Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Begini Isinya Gubernur Anies Baswedan (kanan) swafoto bersama pengendara di pos penyekatan PPKM Darurat kawasan Daan Mogot. ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakarta Barat

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 925 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 COVID-19 selama 5 hari sejak 21 Juli-25 Juli 2021.

Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Desease di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca Juga

Masa PPKM Darurat, MPKF Sumbang 30 Ton Beras ke Pemkab Tangerang untuk Masyarakat

"Ikhtiar kita semua bisa membuahkan hasil dalam 5 hari ke depan, jika kita mampu bersama-sama untuk disiplin, tidak lengah, tidak lelah, untuk terus menjaga protokol kesehatan di manapun dan kapanpun," ucap Anies di Jakarta, Kamis (22/7).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur

Penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019.

Berikut jenis pembatasan kegiatan masyarakat Level 4 COVID-19:

1. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran- Sektor non esensial:Work From Home (WFH) sebesar 100 persen

- Sektor esensial keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan:

a. Work From Office (WFO) sebesar 50 persen untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

b. WFO sebesar 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor esensial: a. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); b. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; dan c. perhotelan non penanganan karantina COVID-19. Diberlakukan WFO sebesar 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor esensial industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI):

a. WFO sebesar 50 persen hanya di fasilitas produksi/pabrik, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

b. WFO sebesar 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya: WFO paling banyak 25 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor kritikal:

a. kesehatan; dan b. keamanan dan ketertiban: WFO sebesar 100 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor kritikal:

a. penanganan bencana; b. energi; c. logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; d. makanan dan minuman serta e. penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; f. pupuk dan petrokimia; g. semen dan bahan bangunan; h. objek vital nasional, i. proyek strategis nasional; j. konstruksi (infrastrukturpublik); dan k. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah):

a. WFO sebesar 100 persen hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi /pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

b. WFO sebesar 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

2. Kegiatan Belajar Mengajar- Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/Tempat Pendidikan/Pelatihan:Dilakukan secara daring/online

3. Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari- Supermarket, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari: Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Pasar tradisional: Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional

- Apotek dan toko obat: Dapat buka selama 24 jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

4. Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum- Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan (baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall): Hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)

5. Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan- Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan: Ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan, dengan memperhatikan ketentuan pada sektor kritikal dan aktivitas pada angka 1 dan angka 4

6. Kegiatan Konstruksi- Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek): Beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

7. Kegiatan Peribadatan- Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah):

a. tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM; dan

b. mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

8. Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan- Fasilitas pelayanan kesehatan: Beroperasi 100 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

9. Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa- Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya: Ditutup sementara

- Tempat Resepsi pernikahan: Ditiadakan sementara

- Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan: Ditutup sementara

10. Kegiatan pada Moda Transportasi- Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental: Maksimal penumpang 70 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Ojek (Online dan Pangkalan): Penumpang 100 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. (Asp)

Baca Juga

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Merauke Bertugas Turunkan Sang Merah Putih
Indonesia
Tim Merauke Bertugas Turunkan Sang Merah Putih

Sylvia Kartika Putri dari Provinsi Sumatera Utara dipercaya sebagai pembawa bendera Merah Putih saat nantinya diturunkan.

Antisipasi Tindakan Anarkistis, Belasan Ribu Personel TNI-Polri Jaga Demo PA 212 cs
Indonesia
Antisipasi Tindakan Anarkistis, Belasan Ribu Personel TNI-Polri Jaga Demo PA 212 cs

Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana menyebut pihaknya menuturkan ada belasan ribu polisi dan TNI.

Keponakan Prabowo Minta Pelaku Pemerkosaan di Bintaro Dihukum Berat
Indonesia
Keponakan Prabowo Minta Pelaku Pemerkosaan di Bintaro Dihukum Berat

Pelaku pemerkosaan di Bintaro yang viral harus dihukum seberat-beratnya.

6 Titik Jadwal Mobil Vaksin Keliling Jaksel, Ada yang Buka Sampai Jam 5 Sore
Indonesia
6 Titik Jadwal Mobil Vaksin Keliling Jaksel, Ada yang Buka Sampai Jam 5 Sore

Setiap mobil vaksinasi keliling memiliki kuota rata-rata sekitar 200 vaksin.

Soal TWK Pegawai KPK, Jokowi Bisa Ambil Solusi Tanpa Melanggar Hukum
Indonesia
Soal TWK Pegawai KPK, Jokowi Bisa Ambil Solusi Tanpa Melanggar Hukum

Didik juga tak lupa mengapresiasi sikap dan 'political will' Presiden Joko Widodo

Presiden Turki Serukan Warganya Boikot Produk Prancis
Indonesia
Presiden Turki Serukan Warganya Boikot Produk Prancis

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (27/10) menyerukan kepada rakyatnya agar memboikot produk Prancis.

Jaksa Cecar Pejabat Kemensos Soal Perintah Hapus Dokumen Bansos
Indonesia
Jaksa Cecar Pejabat Kemensos Soal Perintah Hapus Dokumen Bansos

Jaksa mencecar Victor dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis
Indonesia
Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis

Tim kuasa hukum Direksi PT Jiwasraya Tbk periode 2008-2018 Dion Pongkor menilai putusan majelis hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya sangat bombastis.

LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban
Indonesia
LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban

Ketua dan para wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyambangi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), di Jakarta, Senin (5/10).

Ketersediaan Vaksin di Seluruh Dunia Jadi Masalah, Menkes: Produsen Vaksin Hanya Lima Negara
Indonesia
Ketersediaan Vaksin di Seluruh Dunia Jadi Masalah, Menkes: Produsen Vaksin Hanya Lima Negara

Budi menginginkan proses penyuntikan vaksin COVID-19 di Indonesia bisa menembus angka 2 juta dosis per hari