Anies Tak Tahu Detail Usulan Anggaran 2020, Sekda: Gubernur Langsung Tanda Tangan Sekda DKI, Saefullah. Foto: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

MerahPutih.Com - Sekertaris Derah DKI Jakarta Saefullah mengaku Gubernur Anies Baswedan yang menandatangani langsung anggaran Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Hal itu ditanya wartawan apakah Anies mengetahui besaran anggaran-anggaran yang ramai diperbincangkan publik saat ini.

Baca Juga:

Tak Hanya Anies, Rumah Dinas DPRD Bakal Direnovasi Anggarannya Rp3,6 Miliar

Sebab beberapa isu yang menjadi perbincangan publik seperti usulan kenaikan anggaran TGUPP dari Rp18,9 menjadi Rp26,5 miliar, rumah dinas Gubernur DKI sebesar Rp2,4 miliar Anies tak tahu detail usulan anggaran tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak tahu soal anggaran tahun 2020
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ANTARA/Ricky Prayoga/sh)

Saefullah pun berpendapat, Pemprov DKI memiliki ribuan program dan kegiatan sehingga tidak mungkin Anies meneliti anggaran secara detail.

"Ditandatangani Gubernur dong. Kegiatan kita itu jumlahnya ribuan per tahun. Satuan anggarannya mencapai puluhan ribu. Kan orang enggak bisa tahu satu per satu besaran anggaran itu," katanya saat ditemui para wartawan, Selasa (8/10).

Menurut dia, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lah yang melakukan pembahasan dan pengajuan anggaran. Meski demikian, Saefullah menuturkan, bahwa anggaran di KUA-PPAS APBD 2020 masih terus dibahas dan memungkinkan angkanya akan berubah.

"Kamu baca di KUA-PPAS kan? S nya apa?," tanya Saefullah ke salah seorang wartawan,

"Sementara, Pak," jawab wartawan tersebut.

Baca Juga:

Warga Grogol Tak Punya MCK, Politisi PDIP: Ini Sangat Memprihatinkan

"Justru itu masih harus dibahas. Justru itu, naik turunnya dalam pembahasan, rasionalisasinya seperti apa. Besaran anggaran di situ kan bukan sesuatu yang mengikat karena masih dibahas," balas Saefullah.

Dari dari pengajuan anggaran tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu. Jika APBD 2019 sebesar Rp 89,08 triliun maka anggaran KUA-PPAS 2020 yang diajukan adalah Rp95,99 triliun.(Asp)

Baca Juga:

PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Angkat Suara saat Jakarta Jadi Marak Begal Sepeda
Indonesia
Kapolda Metro Angkat Suara saat Jakarta Jadi Marak Begal Sepeda

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku begal pesepeda yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Periksa Dirut PT Jakpro, KPK Buka Penyelidikan Baru
Indonesia
Periksa Dirut PT Jakpro, KPK Buka Penyelidikan Baru

Dalam mengusut kasus tersebut penyidik memeriksa Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto.

PDIP Yakini Ilmu Pengetahuan dan Riset Sebagai Kunci Kemakmuran Negeri
Indonesia
PDIP Yakini Ilmu Pengetahuan dan Riset Sebagai Kunci Kemakmuran Negeri

Kokoh dalam Pancasila, bersyukur dan merawat kebinekaan Indonesia

Tunggu Panggil Ulang Zulhas Mangkir, KPK Garap Petinggi Duta Palma Group
Indonesia
Tunggu Panggil Ulang Zulhas Mangkir, KPK Garap Petinggi Duta Palma Group

Ketum PAN Zulhas mangkir panggilan pemeriksaan KPK 6 Januari lalu.

Gibran: Siapapun Dapat Rekomendasi, Saya Ikhlas
Indonesia
Gibran: Siapapun Dapat Rekomendasi, Saya Ikhlas

"Rekomendasi ke siapapun saya ikhlas. Siap membesarkan PDIP di Solo," kata dia.

20 Nakes RSUD Ngipang Solo Terpapar COVID-19, Pelayanan Pasien Umum Diliburkan
Indonesia
20 Nakes RSUD Ngipang Solo Terpapar COVID-19, Pelayanan Pasien Umum Diliburkan

Akibat kejadian tersebut pihak manajemen memberlakulan meliburkan pelayanan pasien umum guna menghindari bertambahnya jumlah kasus COVID-19.

Ultimatum KPK Berhasil, Wagub Lampung Nunik Mau Diperiksa
Indonesia
Ultimatum KPK Berhasil, Wagub Lampung Nunik Mau Diperiksa

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Halim mangkir panggilan KPK pada Rabu (20/11) pekan lalu.

Perusahaannya Masih Beroperasi, Nazaruddin Diingatkan untuk Tidak 'Bermain Proyek' Lagi
Indonesia
Perusahaannya Masih Beroperasi, Nazaruddin Diingatkan untuk Tidak 'Bermain Proyek' Lagi

Pemberian pembebasan bersyarat ini harusnya didasari oleh pertimbangan yang bersifat sosiologis

Bareskrim Bentuk Satgas Aman Nusa II, Tindak Para Pelanggar Kebijakan saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Bareskrim Bentuk Satgas Aman Nusa II, Tindak Para Pelanggar Kebijakan saat Pandemi COVID-19

Tim satgas terus beroperasi selama status darurat bencana wabah dan akan menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebijakan pemerintah.