Anies Tolak Permintaan Menteri Luhut WFH 75 Persen Tangkapan layar - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dalam seminar daring di Jakarta, Sabtu (12/12/2020). ANTARA/Aji Cakti

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta pengetatan ibu kota dengan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebesar 75 persen.

Kini, Anies hanya memberlakukan aturan kerja dari kantor atau work from office (WFO) sebesar 50 persen dan WFH 50 persen.

Kebijakan itu tertuang Intruksi Gubernur (Ingub) No 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.

Baca Juga:

Ikuti Arahan Luhut, Wagub DKI Minta Kantor Pemerintah Pusat Juga WFH 75 Persen

"Mengenai sistem kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50 persen yang bekerja di kantor kerja dalam satu waktu," ujar Anies yang tertulis dalam ingub.

Rapat Koordinasi Libur Akhir Tahun yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ANTARA/HO/Humas DKI Jakarta)
Rapat Koordinasi Libur Akhir Tahun yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ANTARA/HO/Humas DKI Jakarta)

Aturan itu juga diperuntukkan Gubernur Anies bagi pegawai perusahaan swasta di ibu kota dalam pencegahan penularan COVID-19. Hal itu sudah diinstruksikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah.

"Menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50 persen yang bekerja di tempat kerja," tuturnya.

Baca Juga:

Jam Operasi Mal Dibatasi, Luhut: Bukan PSBB

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah sebesar 75 persen mulai 18 Desember sampai 8 Januari 2021.

Luhut juga meminta Anies melakukan pembatasan jam operasional tempat hiburan. Hal ini guna menekan penyebaran virus corona di Jakarta.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," kata Luhut melalui siaran pers di situs resmi Kemenko Marves. (Asp)

Baca Juga:

Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Beberkan Keuntungan Pasien COVID-19 Jika Dirawat di Isolasi Terpusat
Indonesia
Ancol Kembali Dibuka untuk Kegiatan Olahraga, Begini Aturannya
Indonesia
Ancol Kembali Dibuka untuk Kegiatan Olahraga, Begini Aturannya

"Ancol kembali dibuka tapi hanya khusus untuk olahraga. Olahraganya juga dibatasi hanya untuk berlari, bersepeda, hingga jalan santai," ujar Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol, Rika Lestari

DPR Beking Komnas HAM Bentuk Tim Selidiki Penembakan 6 Laskar FPI
Indonesia
DPR Beking Komnas HAM Bentuk Tim Selidiki Penembakan 6 Laskar FPI

Masyarakat diminta tetap tenang dan jangan mudah dihasut provokasi

Mulai Besok, Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen
Indonesia
Mulai Besok, Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen

Pelanggan KA jarak jauh di Pulau Jawa diharuskan menunjukkan surat keterangan hasil rapid test antigen negatif COVID-19 yang berlaku selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal keberangkatan (H-3).

Massa Aksi Remaja Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja
Foto
Massa Aksi Remaja Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Massa aksi yang terdiri dari pelajar turut menggelar unjuk rasa untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI di jalan Merdeka Barat, Jakarta

Pilkada Saat COVID-19 Tetap Saja Menyimpan Berbagai Macam Potensi Konflik
Indonesia
Pilkada Saat COVID-19 Tetap Saja Menyimpan Berbagai Macam Potensi Konflik

Tentu saja berbagai pembatasan harus dilakukan

Tertangkap Lagi, Ridho Rhoma Minta Maaf Gegara Gagal Lawan Adiksi Terhadap Narkoba
Indonesia
Sahkan UU Cipta Kerja Secara Kilat, DPR dan Pemerintah Tidak Punya Empati
Indonesia
Sahkan UU Cipta Kerja Secara Kilat, DPR dan Pemerintah Tidak Punya Empati

Pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang kilat dan senyap, menunjukkan pemerintah dan DPR tidak peduli pada keinginan dan aspirasi rakyat.

Tuntut Keadilan, Korban Investasi Bodong Datangi Polda Metro Jaya
Indonesia
Tuntut Keadilan, Korban Investasi Bodong Datangi Polda Metro Jaya

Sejumlah korban investasi bodong di beberapa lembaga keuangan mendatangi markas Polda Metro Jaya, Rabu (1/9).

Gara-gara Hal Ini, Kawasan Kota Tua tak Jadi Dibuka untuk Masyarakat
Indonesia
Gara-gara Hal Ini, Kawasan Kota Tua tak Jadi Dibuka untuk Masyarakat

Kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat, tak jadi dibuka untuk masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga pada Sabtu (18/9).