Antisipasi Lonjakan COVID-19 Pascamudik, Demokrat DKI Setuju Usulan WFH Ilustrasi WFH. (Foto: Pexels/Olia Danilevich)

MerahPutih.com - Usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta instansi pemerintah dan perusahaan swasta menerapkan work from home (WFH) selama sepekan usai cuti bersama Lebaran 2022 mendapat dukungan dari Partai Demokrat.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mengimbau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta mau menjalankan kebijakan WFH minimal satu pekan setelah cuti Idul Fitri 2022 selesai pada Senin (9/5)

Baca Juga

Menteri Tjahjo Kumolo Setuju ASN Terapkan WFH setelah Libur Lebaran

Ketua Komisi A DPRD DKI ini menilai, momen Lebaran membuat mobilitas warga yang sangat luar biasa. Sedikitnya, ada 85,5 juta orang di Indonesia yang melakukan mudik secara serentak.

Mas Muji, panggilan akrabnya menilai, mobilitas warga di Indonesia itu sudah terbukti meningkatkan angka terinfeksi virus Corona selama ini.

"Usai Lebaran 2020 dan 2021, serta libur akhir tahun 2020 dan 2021, kasus baru COVID-19 selalu melonjak. Lonjakan ini tentu bisa saja terjadi lagi pasca liburan dan cuti bersama 2022," kata Mujiyono.

Menurutnya, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan menggangu pelayanan dan urusan administrasi layanan pemerintah karena instansi pemerintah sudah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang membuat ASN dapat menerapkan sistem WFH.

"Penerapan WFH selama sepekan setelah cuti Lebaran 2022, selain dapat mengurai kemacetan lalu lintas juga merupakan upaya isolasi mandiri (isoman) bagi para ASN setelah dari kampung halaman bertemu dengan keluarga," tegasnya.

Baca Juga

ASN Bisa Cuti Lebaran Tanpa Kurangi Jatah Tahunan

Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit menyarankan instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH setelah momen lebaran berakhir. Ia mengatakan kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah arus balik libur Idulfitri.

"Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home," ungkap Listyo Sigit.

Usulan Kapolri ini disambut baik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Tjahjo meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing.

"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ucapnya. (Asp)

Baca Juga

Sandiaga Ajak ASN Belanjakan THR untuk Beli Produk UMKM

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dugaan Penganiayaan M Kece, Irjen Napoleon Bonaparte Disel Isolasi
Indonesia
Dugaan Penganiayaan M Kece, Irjen Napoleon Bonaparte Disel Isolasi

Terduga pelaku penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Irjen Napoleon Bonaparte langsung diisolasi.

Waspada, Virus COVID-19 Varian Delta 'Hantui' Sepuluh Provinsi Ini
Indonesia
Waspada, Virus COVID-19 Varian Delta 'Hantui' Sepuluh Provinsi Ini

Kementerian Kesehatan menyebut, virus COVID-19 varian Delta telah terdeteksi menyebar di seluruh wilayah di Tanah Air.

KPK Periksa Mantan Artis Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Mantan Artis Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Mantan artis ini akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna

Belasan Siswa dan Guru Positif COVID-19 Selama PTM Kota Bandung
Indonesia
Belasan Siswa dan Guru Positif COVID-19 Selama PTM Kota Bandung

Ada 14 orang siswa dan guru dinyatakan positif COVID-19, selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Legislator Golkar Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Pengaruhi APBN
Indonesia
Legislator Golkar Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Pengaruhi APBN

Perang Rusia-Ukraina dinilai bisa berimbas pada kenaikan harga Minyak dunia (crude) dan beberapa komoditi migas lainnya. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin.

PSI Nilai Pemprov DKI tidak Serius Tangani Kebakaran di Jakarta
Indonesia
PSI Nilai Pemprov DKI tidak Serius Tangani Kebakaran di Jakarta

Idris menilai Pemprov DKI tidak serius menangani tingginya kasus kebakaran di Jakarta.

4 Obat Mendapat Izin Buat Terapi COVID-19
Indonesia
4 Obat Mendapat Izin Buat Terapi COVID-19

EUA merupakan persetujuan penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.

PSI Resmi Ajukan Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI
Indonesia
PSI Resmi Ajukan Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI

Penyampaian surat rekomendasi ini merupakan kelanjutan dari usaha PSI dalam menjaga kader-kadernya

Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap
Indonesia
Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka.

Ganjil Genap 13 Titik di DKI Jakarta Mulai Berlaku Hari Ini
Indonesia
Ganjil Genap 13 Titik di DKI Jakarta Mulai Berlaku Hari Ini

Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya memberlakukan kebijakan ganjil genap di 13 titik DKI Jakarta mulai Senin (25/10).