Antisipasi COVID-19, Menteri Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (MP/Venansius Fortunatus)

MerahPutih.Com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengeluarkan keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi.

Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan Narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona atau COVID-19.

Baca Juga:

Karantina Wilayah Tanpa Peduli Keluhan Rakyat Kecil Bisa Timbulkan Kerawanan Sosial

Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.

Yakni, Narapidana yang ? masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; Anak yang ½ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Cegah penularan corona, Menteri Yasonna teken permen pembebasan napi
Menkumham Yasonna Laoly di Istana Negara, Jakarta. (Humas/Rahmat/setkab.go.id)

Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Seperti asimilasi, pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) juga dilakukan dengan sejumlah ketentuan.

Di antaranya adalah Narapidana yang telah menjalani ? masa pidana; Anak yang telah menjalani ½ masa pidana; serta Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Kemudian, usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kepmen itu mengatakan pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Lebih lanjut, laporan mengenai pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara daring.

Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.

Baca Juga:

Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK

Lalu, Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan Kepmen dan melaporkannya kepada Dirjen Pemasyarakatan.

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (30 Maret 2020)," demikian tertulis dalam Kepmenkumham yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti, Selasa (31/3).(Pon)

Baca Juga:

Pertanyakan Darurat Sipil, PBHI: Jokowi Harusnya Gunakan UU Kekarantinaan Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rahayu Saraswati Janji Bangun Pusat Kebudayaan Betawi dan Islamic Center
Indonesia
Rahayu Saraswati Janji Bangun Pusat Kebudayaan Betawi dan Islamic Center

Rahayu mengungkapkan kebanggaannya terhadap aktivitas anak-anak muda di Sanggar Untung yang peduli pada seni dan budaya Betawi.

Sertifikat Tanah Bisa Jadi Jaminan Buat KUR Petani dan Nelayan
Indonesia
Sertifikat Tanah Bisa Jadi Jaminan Buat KUR Petani dan Nelayan

Total realisasi KUR dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp130,91 triliun untuk sekitar 3,85 juta debitur.

Seorang Cleaning Service 'Bersaldo' Fantastis Dicurigai Terlibat Kebakaran Kejagung
Indonesia
Seorang Cleaning Service 'Bersaldo' Fantastis Dicurigai Terlibat Kebakaran Kejagung

Kejaksaan Agung diminta mencermati dan mencurigai petugas kebersihan tersebut

Kota Wuhan Gelar Pameran Mobil Terbesar sejak Di-lockdown
Dunia
Kota Wuhan Gelar Pameran Mobil Terbesar sejak Di-lockdown

Otomotif merupakan salah satu pilar utama industri di Wuhan.

  Pengamat Sarankan Kontra Radikalisme Diajarkan Sejak Pendidikan Dasar
Indonesia
Pengamat Sarankan Kontra Radikalisme Diajarkan Sejak Pendidikan Dasar

"Di mana cara-cara berpikir yang indoktrinatif perlu dihindarkan, dan diganti dengan keberanian untuk mempertanyakan dan meragukan setiap opini dan fakta yang ada.

Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Lebih dari 9.000 Orang
Indonesia
Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Lebih dari 9.000 Orang

Wisma Atlet Kemayoran resmi difungsikan sebagai RS Darurat COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 23 Maret 2020

 Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Begini Penjelasan MenPAN RB Tjahjo Kumolo
Indonesia
Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Begini Penjelasan MenPAN RB Tjahjo Kumolo

"(Pemerintah) Pusat bukan mengurusi tenaga honorer daerah. Kewenangan (tenaga honorer non-ASN) pada Kepala Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah," terang Tjahjo.

Polisi Berikan Bimbingan Psikologis untuk Keluarga Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Polisi Berikan Bimbingan Psikologis untuk Keluarga Korban Sriwijaya Air

Pemberian bimbingan psikologi ini dirasa perlu untuk membuat para keluarga yang kehilangan anggota keluarganya bisa tabah dan menerima musibah ini

 Cegah Bom Waktu PHK, PAN Perjuangkan Subsidi Gaji Untuk Karyawan
Indonesia
Cegah Bom Waktu PHK, PAN Perjuangkan Subsidi Gaji Untuk Karyawan

Zulhas menjelaskan, jaring pengaman dalam bentuk sokongan gaji bulanan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu ini akan sangat membantu mereka mempertahankan, paling tidak sebagian besar karyawannya.

Diterpa Sentimen Global, Rupiah Terkulai Rp15.726 per Dolar AS
Indonesia
Diterpa Sentimen Global, Rupiah Terkulai Rp15.726 per Dolar AS

Rupiah berpotensi berbalik melemah hari ini mengikuti sentimen negatif global