Anita Kolopaking Jadi Penghubung Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetijo Pengacara dari buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

MerahPutih.com - Polisi menyebut Anita Kolopaking (ADK) merupakan kunci hubungan antara terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra dengan eks Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prastijo Utomo (BJPU).

Diketahui, kini Anita Kolopaking yang merupakan pengacara Djoko Tjandra sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tjandra di Indonesia. Anita masih diperiksa penyidik terkait kasusnya.

Baca Juga:

Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara

“Memang ADK ini kunci karena selama ini hubungan antara Djoko Tjandra dengan BJP PU semua melalui ADK. Jadi yang bersangkutan ini yang menjembatani selama ini terkait kasus surat palsu,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setyono kepada wartawan, Sabtu (8/8).

Selain itu, mengenai kasus hilangnya red notice atas nama Djoko Tjandra, Awi tidak bisa mengkaitkan antara Anita dengan kasus tersebut. Dia menyebut hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. “Tentunya itu menjadi objek perkara yang sendiri, nanti kita lihat itu domainnya tipikor mereka juga sudah menaikkan penyelidikan ke penyidikan sejak 5 Agustus 2020," ungkap Awi.

Pengacara dari buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, Anita Kolopaking (kiri). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.
Pengacara dari buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, Anita Kolopaking (kiri). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

"Tentunya kita bersabar, kita beri waktu mereka juga menyusun rencana penyidikannya,” ungkap Awi.

Dalam skandal kasus "surat sakti" Djoko Tjandra, Anita Kolopaking resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri pada Kamis (30/7) lalu. Penetapan status tersangka dilakukan penyidik setelah memeriksa 23 saksi dan melakukan gelar perkara.

Baca Juga:

Anita Kolopaking Penuhi Panggilan Bareskrim

Hasilnya, Anita Kolopaking dipersangkakan telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP berkaitan dengan pembuatan surat palsu.

Selain itu, dia juga dipersangkakan telah melanggar pasal 223 KUHP, yakni memberi bantuan atau pertolongan terhadap Djoko Tjandra selaku buronan untuk meloloskan diri.

Atas perbuatannya, Anita Kolopaking pun terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. (Knu)

Baca Juga:

Jika Besok Mangkir Lagi, Anita Kolopaking Bisa Dijemput Paksa Bareskim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus Demokrat: Risma Perlu Belajar Lagi di Kementerian Sosial
Indonesia
Politikus Demokrat: Risma Perlu Belajar Lagi di Kementerian Sosial

Risma diharapkan dapat mendongkrak kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan
Indonesia
Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan

Kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus fetish jarik, memperkuat pentingnya pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

[HOAKS atau FAKTA]: Fadli Zon Angkat Kaki dari Indonesia karena Tak Jabat Waketum Gerindra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Fadli Zon Angkat Kaki dari Indonesia karena Tak Jabat Waketum Gerindra

Akun Facebook Ilham Sip membagikan postingan tangkapan layar sebuah artikel yang menyatakan Fadli Zon pergi dari Indonesia lantaran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra.

Libur Panjang Paskah, Satgas COVID Minta Daerah Pantau Tempat Hiburan
Indonesia
Libur Panjang Paskah, Satgas COVID Minta Daerah Pantau Tempat Hiburan

Satgas daerah dan pemerintah daerah (Pemda) mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadi kerumunan mobilitas.

Mabes Polri Tantang Irjen Napoleon Buka-bukaan di Sidang
Indonesia
Mabes Polri Tantang Irjen Napoleon Buka-bukaan di Sidang

Mabes Polri tidak mempermasalahkan jika Napoleon buka-bukaan dalam persidangan. Menurutnya, hal itu justru akan semakin membuat terang-benderang perkara kasus tersebut.

Datangi Papua, Kapolri Waspadai Gangguan Keamanan Jelang PON 2021
Indonesia
Datangi Papua, Kapolri Waspadai Gangguan Keamanan Jelang PON 2021

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Papua.

Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diklaim Sesuai Aturan
Indonesia
Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diklaim Sesuai Aturan

Pemerintah hari ini memulai vakinasi COVID-19 di Istana Negara. Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia, untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity.

20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA
Indonesia
20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA

Catatan ICW, sepanjang 2019 rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya dua tahun tujuh bulan.

Kerap Blusukan di Jakarta, Menteri Risma Dinilai Ingin Jegal Anies
Indonesia
Kerap Blusukan di Jakarta, Menteri Risma Dinilai Ingin Jegal Anies

"Barangkali blusukan ini juga salah satu strategi politik untuk menjegal Anies di DKI dan untuk running 2024 mendatang," ujarnya.

Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinilai Bikin Pusing
Indonesia
Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinilai Bikin Pusing

Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menyoroti PKPU No 10/2020 yang menyatakan KPU tetap memberi izin kepada pasangan calon kepala daerah tetap kampenye.