak Ormas Minta Paksa THR ke Pengusaha

Polda Metro Jaya meresponsnya dengan membuka pengaduan bagi masyarakat ataupun kelompok usaha yang merasa resah soal adanua permintaan THR dari ormas.

Kejagung Tanggapi Pengembalian Anggotanya oleh KPK
Indonesia
Kejagung Tanggapi Pengembalian Anggotanya oleh KPK

Kejagung tengah memproses oknum jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melakukan pelanggaran etika.

Libur Lebaran, Penumpang KRL Yogya-Solo Capai Angka Tertinggi
Indonesia
Libur Lebaran, Penumpang KRL Yogya-Solo Capai Angka Tertinggi

Untuk mengantisipasi tingginya jumlah penumpang, KAI Commuter menambah 4 perjalanan KRL selama masa arus balik Lebaran 2022.

Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual
Indonesia
Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual

“Pada kurun waktu tersebut keterisian tempat duduk sudah mencapai sekitar 90 sampai dengan 97 persen,” tuturnya.

Hampir 50 Persen dari 90 Anak Alami Gangguan Ginjal Akut di Jakarta Meninggal
Indonesia
Hampir 50 Persen dari 90 Anak Alami Gangguan Ginjal Akut di Jakarta Meninggal

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melaporkan terbaru kasus ginjal akut di ibu kota.

Ormas Dilarang Sweeping Saat Puasa, Kapolresta Solo: Nekat Ditindak Tegas
Indonesia
Ormas Dilarang Sweeping Saat Puasa, Kapolresta Solo: Nekat Ditindak Tegas

Keberagaman di Solo menjadi kearifan lokal yang mesti dijaga. Kami harus menjaganya dengan baik.

Wagub Sebut Perkampungan Budaya Betawi Perlu Terus Berbenah Diri
Indonesia
Wagub Sebut Perkampungan Budaya Betawi Perlu Terus Berbenah Diri

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria hadir dalam Acara Refleksi 22 Tahun Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Gedung Serbaguna Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (16/9).