Anies Wajibkan 10 Persen Lahan Parkir Perkantoran Khusus untuk Sepeda Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta segera melakukan edukasi kepada pengelola gedung perkantoran untuk menyediakan parkir khusus sepeda.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, saat ini aturan untuk penyediaan lahan parkir sepeda sudah ada melalui Pergub Nomor 51 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 4 Juni 2020 lalu.

"Artinya sudah dibuat aturannya, lalu dianjurkan untuk dilaksanakan, lalu kita akan dorong," kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/6).

Baca Juga:

Anies Minta Karyawan Naik Sepeda ke Kantor Diberi Insentif

Ia menambahkan, dalam pergub tersebut, dijelaskan bahwa perkantoran hingga pusat perbelanjaan diminta menyediakan minimal 10 persen lahan parkir untuk sepeda.

"Kita mewajibkan tempat perkantoran yang mempunyai parkir kendaraan bermotor, mengharuskan ada 10 persen tempat parkir dipakai untuk sepeda," ujar Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengungkapkan, peraturan tersebut dibuat agar warga semakin terpacu untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersepeda usai pulang kantor saat melintas di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Rabu (2/6/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersepeda usai pulang kantor saat melintas di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Rabu (2/6/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Di sisi lain, ia pun mengimbau kepada warga untuk mulai menjadikan sepeda sebagai alat transportasi dibandingkan kendaraan bermotor pribadi.

Ia menganjurkan, pakai sepeda ke tempat kerja.

"Misalnya, jangkauannya jauh, minimal taruh sepeda di tempat kerja, supaya ketika mau pergi dalam jarak dekat untuk makan siang, pergi ke kantor sebelah bisa menggunakan sepeda," ujar Anies. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Segera Rampungkan Prosedur Tilang Pesepeda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keterisian Ruang Rawat COVID-19 di Kota Bandung Hampir 50 Persen
Indonesia
Keterisian Ruang Rawat COVID-19 di Kota Bandung Hampir 50 Persen

Tercatat okupansi atau angka keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang menangani kasus COVID-19 di Kota Bandung mencapai 45,87 persen.

Fraksi NasDem Tarik Dukungan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Fraksi NasDem Tarik Dukungan Revisi UU Pemilu

Surya Paloh perintahkan partainya mendukung pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024.

Ribuan Polisi yang Jaga di Kawasan DPR/MPR Jalani Tes Cepat COVID-19
Indonesia
Ribuan Polisi yang Jaga di Kawasan DPR/MPR Jalani Tes Cepat COVID-19

Hingga, kini belum ada keluhan dari para petugas terkait gejala COVID-19 seperti demam, batuk kering atau pun sesak nafas

Belanja di Toko Kelontong Tetangga Sistem Sederhana Penyintas Pandemi
Indonesia
Belanja di Toko Kelontong Tetangga Sistem Sederhana Penyintas Pandemi

Dengan membeli produk UMKM dan toko kelontong maka kekuatan ekonomi baru akan muncul.

Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Skenario Terburuk Tsunami COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Skenario Terburuk Tsunami COVID-19

Pemerintah diminta menyiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan COVID-19 di tanah air.

Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk
Indonesia
Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk

Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik

Nikita Mirzani Bisa Laporkan Maaher At-Thuwailibi yang Diduga Mengancam Dirinya
Indonesia
Nikita Mirzani Bisa Laporkan Maaher At-Thuwailibi yang Diduga Mengancam Dirinya

Nikita dan Keluarganya dapat melaporkan Ustaz Maaher atas dugaan melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam pasal 335 KUHP

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember 2020
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember 2020

PSBB secara proporsional kawasan Bodebek berakhir pada 25 November 2020.

Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat
Indonesia
Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat

Kementerian Hukum dan HAM mengakui belum menerima dokumen hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Legislator PDIP Ihsan Yunus Muncul dalam Rekonstruksi Kasus Bansos di KPK
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Muncul dalam Rekonstruksi Kasus Bansos di KPK

KPK menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (1/2).