Anies Teken Pergub Baru, Warga tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda sampai Rp1 Juta Ilustrasi warga pakai masker di luar rumah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian COVID-19.

Di dalam Pasal 4 Pergub tersebut dikatakan bahwa setiap warga wajib memakai masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu pada saat berada di luar rumah, berinteraksi dengan orang yang tak diketahui status kesehatannya, dan atau menggunakan kendaraan bermotor

Baca Juga

Pemprov DKI Belum Izinkan Bioskop dan Gym Beroperasi

Pada pasal 5, dijelaskan masyarakat yang tak menggunakan masker sesuai ketentuan pasal 4 dapat disanksi kerja sosial selama 1 am memakai rompi khusus selama satu jam atau denda Rp250 ribu, Apabila berulang sekali lagi, maka jumlah denda meningkat hingga Rp500 ribu atau kerja sosial 120 menit

Pergub
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian COVID-19. Foto: MP/Asropih

Jika warga mengulangi pelanggaran lagi, maka Pemprov DKI akan memberi ganjaran kerja sosial 180 menit atau denda hingga Rp750 ribu. Dalam Pergub itu, denda progresif tak mengenakan masker saat keluar rumah di tengah PSBB transisi bisa mencapai Rp 1 juta.

Berikut bunyi Pasal 5 Ayat 2 yang mengatur denda progresif warga tak mengenakan masker berulang kali:

Bagi setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 (seratus dua puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 180 (seratus delapan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan

c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 240 (dua ratus empat puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Baca Juga

Jubir Satgas COVID-19 Beberkan Rekomendasi Obat untuk Pasien Corona

Pengenaan sanksi pelanggaran tak memakai masker akan dilaksanakan oleh Satpol PP yang didampingi Kepolisian dan atau TNI. Selain itu, Satpol PP akan mendata pelanggar untuk dimasukkan ke basis data.

"Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker di luar rumah, Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan, pelanggar untuk dimasukan ke basis data atau sistem informasi," paparnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Angkasa Pura II Kembali Buka Rute Penerbangan Langsung Padang-Singapura
Indonesia
Angkasa Pura II Kembali Buka Rute Penerbangan Langsung Padang-Singapura

Harga yang ditetapkan maskapai itu untuk Padang-Singapura hanya Rp329 ribuan. Namun hanya bertahan selama lima bulan.

Erick Thohir Enggan Campuri Silang Pendapat Upaya Atasi banjir
Indonesia
Erick Thohir Enggan Campuri Silang Pendapat Upaya Atasi banjir

Erick hanya fokus agar korporasi negara mendukung semua pihak

Mulai 7 September, Warga Indonesia Dilarang Injakkan Kaki di Malaysia
Dunia
Mulai 7 September, Warga Indonesia Dilarang Injakkan Kaki di Malaysia

kebijakan itu diambil sebagai langkah tegas pemerintah dalam mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Negeri Jiran tersebut.

Seorang Cleaning Service 'Bersaldo' Fantastis Dicurigai Terlibat Kebakaran Kejagung
Indonesia
Seorang Cleaning Service 'Bersaldo' Fantastis Dicurigai Terlibat Kebakaran Kejagung

Kejaksaan Agung diminta mencermati dan mencurigai petugas kebersihan tersebut

Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik
Indonesia
Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik

Ombudsman telah melakukan investigasi tentang APD Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Ini Besaran Penyaluran Rumah Subsidi oleh 10 Bank Syariah
KPR
Ini Besaran Penyaluran Rumah Subsidi oleh 10 Bank Syariah

sepuluh tahun perjalanan KPR FLPP terlihat dari jumlah penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 yang sudah mencapai 750.079 unit.

Tak Ingin Dimainkan Kartel, Politisi Golkar Janji Awasi Anggaran COVID-19
Indonesia
Tak Ingin Dimainkan Kartel, Politisi Golkar Janji Awasi Anggaran COVID-19

"Parlemen perlu memonitor proses pengadaan di Pemerintah untuk mengantisipasi potensi maladministrasi dan korupsi," kata Puteri Anetta Komarudin.

DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini apakah Raperda tentang penanganan COVID-19 untuk ditetapkan menjadi Perda dapat disetujui?" tanya Prasetyo

Kepolisian Jaga Ketat Demo Mahasiswa Papua Depan Kemendagri
Indonesia
Kepolisian Jaga Ketat Demo Mahasiswa Papua Depan Kemendagri

Masyarakat Papua juga memegang puluhan poster lainya yang bertuliskan berbagai tuntutan.