Anies tak Bisa Buka Diskotek Tanpa Persetujuan Tim Gugus Tugas COVID-19 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta sedang menggodok protokol kesehatan yang nantinya diterapkan di diskotek dengan pelaku hiburan malam terkait.

Kabid Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Bambang Ismadi, mengatakan hanya saja dalam keputusan tempat hiburan malam beroperasi kembali harus ada pertimbangan Tim Gugus Tugas COVID-19 DKI.

Baca Juga

Tiongkok Konfirmasi 14 Kasus Baru COVID-19, Penularan Lokal Terdapat di Xinjiang

"Cuma, pak gubernur kan enggak bisa mengizinkan begitu saja tanpa ada persetujuan dari tim Gugus Tugas DKI. Jadi, nanti teman-teman pengusaha hiburan, diarahkan untuk bertemu tim Gugus Tugas. di sana kan ada ahli epidemiologinya tuh," kata Bambang saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).

Bambang menyampaikan, bila dalam pembahasan itu mendapatkan kesepakatan lampu hijau diskotek dibuka, Dinas Parekraf akan merekomendasikan surat keputusan (SK) untuk beroperasi.

"Kalau mereka mengizinkan ya abis itu kita bikin SK pembukaan, dan monggo dibuka," terang dia.

Anies
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Bambang menuturkan, dalam penentuan protokol COVID-19 di diskotik ini dibuat dan dibahas bersama-sama. Menurutnya kalau hanya protokol kesehatan hanya usulan Pemprov DKI bisa diprotes pelaku hiburan karena dinilai tak adil.

Ia pun mengakui, bila protokol kesehatan untuk diskotek sudah ada, hanya saja harus dimatangkan dengan Tim Gugus Tugad COVID-19 DKI Jakarta.

"Makanya, kami ajak kemarin bersama-sama membuat protokol. Protokol itu udah jadi, tinggal diusulkan ke gugus tugas," ungkapnya.

Baca Juga

Persentase Kematian Akibat COVID-19 Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Dunia

Bambang pun mengusulkan agar diadakan tes corona berupa rapid test bagi pengunjung yang masuk ke dalam tempat hiburan malam. Hal ini masih berupa usulan yang akan dikomunikasikan dahulu kepada pengusaha hiburan malam.

"Contoh nih, setiap yang mau masuk ke tempat karaoke, dia harus rapid tes di tempat. ini masih kita komunikasikan lagi sih kepada pengusaha," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tingkat Kesembuhan Ribuan Pasien COVID-19 di Secapa TNI AD Capai 92 Persen
Indonesia
PPDB DKI Jakarta Dinilai Tak Adil, Kantor Mendikbud Nadiem Digeruduk Orang Tua Murid
Indonesia
PPDB DKI Jakarta Dinilai Tak Adil, Kantor Mendikbud Nadiem Digeruduk Orang Tua Murid

Massa mempermasalahkan syarat PPDB DKI Jakarta yang menyatakan umur dalam zonasi PPDB DKI Jakarta.

Ketua MPR Jawab Tudingan Amien Rais Soal Rencana Perpanjang Masa Jabatan Jokowi
Indonesia
Ketua MPR Jawab Tudingan Amien Rais Soal Rencana Perpanjang Masa Jabatan Jokowi

Bamsoet juga menilai stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik adalah kunci pembangunan yang sukses

Alasan Negara Ambil Alih TMII dari Yayasan Harapan Kita Milik Keluarga Soeharto
Indonesia
Alasan Negara Ambil Alih TMII dari Yayasan Harapan Kita Milik Keluarga Soeharto

Kemudian ada tim legal audit dari Fakultas Hukum UGM yang masuk ke sana

Pimpinan Komisi III Minta Isu Nilai E Penanganan COVID-19 di DKI Tak Perlu 'Digoreng' Lagi
Indonesia
Pimpinan Komisi III Minta Isu Nilai E Penanganan COVID-19 di DKI Tak Perlu 'Digoreng' Lagi

Menurut dia, isu penanganan pandemi sangat terkait dengan kepercayaan publik

Klaster Usai Lebaran Bermunculan, Pemda Diminta Terapkan Micro Lockdown
Indonesia
Klaster Usai Lebaran Bermunculan, Pemda Diminta Terapkan Micro Lockdown

"Kewaspadaan perlu dilakukan, karena beberapa kasus sudah terjadi dengan munculnya klaster-klaster baru." ujar Dewi.

DPRD ke Pemprov DKI: Untung Pusat Sediakan Wisma Atlet
Indonesia
DPRD ke Pemprov DKI: Untung Pusat Sediakan Wisma Atlet

Eksekutif dan legislatif membahas mengenai pasal-pasal yang ada dalam draf Raperda Penanggulangan COVID-19.

PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember 2020
Indonesia
PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember 2020

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera membayarkan tunjangaan PNS bulan Desember tanpa pemotongan.

Ini Penjelasan DPR Soal Adanya Sejumlah Versi Draf UU Ciptaker
Indonesia
Ini Penjelasan DPR Soal Adanya Sejumlah Versi Draf UU Ciptaker

Beredarnya 5 versi draf UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) membuat polemik di tengah masyarakat.

Grebeg Besar Ditiadakan, Ratusan Abdi Dalem Terima Gaji dan Daging Kurban
Indonesia
Grebeg Besar Ditiadakan, Ratusan Abdi Dalem Terima Gaji dan Daging Kurban

"Kami pada Idul Adha 1441 H tidak mengadakan adat Keraton Surakarta berupa Grebeg Besar karena masih pendemi," ujar Wandansari.