Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Begini Isinya Gubernur Anies Baswedan (kanan) swafoto bersama pengendara di pos penyekatan PPKM Darurat kawasan Daan Mogot. ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakarta Barat

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 925 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 COVID-19 selama 5 hari sejak 21 Juli-25 Juli 2021.

Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Desease di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca Juga

Masa PPKM Darurat, MPKF Sumbang 30 Ton Beras ke Pemkab Tangerang untuk Masyarakat

"Ikhtiar kita semua bisa membuahkan hasil dalam 5 hari ke depan, jika kita mampu bersama-sama untuk disiplin, tidak lengah, tidak lelah, untuk terus menjaga protokol kesehatan di manapun dan kapanpun," ucap Anies di Jakarta, Kamis (22/7).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur

Penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019.

Berikut jenis pembatasan kegiatan masyarakat Level 4 COVID-19:

1. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran- Sektor non esensial:Work From Home (WFH) sebesar 100 persen

- Sektor esensial keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan:

a. Work From Office (WFO) sebesar 50 persen untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

b. WFO sebesar 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor esensial: a. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); b. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; dan c. perhotelan non penanganan karantina COVID-19. Diberlakukan WFO sebesar 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor esensial industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI):

a. WFO sebesar 50 persen hanya di fasilitas produksi/pabrik, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

b. WFO sebesar 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya: WFO paling banyak 25 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor kritikal:

a. kesehatan; dan b. keamanan dan ketertiban: WFO sebesar 100 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor kritikal:

a. penanganan bencana; b. energi; c. logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; d. makanan dan minuman serta e. penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; f. pupuk dan petrokimia; g. semen dan bahan bangunan; h. objek vital nasional, i. proyek strategis nasional; j. konstruksi (infrastrukturpublik); dan k. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah):

a. WFO sebesar 100 persen hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi /pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

b. WFO sebesar 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

2. Kegiatan Belajar Mengajar- Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/Tempat Pendidikan/Pelatihan:Dilakukan secara daring/online

3. Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari- Supermarket, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari: Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Pasar tradisional: Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional

- Apotek dan toko obat: Dapat buka selama 24 jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

4. Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum- Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan (baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall): Hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)

5. Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan- Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan: Ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan, dengan memperhatikan ketentuan pada sektor kritikal dan aktivitas pada angka 1 dan angka 4

6. Kegiatan Konstruksi- Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek): Beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

7. Kegiatan Peribadatan- Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah):

a. tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM; dan

b. mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

8. Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan- Fasilitas pelayanan kesehatan: Beroperasi 100 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

9. Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa- Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya: Ditutup sementara

- Tempat Resepsi pernikahan: Ditiadakan sementara

- Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan: Ditutup sementara

10. Kegiatan pada Moda Transportasi- Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental: Maksimal penumpang 70 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Ojek (Online dan Pangkalan): Penumpang 100 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. (Asp)

Baca Juga

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bertemu Ketua KPK, La Nyalla Sebut PT 20 Persen Lahirkan Calon Presiden Boneka
Indonesia
Bertemu Ketua KPK, La Nyalla Sebut PT 20 Persen Lahirkan Calon Presiden Boneka

"Presidential Treshold setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromi-kompromi politik," ujarnya.

Tangkap Farid Okbah cs, Polri Bantah Kriminalisasi Ulama
Indonesia
Tangkap Farid Okbah cs, Polri Bantah Kriminalisasi Ulama

"Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh densus bukan merupakan kriminalisasi terhadap siapapun. Sekali lagi saya sampaikan tindakan yang dilakukan Densus 88 Antiteror Polri tidak ada upaya kriminalisasi," jelas Rusdi

Pemprov DKI Tegaskan Tak Pakai Anggaran APBD untuk Gelaran Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Tak Pakai Anggaran APBD untuk Gelaran Formula E

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji tidak akan lagi menggunakan APBD dalam penyelenggaraan mobil balap Formula E.

[HOAKS atau FAKTA]: Isi Bensin di SPBU dengan Nominal Ganjil Bisa Dicurangi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Isi Bensin di SPBU dengan Nominal Ganjil Bisa Dicurangi

Pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan nominal ganjil bisa menghindari kecurangan oleh oknum petugas SPBU.

Peningkatan Kasus Diduga akibat Kendurnya Pemakaian Masker hingga Mobilitas Tinggi
Indonesia
Peningkatan Kasus Diduga akibat Kendurnya Pemakaian Masker hingga Mobilitas Tinggi

Terdapat beberapa indikator yang menjadi pemicu kenaikan laju kasus positif dan aktif COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Jokowi Minta Kasus Korupsi Minyak Goreng Diungkap Tuntas
Indonesia
Jokowi Minta Kasus Korupsi Minyak Goreng Diungkap Tuntas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bereaksi setelah adanya proses hukum yang menjerat petinggi di Kemeterian Perdagangan.

[HOAKS atau FAKTA]: Mencuci Hidung dengan Garam Mampu Hilangkan Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mencuci Hidung dengan Garam Mampu Hilangkan Corona

Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai di media sosial WhatsApp yang menyatakan bahwa COVID-19 akan hilang jika mencuci hidung dengan garam dapur.

Anies Sesumbar Jakarta Bebas Emisi pada 2050
Indonesia
Anies Sesumbar Jakarta Bebas Emisi pada 2050

Pemerintah DKI Jakarta menyatakan terus memperjuangkan dan mempercepat transisi menuju masyarakat yang bebas karbon.

TransJakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami akan Evaluasi
Indonesia
TransJakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami akan Evaluasi

"Nanti akan kami evaluasi lebih lengkap dan menyeluruh apa sesungguhnya masalah yang terjadi sehingga terjadi tabrakan," kata Riza

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Direktur Waskita Karya
Indonesia
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Direktur Waskita Karya

Adi Wibowo bakal dipanggil ulang setelah sebelumnya sempat mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada 10 November 2021. Saat itu, Adi tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dengan alasan sakit.