Anies Tunggu Aturan Pemerintah Pusat soal Larangan Mudik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat memutuskan untuk melarang warga mudik pada lebaran Idul Fitri 2021. Aturan ini diambil Pempus guna menekan penyebaran kasus virus COVID-19.

Setelah diketuk kebijakan tersebut oleh pemerintah sejauh ini belum ada regulasi yang diberlakukan DKI.

Baca Juga

Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya akan menunggu aturan yang dikeluarkan Pempus pada hakikatnya Pemerintah Daerah mengikuti aturan pusat.

"Kita masih menunggu," ujar Anies usai menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKS DKI di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (4/4).

Ia pun mengaku, Sabtu (3/4) digelar rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Rapat tersebut, kata orang nomor satu di Jakarta ini, membahas mengenai regulasi apa yang nantinya dikeluarkan pemerintah dalam larangan mudik lebaran 2021.

"Di antaranya juga membahas peraturan-peraturan terkait dengan kegatan mobilitas penduduk di musim libur lebaran," urai Anies.

Kendati demikian, Anies menegaskan, Pemerintah DKI pada dasarnya bakal menyesuaikan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Pusat.

"Nah, kita di Jakarta akan menunggu dulu sampai ada ketentuan dari pemerintah pusat, nanti kita menyesuaikan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi melarang semua kalangan untuk mudik lebaran, mulai 6 - 17 Mei 2021.

Adapun larang mudik lebaran 2021 dilakukan untuk menekan meluasnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi setelah mudik. (Asp)

Baca Juga

PKS Pastikan Usung Kembali Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isu Reshuffle Muncul, Orang Dekat Jokowi Diingatkan Soal Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Isu Reshuffle Muncul, Orang Dekat Jokowi Diingatkan Soal Hak Prerogatif Presiden

Kalau pelatihnya bilang ada yang ditarik keluar, ya kita sikapi biasa saja

4.000 Masjid di Bandung Bakal Disertifikasi Secara Gratis
Indonesia
4.000 Masjid di Bandung Bakal Disertifikasi Secara Gratis

Pemkot akan mendorong kelurahan dan kecamatan untuk membantu kinerja BPN dalam menyukseskan wakaf tanah, khususnya masjid yang berada di Kota Bandung.

Kasus Anak Terpapar COVID-19 Meningkat, Anies Tambah RS Rujukan Jadi 106
Indonesia
Kasus Anak Terpapar COVID-19 Meningkat, Anies Tambah RS Rujukan Jadi 106

Dengan perbanyaknya rumah sakit itu artinya ruang tempat tidur pasien bertambah, begitu juga dengan ruang Intensive Care Unit atau ICU. Per 17 Juni meningkat jadi 140 RS dengan ada 8.524 tempat tidur dan 1.186 ruang ICU.

Polisi Berlakukan Crowd Free Night di Kawasan Kota Tua Jakarta
Indonesia
Polisi Berlakukan Crowd Free Night di Kawasan Kota Tua Jakarta

Selain melakukan pemberlakuan system CFN, polisi juga melakukan penempatan pos stasioner dan mobil patroli rotator blue light pada titik rawan kerumunan.

Ledakan Bom di Makassar, Ketua Fraksi PAN: Melukai Kita Semua
Indonesia
Ledakan Bom di Makassar, Ketua Fraksi PAN: Melukai Kita Semua

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, aksi bom bunuh diri merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh semua agama.

Edhy Prabowo Bantah Beli Wine dari Uang Korupsi Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Bantah Beli Wine dari Uang Korupsi Benur

Namun, Edhy mengklaim tak menggunakan uang suap dari para eksportir benur untuk membeli wine tersebut. Dia hanya membenarkan wine tersebut dibeli oleh sekretaris pribadinya, Amiril Mukminin yang juga tersangka dalam kasus ini

Satgas Marinir Tembus Daerah Terisolir Dampak Banjir Kalsel
Indonesia
Satgas Marinir Tembus Daerah Terisolir Dampak Banjir Kalsel

Sementara Tim Dapur Lapangan Satgas Marinir juga bersinergi dengan warga

Secara Moral dan Etika, Jhoni Allen Tidak Pantas Hadiri Rapat DPR
Indonesia
Secara Moral dan Etika, Jhoni Allen Tidak Pantas Hadiri Rapat DPR

Demokrat sendiri saat ini sedang memproses pengganti dari Jhoni Allen di parlemen

Pariwisata Yogyakarta Bergeliat, Okupansi Hotel Capai 55 Persen
Travel
Pariwisata Yogyakarta Bergeliat, Okupansi Hotel Capai 55 Persen

Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai bergairah kembali. Tingkat okupansi hotel kini mencapai 55 persen.