Antisipasi COVID-19, Menteri Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (MP/Venansius Fortunatus)

MerahPutih.Com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengeluarkan keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi.

Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan Narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona atau COVID-19.

Baca Juga:

Karantina Wilayah Tanpa Peduli Keluhan Rakyat Kecil Bisa Timbulkan Kerawanan Sosial

Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.

Yakni, Narapidana yang ? masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; Anak yang ½ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Cegah penularan corona, Menteri Yasonna teken permen pembebasan napi
Menkumham Yasonna Laoly di Istana Negara, Jakarta. (Humas/Rahmat/setkab.go.id)

Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Seperti asimilasi, pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) juga dilakukan dengan sejumlah ketentuan.

Di antaranya adalah Narapidana yang telah menjalani ? masa pidana; Anak yang telah menjalani ½ masa pidana; serta Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Kemudian, usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kepmen itu mengatakan pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Lebih lanjut, laporan mengenai pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara daring.

Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.

Baca Juga:

Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK

Lalu, Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan Kepmen dan melaporkannya kepada Dirjen Pemasyarakatan.

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (30 Maret 2020)," demikian tertulis dalam Kepmenkumham yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti, Selasa (31/3).(Pon)

Baca Juga:

Pertanyakan Darurat Sipil, PBHI: Jokowi Harusnya Gunakan UU Kekarantinaan Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik Acak-acak Apartemen Jaksa Pinangki Cari Bukti Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Penyidik Acak-acak Apartemen Jaksa Pinangki Cari Bukti Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menggeledah dua apartemen Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Jakarta Selatan

Mobilitas Tinggi, Konsumsi Masyarakat Masih Terseok
Indonesia
Mobilitas Tinggi, Konsumsi Masyarakat Masih Terseok

Indeks penjualan riil sampai triwulan I 2021 masih terjadi kontraksi cukup dalam yaitu 17 persen (yoy) dan pergerakan inflasi khususnya inflasi inti sampai awal tahun belum merangkak naik.

TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati
Indonesia
TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati

Politisi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyampaikan di era demokrasi saat ini masyarakat bebas menyampaikan aspirasi.

Ini Penyebab Gempa Kembar di Bengkulu
Indonesia
Ini Penyebab Gempa Kembar di Bengkulu

Gempa Kembar atau Doublet Earthquake adalah peristiwa dua gempa yang magnitudo atau kekuatannya hampir sama dan terjadi dalam waktu dan lokasi yang relatif berdekatan.

Dalam Tiga Bulan Kemenkeu Janji Rampungkan Audit TMII
Indonesia
Dalam Tiga Bulan Kemenkeu Janji Rampungkan Audit TMII

Selain aset BMN, di TMII juga terdapat aset milik daerah dan pihak lain yang berkerja sama dengan Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pengusahaan TMII (BP3 TMII).

Polwan Berikan Trauma Healing untuk Keluarga Korban Kecelakaan Sriwijaya Air
Indonesia
Polwan Berikan Trauma Healing untuk Keluarga Korban Kecelakaan Sriwijaya Air

Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan trauma healing kepada keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Kondisi Terkini Menteri Agama dalam Proses Isolasi RS
Indonesia
Kondisi Terkini Menteri Agama dalam Proses Isolasi RS

Menteri Agama Fachrul Razi masih menjalani proses isolasi dan perawatan di rumah sakit usai terkonfirmasi positif COVID-19.

Sejumlah Peserta Aksi Tuntut Pembebasan Rizieq Dijadikan Tersangka
Indonesia
Sejumlah Peserta Aksi Tuntut Pembebasan Rizieq Dijadikan Tersangka

Beberapa orang peserta Aksi 1812 menjalani proses pidana setelah diamankan kepolisian.

Kapolri Ingin Tempeleng Pilot Polisi yang Bubarkan Demo Pakai Helikopter
Indonesia
Kapolri Ingin Tempeleng Pilot Polisi yang Bubarkan Demo Pakai Helikopter

"Sudah saya tindak, itu pilotnya ngarang-ngarang itu. Cuma sekarang enggak boleh main tempeleng-tempeleng, jadi diperiksa Propam saja. Kalau masih boleh saya tempeleng itu," tegasnya.

Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang

Pemerintah mengumumkan penambahan 9.775 orang positif COVID-19 pada Selasa (23/2).