Anies Tambah Saham Bir Jadi 58,33 Persen? PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta membantah kepemilikan saham produsen bir PT Delta Djakarta (DLTA) bertambah dari semula 26,25 persen menjadi 58,33 persen per Oktober 2020.

"Tidak benar itu. Itu salah. Enggak tahu dari mana sumbernya. Yang jelas itu tidak benar," ucap Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta Riyadi saat dikonfirmasi, Jumat (13/11).

Riyadi mengaku tidak mengetahui pasti saham bir Pemprov bertambah. Ia pun menyarankan menggali informasi itu ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca Juga:

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk Bantah Pemprov DKI Tambah Saham Bir

Memang kenaikan kepemilikan saham bir itu tercantum dalam laporan keterbukaan informasi perusahaan di BEI, yang diterbitkan pada 9 November 2020 lalu.

"Iya saya enggak tahu klasifikasi saja sana ke IDX saya pastikan tidal menambah orang mau jual kok," terangnya.

Rapat umum pemegang saham tahunan PT Delta Djakarta Tbk produsen bir (Foto: deltadjakarta)
Rapat umum pemegang saham tahunan PT Delta Djakarta Tbk produsen bir (Foto: deltadjakarta)

Menurutnya, tidak mungkin Pemprov DKI menambah saham bir di PT Delta Djakarta. Pasalnya, APBD DKI tahun 2020 ini saja kontraksi akibat pandemi virus corona. Tak masuk diakal APBD anjlok DKI malah beli saham bir.

"Kita enggak mungkin nambah lah duit dari mana, APBD-nya saja terkontraksi kok, kan ikutin perkembangan pembahasan APBD kan?" terangnya.

Baca Juga:

Pro-Kontra Rencana Pelepasan Saham Bir PT Delta Djakarta

Apalagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mendorong Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk menjual saham bir.

"Saham kita mau jual malahan. Gak mungkin, gak mungkin," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

PKS Dorong Percepatan RUU Minuman Beralkohol

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi
Indonesia
Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi

Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Febri Diansyah Akui Gagal Wujudkan Cita-cita Awal Masuk KPK
Indonesia
Febri Diansyah Akui Gagal Wujudkan Cita-cita Awal Masuk KPK

Cita-cita Febri untuk menjadi penyidik belum bisa terealisasi

Langgar Perwali, Dishub dan Satlantas Polresta Surakarta Bubarkan Pesepeda Massal
Indonesia
Langgar Perwali, Dishub dan Satlantas Polresta Surakarta Bubarkan Pesepeda Massal

Belasan komunitas sepeda dengan jumlah puluhan orang yang kedapatan berkerumun serta bersepeda massal terjaring petugas.

Sri Sultan Ancam Tutup Malioboro Jika Masyarakat tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Sri Sultan Ancam Tutup Malioboro Jika Masyarakat tak Patuhi Protokol Kesehatan

Menurut pengamatan Sultan, Kawasan Malioboro, Tugu dan titik nol tampak mulai padat pengunjung saat akhir pekan lalu.

Ketua DPRD DKI Batal Lapor Guru Sukirno ke Polisi
Indonesia
Ketua DPRD DKI Batal Lapor Guru Sukirno ke Polisi

"Saya dengan legowo pak, saya juga manusia saya orang jawa (tak jadi laporin guru Sukirno ke polisi)," ungkap Prasetyo

Amerika Berikan 500 Ventilator Bagi Indonesia
Indonesia
Amerika Berikan 500 Ventilator Bagi Indonesia

Bantuan ini, merupakan bagian dari komitmen bantuan darurat AS untuk mendukung Indonesia dalam berjuang melawan COVID-19, yang nilainya secara total sekitar 11 juta dolar AS.

Satu Tewas dan Beberapa Luka dalam Rentetan Penembakan Wina
Dunia
Satu Tewas dan Beberapa Luka dalam Rentetan Penembakan Wina

Serangan itu bermula di dekat sinagoge pusat dan sedikitnya satu orang tewas serta melukai beberapa lainnya.

Dokter Tirta Sudah Diperiksa, Begini Temuan Penyidik
Indonesia
Dokter Tirta Sudah Diperiksa, Begini Temuan Penyidik

Penyidik masih akan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap dokter Tirta selaku pelapor.

Viral Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Penjelasan Istana
Indonesia
Viral Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Penjelasan Istana

Kemensetneg turut mengimbau kepada masyarakat agar dapat secara bijaksana menyikapi berita atau informasi tersebut

PAN Tunggu Permintaan Jokowi Masuk Kabinet
Indonesia
PAN Tunggu Permintaan Jokowi Masuk Kabinet

"PAN masih pada posisi menunggu pihak istana. Kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait penunjukan menteri," kata Guspardi Gaus