Antisipasi Kelangkaan, DPR Sarankan Impor Beras di Luar Masa Panen

MerahPutih.com - Beras premium belakangan mengalami kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, kelangkaaan terjadi karena fenomena El Nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai.

Baca Juga:

Pemerintah Percepat Suplai SPHP ke Pasar untuk Atasi Kelangkaan Beras Premium

Ia berujar, jika produksi beras terbukti kurang, maka jalan satu-satunya ialah mengimpor beras di luar masa panen.

"Kita tidak mungkin membiarkan masyarakat mengalami kekurangan ketersedian pangan yang menjadi bahan pokok utama. Bisa saja diatur impor beras pada saat tidak musim panen jadi tidak merugikan petani," ujarnya dalam keterangan pers dikutip di Jakarta, Selasa (20/2).

Meski demikian, Sarmuji mengingatkan untuk tidak merugikan petani lokal, impor jangan dilakukan pada masa panen.

"Bisa saja diatur impor beras pada saat tidak musim panen jadi tidak merugikan petani," ungkap Sarmuji.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah juga mesti fleksibel terhadap penyesuaian harga beras di pasaran.

Baca Juga:

Bansos Beras Kembali Disalurkan Setelah Dihentikan Karena Pencoblosan Pemilu 2024

Sebab, jangan sampai petani yang berproduksi karena dipatok dengan harga eceran tinggi malah menahan angka produksi.

"Situasi tersebut akan berdampak pada adanya penimbunan dalam gudang karena tidak adanya kejelasan, kenaikan harga akan terjadi karena langkanya stok beras," jelasnya.

Sarmuji berharap harus ada operasi pasar rutin yang memantau akan ketersedian pangan di setiap pasar-pasar.

“Sehingga kelangkaan pangan bisa teratasi dengan sistem seperti itu," katanya.

Adapun menurut Bulog, realisasi impor beras tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan dan stabilitas harga mencapai 507 ribu ton.

Perusahaan negara itu mengakui bahwa saat ini tidak dapat menyerap beras lokal karena harga gabah sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Bulog mendapatkan penugasan impor sebanyak 2,5 juta ton pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 500 ribu ton merupakan penugasan lanjutan dari tahun 2023 dan 2 juta sisanya merupakan penugasan impor khusus tahun 2024. (knu)

Baca Juga:

Cadangan Beras Pemerintah Diklaim Cukup Sampai Juni 2024